Page 23 - MAJALAH 68

LAPORAN UTAMA

mempekerjakan PPS, PPK maupun kependudukan yang salah ditafsirkan diperdebatkan, bagaimana
PPDP belum bisa mengerjakan karena dan data pemilih. Boleh-boleh saja kalau menurut pendapat anda?
datanya tidak ada (belum turun). mau dicampurkan, di beberapa negara Bukan untuk menyombongkan diri,
Jadi, dari satu segi KPU harus segera juga ada yang menggunakan cara itu, tapi tapi Cetro yang waktu itu pertama kali
bekerja, namun di sisi lain tangannya dengan catatan data kependudukannya membuat simulasinya. Tahun 2003
diikat karena uangnya belum ada. Dalam bagus. menuju tahun 2004 kami sudah
hal ini, DPR punya wewenang untuk Saya khawatir, kenapa pemerintah mengenalkan proses simulasi itu. Waktu
membuat anggarannya, dan kemudian kita tidak bisa menyiapkan data yang itu di DPR berdebat soal besarnya kertas
mengontrol bahwa anggaran yang sudah baik, padahal pelaksanaan Pilkada sudah suara. Menghadapi Pemilu 2009, DPR
disepakati itu dapat turun tepat waktu. dilaksanakan dimana-mana. Program kembali berdebat soal pemberian suara
Jadi menurut saya, DPS ini penataan ini sudah disiapkan lebih dari dengan cara mencontreng. Cetro mau
kelihatannya buruk, dan itu disebabkan 10 tahun. Berapa banyak dana sudah memperlihatkan sebaiknya kita tidak
karena modal dasarnya atau bahan keluar untuk itu, berapa alat-alat perlu berdebat, tapi mencari solusi yang
dasarnya memang buruk dari teknologi canggih yang sudah dibeli. terbaik dengan cara menanyakan
pemerintah. Kemudian pemerintah dan Namun pertanyaan saya kenapa masih langsung ke publik melalui simulasi. Tapi
DPR tidak menurunkan dana tepat begini lagi. Tentunya ini harus dicek sama ingin saya katakan bahwa ini adalah
waktu dan sebesar yang dibutuhkan, Departemen Dalam Negeri (Depdagri) metodenya, ini caranya
sehingga kinerja KPU jadi begini. Jadi dan Dirjen Adminduk (Administrasi Pada waktu kami melakukan simulasi
ada faktor atau andil dari pemerintah dan Kependudukan). di Pasar Mayestik, Kebayoran Baru,
DPR yang menurut saya membuat Jakarta Selatan maupun pasar campuran
situasi seperti ini. Menanggapi keterwakilan 30 dan tradisional di daerah kota, dan
persen perempuan dalam setiap hasilnya dari 149 orang yang biasanya
Kalau data dari pemerintah itu partai...? ikut Pemilu dengan cara mencoblos,
buruk, sebaiknya data yang kita Saya lihat bukan hanya 30 persen setelah diajarkan cara memberikan tanda
ambil dari mana? pencalonan di tingkat nasional, bukan itu, hanya ada satu orang yang salah,
Sebaiknya kita gunakan seperti apa itu tidak ada maknanya. Yang harus sementara yang lain bisa memberikan
yang diatur sebelumnya di undang- dilihat itu perdapilnya, zipernya dibuat tanda semua. Dari hasil tersebut berarti
undang kita, gunakan data Pemilu atau tidak. Kemudian di dalam ziper itu tidak ada masalah.
terakhir. Kita kan tahu bahwa Pemilu berapa diletakkan di nomor satu, nomor Tetapi diantara orang yang
terakhir itu ada Pilkada-Pilkada di dua, nomor tiga dan seterusnya. Itu yang mengerjakan itu, 40 persen mengatakan
daerah. Dan daerah yang belum menunjukan keseriusan partai politik sebaiknya memakai cara yang lama,
melaksanakan Pilkada dapat untuk betul-betul mencalonkan dengan alasan karena mereka takut
menggunakan data Pemilu tahun perempuan. Tapi ternyata kesimpulan salah. Jadi dari hasil simulasi ini ada
sebelumnya. Data itu ada di tangan KPU saya partai politik tidak ada yang serius. ketakutan kesalahan. 40 persen dan
sendiri. Jadi gunakanlah data itu dan hampir 60 persen mengatakan tidak
biarkan mereka memutakhirkan data itu Jadi menurut pandangan anda kuota masalah diubah cara pemberian suara,
sendiri, karena dia sudah menguasai data 30 persen yang diajukan partai mereka mengatakan sama mudahnya.
itu. hanya sekedar memenuhi Jadi dari situ kami sudah bisa
Jangan “ujug-ujug” didrop sama persyaratan saja. menyimpulkan sebetulnya jangan ragu
pemerintah, yang bila dibuka di Betul, memenuhi yang di tingkat untuk mengubah cara pemberian suara.
komputer data itu masih banyak nasional dan itu sebetulnya mengelabui Waktu KPU mengadakan simulasi
menimbulkan pertanyaan, karena tidak kita semua. Dari daftar partai yang di Jawa Timur tentang cara pemberian
jelas. Jadi gunakan data Pemilu terakhir, memenuhi keterwakilan perempuan tanda ini, dan saya kebetulan juga
yang umumnya ada dua yaitu, Pilkada yang ditempel oleh KPU hanya ada diundang ke sana, saya lihat semua
terakhir yang dilaksanakan di mereka, empat partai itu yang tidak mencapai berjalan lancar, semua bisa memberi
atau kalau belum melaksanakan Pemilu 30%, yang lain mencapai. Dan terus kita tanda, hanya ada dua orang saja yang
menggunakan data sebelumnya (Pemilu dikesankan hebat, semua partai adalah, memberi tanda dengan mencoblos, dan
tahun 2004). begitu ‘kan kesannya. Tapi kalau kita yang lain tidak ada. Padahal mereka itu
Menurut saya, mereka lebih tahu baca, dilihat lebih rinci mana yang belum diberi sosialisasi, hanya pagi itu
data itu, dan berikan mereka wewenang sebetulnya dibutuhkan ternyata ziper mereka diberikan penjelasan. Jadi
untuk membereskan data itu di wilayah saja semua, tidak ada yang di dapil-dapil menurut saya tidak usah terlalu khawatir,
mereka masing-masing, beri mereka dimana dia ikut. Jadi secara penuh tidak untuk Papua pun juga begitu. Ketakutan
support dana dan seterusnya. Cara itu ada satu partai pun. nantinya akan banyak yang salah,
jauh lebih baik, jadi jangan dicampur- menurut saya itu semua ngomong nggak
adukan. Cara memberikan suara dengan ada dasarnya.
Sekarang ini dicampur-adukan data memberikan tanda contreng masih Sekali lagi KPU jangan ragu, teruskan

PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 68 23