Page 10 - MAJALAH 68

LAPORAN UTAMA

Resiko besar menjadi DPT ada tahapannya,” ia terdaftar, kalau tak ada perbaikan berati
Dia mengakui DPR khawatir menjelaskan. yang berpotensi Golput. Padahal UU ini
dengan kinerja KPU dengan kelambatan Menanggapi rencana KPU yang menghrapkan paartisipasi Pemilu 2009
ini, tapi kalau bisa kejar tahapan- akan menambah jutaan kertas suara, lebih baik dibanding Pemilu 2004. Ketika
tahapan yang ditargetkan bisa mengerti. diingatkan Andi harus hati-hati sebab prosentase Golput besar saya tak ingin
“ Saya berharap KPU bisa speed, KPU UU mengatakan, kertas suara yang anggota DPR yang terpilih tidak
harus bekerja lebih keras dan KPU dicetak melebihi jumlah yang ditetapkan kredibel”.
mentaati time table yang mereka susun itu pidana. (jumlah pemilih plus 2 %). Akhirnya Andi berharap, dalam
sendiri. Begitu keluar dari time table, 2% itu bukan total, misalnya Dapil I minggu ini KPU sudah memberikan
resikonya besar. Begitu ada penundaan DPRD suatu daerah, diberi kelonggaran salinan DPS, DPS perbaikan dan DPT
implikasinya besar sekali karena semua 2% dari itu, varibel beda-beda. ke parpol. KPU segera buat peraturan
saling terkait,”. Dalam pandangan politisi PAN ini, l minggu ini juga karena menjadi dasar
Ketika DCT terlambat tentu tak bisa KPU dimungkinkan buat outsourching, sosialisasi supaya masyarakat tahu cara
dimasukkan ke kertas suara, ketika kertas tapi jangan di pusat melainkan di tingkat pemberian suara seperti apa dan

..UU ini mengharapkan partisipasi Pemilu 2009 lebih baik

dibanding Pemilu 2004. Ketika prosentase Golput besar
saya tak ingin anggota DPR yang terpilih tidak kredibel..

suara terlambat, terlambat distribusi, Kabupaten, lalu ajukan ke Komisi II ketentuan suara sah dan tidak sah.
terlambat sampai di lokasi. Itu semua nanti kan akan mengerti apalagi ada KPU juga diharapkan sudah
saling terkait, mereka hanya 7 orang perintah UU 22. “ Jadi jangan tergantung mensosialisasikan cara membedakan
makanya dibawah staf-stafnya harus hal-hal teknis di lapangan semua kertas suara DPR, DPRD I dan DPRD
segera dipanaskan. dikerjakan oleh KPU salurkan dananya II sebab biasanya ini tak pernah
Ia menuturkan pengalaman dari kebawah supaya segera mesinnya jalan. disosialiasikan oleh KPU. Pasalnya
salah satu Dapil di Makasar, ada Hari H sudah dekat,” ujarnya sekarang masyarakat diharapkan
pengertian PPS biar tidak masuk DPT, mengingatkan. memilih wakilnya dengan baik, bisa saja
KTP bisa sebagai pengganti, padahal itu PPK ini juga harus dilatih tentang memilih anggota DPR berbeda
tidak bisa. Dalam UU 10 diatur harus perhitungan berita acara, kasihan partainya saat memilih anggota DPRD
masuk DPT, sedangkan KTP hanya pidananya besar 7 th sampai denda 1M I dan II karena mereka memilih figur.
sebagai pengganti ini kan belum ketika terjadi perubahan sertifikat. “ Ini Ketika masyarakat tak mampu
disosialisasikan KPU. KTP hanya shock terapy untuk tidak main-main membaca biasanya lihat nomor urut,
sebagai pengganti kartu pilih supaya dengan suara orang, “ ujarnya dengan karena itu sebelum datang ke TPS harus
anggarannya lebih murah, persepsi PPS menyebutkan dalam masalah ini KPU sudah tahu jika akan memilih anggota
ini belum sama. Artinya memanaskan itu tak pernah tahu apa yang terjadi DPRD II, maka yang dibuka kotak
mesin ini satu persepsi bagaimana suara dibawah, sehingga kalau mau dibawa suara yang cirinya warnanya tertentu. “
sah dan tidak sah, tentang daftar pemilih ke masalah hukum banyak Ini harus disosialisaikan jauh-jauh hari
DPS harus dikasih ke parpol, siapa yang kemungkinan pelanggaran. oleh KPU,” tegasnya.
boleh masuk ke PPS siapa yang tidak. Saat ditanyakan, bagaimana dengan KPU juga harus antisipasi
“Bahaya banget kalau walaupun tak kualitas Pemilu berkaitan dengan pelanggaran penyimpangan pengadaan
ada DPC masuk ke TPS, bisa masuk persiapan KPU yang banyak logistik, karena itu KPU dan segenap
pemilih fiktif. Sebenarnya kita ingin keterlamabatan dan ancaman Golput, jajarannya PPK PPS bekerja secara
sosialisasi DPC, DPC Perbaikan dan dia menjelaskan, sebetulnya ketika optimal dan punya penafsiran yang sama
salinan ke parpol supaya parpol saling mereka tidak terdaftar termasuk Golput. terhadap semua peraturan KPU, tidak
mengawasi. Saya punya pengalaman Pengamatannya, masyarakat di multi tafsir. Jangan sampai hasil
banyak yang tidak dapat kartu pemilih pedesaan lebih antusias ketimbang pemungutan suara di TPS satu dianggap
sehingga tak bisa ikut Pemilu. Yang perkotaan. sah, tapi di TPS lain tidak sah. ( tt, mp)
penting bisa masuk DPT, untuk dapat “Saya khawatir diindikasikan tak

10 PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 68