Page 18 - MAJALAH 68

LAPORAN UTAMA

Warning Bagi Bawaslu Untuk

Lakukan Pengawasan Ketat

Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan pemilih ini dibenahi sebaik-baiknya.
Dirjen Administrasi dan Kependudukan (Adminduk) Bagi Badan Pengawas Pemilihan
Umum sendiri, persoalan administrasi
Departemen Dalam Negeri, Badan Pengawas Pemilu
kependudukan dan pendataan pemilih
(Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada mencerminkan belum bagusnya kita
September lalu, Wakil Ketua Komisi II H. Eka Santosa (F- mengelola potensi penduduk kita.
PDIP) meminta kepada Bawaslu agar selalu melakukan Pada hemat Bawaslu, carut-
pengawasan secara intensif terhadap tahap-tahap marutnya pendataan pemilih
merupakan cermin belum terkelolanya
penyelenggaraan Pemilu 2009, khususnya tahap
persiapan Pemilu secara optimal.
penetapan Data Pemilih Sementara (DPS) maupun Data “Inilah cermin belum dijalankannya
Pemilih Tetap (DPT). peraturan perundang-undangan yang
berlaku, selain belum dijalankannya
standar Pemilu yang diakui secara
al ini terkait dengan meningkatkan kualitas pelaksanaan internasional, dimana menempatkan
pelaksanaan Pemilu Pemilu tahun 2009, salah satu faktor daftar pemilih sedemikian mutlaknya,
2009 yang sudah penentu kualitas Pemilu dalam semutlak pelaksanaan pemungutan
H diambang mata. pelaksanaannya adalah masalah data dan penghitungan suara,” kata Nur
Mengutip apa yang dikatakan Presiden pemilih yang bersumber dari data Hidayat.
Susilo Bambang Yudhoyono masih kependudukan. Dalam hal data pemilih ini, kata
terdapat 30 juta jiwa yang belum Dengan kata lain, berhasilnya Hidayat, Bawaslu mengusahakan
ditangani dengan baik. pelaksanaan Pemilu dapat diukur dari sekeras-kerasnya untuk melakukan
Padahal banyaknya pemilih yang menggunakan pengawasan tahapan pemutakhiran
untuk haknya dalam pesta demokrasi yang data pemilih. Untuk itu, sebagian Panitia
dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Pengawas Pemilu (Panwaslu) yang
Persoalan data kependudukan dan sudah dibentuk telah melakukan
pemutakhiran data pemilih merupakan pengawasan secara acak di lapangan.
persoalan yang krusial dalam
Problematika Data
Problematika Data
Problematika Data
Problematika Data
penyelenggaraan Pemilu. Seperti Problematika Data
Kependudukan
Kependudukan
Kependudukan
Kependudukan
dikatakan Ketua Badan Pengawas Kependudukan
Pemilihan Umum (Bawaslu) Nur Berdasarkan laporan data panwaslu
Hidayat Sardini, berdasarkan provinsi, ada berbagai problematika
pengalaman di sejumlah Pemilu Kepala berkenaan dengan data kependudukan
Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan pemutakhiran data pemilih.
memperlihatkan bahwa gugatan yang Hal itu dimulai dari belum atau
dilayangkan oleh banyak pihak yang tidak akuratnya Data Penduduk dan
tidak puas, lazimnya berangkat dari Data Penduduk Potensial Pemilih
persoalan tersebut. Pemilu (DP4), yang sering dikeluhkan
Oleh karena itu, menurut Hidayat, oleh KPU/KPUD. Karena ternyata data
sebaiknya administrasi tersebut tidak valid, acak-acakan dan
kependudukan serta pendataan tidak bisa langsung dipergunakan
sebagai basis data.
Terkait dengan hal itu, akhirnya
ditemukan sejumlah kendala yang
dihadapi KPU/KPUD saat melakukan
pemutakhiran data, yaitu kesulitan dan
kerumitan saat melakukan pemindahan
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Nur Hidayat Sardini data kependudukan menjadi pemilih

18 PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 68