Page 13 - MAJALAH 68

LAPORAN UTAMA

lambatnya 1 (satu) bulan KPU sudah diperlukan hampir 900 juta lembar. Kertas yang rata-rata berjumlah antara 4-6
harus menyusun daftar pemilih sementara. yang diperlukan kemungkinan besar propinsi per daerah.
Dalam hal ini KPU mengusahakan menghabiskan 20 - 25 ribu ton kertas. Jadi bila ada problem di daerah yang
berjalan, walaupun dengan berbagai Jumlah kebutuhan kertas ini meningkat pertama yang menyelesaikan adalah
dinamikanya. dibandingkan Pemilu tahun 2004, karena koordinator wilayahnya (Korwilnya).
Dilihat dari sudut organisasi KPU jumlah pemilih tahun 2009 sangat banyak Seperti Hafiz mencontohkan dia
sudah mulai terbenahi. Bahkan PPK, PPS yang diperkirakan mencapai 174 juta bertanggung jawab di sumatera 1 (satu)
yang sifatnya ad hoc juga sudah terbentuk pemilih. Padahal tahun 2004 hanya 148 yang meliputi Nanggroe Aceh Darusslam,
di daerah-daerah. Jadi perangkat sudah juta pemilih. Sumatera Utara, Kepulauan Riau.
cukup untuk diarahkan kepada sosialisasi Berarti peningkatannya sekitar 26 juta Bila ada masalah di KPU sekitar situ,
Pemilu. hanya dalam waktu 5 tahun padahal ada dialah yang harus menyelesaikan-nya, bila
Kemudian dari sisi peraturan, secara yang mengatakan masih banyak yang sudah buntu baru dibawa ke Pleno.
perlahan dan bertahap peraturan KPU belum terdaftar. Untuk itu, kita akan terus Dengan demikian masing-masing anggota
sudah dapat diselesaikan terutama hal-hal cari siapa yang belum terdaftar. Masalah KPU yang berjumlah tujuh orang itu tidak
yang menyangkut tahapan-tahapan yang ini menurut Hafiz agak rawan, jadi perlu ada satu orang pun yang tidak sibuk.
sedang dilewati. mendapatkan perhatian kita secara khusus. Yang kedua, tentu saja seluruh anggota
Kita dituntut untuk membuat sekian Logistik lainnya seperti, kotak suara, KPU berusaha melakukan pertemuan dan
banyak peraturan, dan ini menurut Hafiz, tinta, bilik suara, juga perlu dipersiapkan mengkaji masalah setiap harinya agar tidak
juga memakan waktu banyak untuk secara matang. Soal logistik, yang paling menumpuk. “Kita sudah melakukan
berpikir dan berdiskusi. Satu UU itu berat surat suara, karena tiap daerah surat seperti itu saja masalah masih juga
bahkan berpuluh-puluh peraturan yang suaranya berbeda, calonnya lain-lain. menumpuk,” kata Hafiz. Karena masalah
harus disiapkan. Tahun 2004 lalu terjadi kekacauan ketika yang dihadapi KPU memang sangat
Satu peraturan kadang-kadang terdiri surat suara calon DPD DKI masuk ke banyak, dan waktunya pun juga terbatas.
dari berpuluh-puluh pasal. Sebentar lagi Kalimantan Selatan. Ada juga surat suara Dan yang ketiga, kita berupaya untuk
KPU juga akan menyelesaikan peraturan- yang salah kirim ke Malinau, yang memberdayakan Sekretariat Jenderal.
peraturan tentang logistik, tentang kotak mencapainya harus dengan speed boat. Dalam hal ini, Sekjen KPU diberi
suara, surat suara, dan tata cara pemberian Karena waktu mendesak, jadi harus kepercayaan terutama untuk hal-hal yang
suara. “Ini semuanya harus dilaksanakan diambil dengan pesawat, dan itu memang menjadi tugasnya. Jadi kita masih
dengan peraturan-peraturan, tidak bisa memerlukan dana besar juga. bisa berhubungan keluar, melayani
dengan edaran atau Keputusan KPU permintaan-permintaan dari pihak-pihak
biasa,” jelas Hafiz. Antisipasi KPU yang memerlukan, dan tentu saja program-
Sekarang ini kita bersyukur lebih dari Untuk mengantisipasi terjadinya hal- program KPU. “Tapi yang pasti untuk
26 peraturan yang telah diselesaikan dari hal seperti tersebut di atas, menurut Hafiz, melaksanakan tugas-tugas tersebut adalah
48 peraturan. Jika diprosentasekan, secara KPU melakukan langkah-langkah di kebersamaan kita semua,” tuturnya.
keseluruhan persiapan Pemilu mendatang antaranya adalah mengatur kerja KPU
hampir mencapai 60 persen sudah terlebih dulu terutama yang ada di dalam. Masalah Data Pemilih
terselesaikan. KPU mau mencoba mengatur Menurut Hafiz, data pemilih
Sekarang tahapan berikutnya tinggal pembagian kerja ini agar bisa efektif sumbernya ada dua, pertama dari
kampanye dan sedang berjalan. Tetapi terwujud tidak hanya di dalam tulisan. Departemen Dalam Negeri dan
yang khusus tanggal 16 Maret 2009 ada Oleh karena itu, kebijakan yang diambil Departemen Luar Negeri. Data tersebut
rapat akbar, yang ada peraturan khususnya. adalah, pertama, memberikan kedua-duanya sudah diterima tanggal 5
Dan tahap berikutnya yang terpenting kewenangan dan kepercayaan April lalu.
tahap pemberian suara yang akan sepenuhnya kepada anggota-anggota Tapi KPU mengakui data tersebut
dilaksanakan tanggal 9 April 2009. KPU untuk melaksanakan tugas tidak sempurna, jadi banyak masalah yang
Dilanjutkan dengan tahap penetapan kursi dibidangnya sebagai implementasi dari ditemukan. Kewajiban KPU lah untuk
dan calon terpilih, baru terakhir tahap kebijakan yang diambil oleh rapat Pleno melakukan pemutakhiran data itu, tetapi
pelantikan. KPU. Artinya, mereka tidak didikte tetapi tidak boleh bergeser dari data-data ini.
Sejak 12 Juli lalu, kampanye sudah bergerak sendiri, tetapi keputusan tertinggi Sebagai contoh ketidak sempurnaan
mulai, tetapi memang terlihat sepi. Untuk tetap di tangan Pleno. Kalau ada kesulitan data tersebut antara lain, orang yang telah
pertama kalinya dalam sejarah Pemilu kita plenolah yang menentukan. Jadi dalam meninggal dunia, yang sudah pindah
kampanye dilakukan selama sembilan hal ini, kita tidak bersifat instruktif. tempat masih juga dimasukkan dan
bulan, sejak tanggal 12 Juli 2008 sampai Karena kita punya kewajiban untuk persoalan-persoalan lainnya. Tapi di satu
dengan 5 April 2009. supervisi dan pembinaan KPU daerah, sisi, banyak juga yang tidak terdaftar
Namun dari semua persiapan Pemilu maka kita membagi Indonesia menjadi 7 namanya sama sekali.
yang dihadapi KPU yang agak rawan (tujuh) wilayah, masing-masing dua “Masak ada satu kampung yang
adalah logistik. Jumlah surat suara yang anggota KPU memegang 1 (satu) wilayah datanya hanya ada 63 orang, padahal satu

PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 68 13