Page 20 - MAJALAH 68

LAPORAN UTAMA

yang akhirnya mengurangi konsentrasi data pemilih hasil Pilkada menjadi DPS inventarisasi persoalan yang terjadi
menangani daftar pemilih ini,” kata pemilihan legislatif, karena cara ini diberbagai daerah, hendaknya dapat
Hidayat. dinilai lebih bisa mengurangi persoalan- dijadikan sebagai bahan masukan
Sementara di Provinsi Daerah persoalan dalam pendataan.KPU untuk bisa mengambil langkah-langkah
Istimewa Yogayakarta, setelah setempat juga menganggap bahwa yang signifikan.
melakukan pengawasan secara acak, DPT Pilkada dengan DPS pemilihan Bawaslu mendorong agar kiranya
Panwaslu menemukan masih banyak legislatif relatif sama, tinggal KPU bisa mendeteksi akar persoalan
warga yang semestinya sudah berhak memperbaiki hal-hal yang masih serta persoalan ikutan yang sebenarnya
memiliki hak pilih, namun namanya dipersoalkan. sehingga bisa dicarikan solusi sebaik-
luput dari pendataan. Setelah baiknya.
sebelumnya melapor ke petugas, Elemen Yang Krusial Bila persoalannya adalah lingkup
ternyata namanya juga tidak ada di Data pemilih merupakan elemen kelembagaan, dalam arti belum
DPS yang dipasang di Balai Desa yang paling krusial dalam terbentuknya PPS/PPDP atau kurang
setempat. Kenyataan ini ditemukan penyelenggaraan Pemilu, untuk itu efektifnya atau kurang efektifnya pola
misalnya, di daerah Seyegan dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) kelembagaan, tentunya harus ada
Brebah, Kabupaten Sleman. merupakan data basis (data base). perbaikan pola managemen
Untuk Provinsi Kalimantan Barat, Menurut Hidayat, validitas data kelembagaan.
Panwaslu menemukan tidak sinkronnya pemilih amat berpengaruh pada Jika persoalannya pada lingkup
data yang ditetapkan oleh KPU dengan kualitas Pemilu, selain juga menjadi anggaran, seharusnya KPU bisa
KPUD. Hal ini akan berpengaruh pada indikator betapa integritas Pemilu disini mendesak kepada pemerintah agar
revisi/klarifikasi yang dilakukan ke KPU. dipertaruhkan. secepatnya bisa mencairkan anggaran
Dalam hal pendataan ini, minimnya Hal ini semata-mata data pemilih yang sudah disetujui selama ini. Namun
dana yang menjadi alasan KPUD untuk menyangkut hak-hak politik warga jika persoalannya berakar pada
mensosialisasikan kepada publik masyarakat/warga negara dalam personalia (sumber daya manusia),
tentang DPS dan DPT. Sehingga menentukan proses pengambilan Bawaslu berpandangan perlunya
KPUD hanya melakukan sosialisasi dari keputusan paling rendah di depan segera menggelar up grading besar-
kantor Kelurahan/Desa yang berakibat negara yaitu hak pilih. “Di sinilah warga besaran dan dengan sebaik-baiknya.
masyarakat banyak yang tidak tahu negara memberikan preferensi Hidayat menegaskan, meskipun
apakah ia terdaftar di DPS ataukah politiknya,” tuturnya. KPU sudah melakukan program
tidak. Dengan demikian, bila data pemilih sosialisasi, namun khalayak menilai
Adanya masa perpanjangan waktu tidak valid, tidak akurat, maka sosialisasi ini masih sangat kurang
dalam penyusunan DPS, yang kemungkinan pemilih guna dijalankan, dan masih belum
semestinya dari tanggal 8 September menjalankan hak memilihnya menjadi memuaskan hampir semua pihak.
2008 menjadi 30 September 2008 di semakin tinggi. Inilah legitimasi politik Oleh karena itu Bawaslu
Provinsi Jawa Barat, sayangnya dalam Pemilu sedang dipertaruhkan. berpendapat, program sosialisasi
perpanjangan ini tidak dilakukan Tidak terkelolanya secara baik data hendaknya diganti oleh semacam
sosialisasi yang mendorong keterlibatan pemilih ini juga bisa mengacaukan gerakan nasional sosialisasi Pemilu
masyarakat dalam rangka pengecekan asumsi-asumsi yang selama ini 2009.
nama-namanya dalam DPS yang akan dibangun, menyangkut penganggaran Bagi Bawaslu sendiri, seluk beluk
dipasang di Kelurahan/Desa. serta prakiraan dalam perencanaan lain, apa yang terjadi menyangkut data
Namun Nur Hidayat menilai, termasuk proyeksi pembentukan badan pemilih, merupakan sinyal awal agar
pendataan pemilih untuk Provinsi Bali, penyelenggara dan pelaksanaan segenap jajaran Bawaslu dan Panwaslu
Sumatera Selatan, Gorontalo dan Pemilu. memperketat pengawasan yang akan
Kalimantan Selatan relatif berjalan lancar Dari hasil laporan Panwaslu dilakukan.
dan baik. Hal ini dikarenakan KPU Provinsi, terlihat sejumlah “Inilah warning berharga bagi
setempat menggunakan daftar pemilih kekhawatiran-kekhawatiran tertentu pengawas Pemilu untuk semakin ketat
Pemilu Kepala Daerah dan Wakil menyangkut gugatan/protes dari melakukan pengawasan,” ujarnya.
Kepala Daerah sebagai dasar dalam mereka yang merasa dirugikan dari data Tahap-tahap Pemilu seperti tahap
penyusunan DPS. Terjadi perubahan- pemilih ini. pemungutan suara, penghitungan suara,
perubahan seperlunya demi “Maklum saja”, kata Hidayat, rekapitulasi hasil suara, serta yang
menyempurnakan data pemilih yang “Sebagian besar anggota Panwaslu di berkait dengan perselisihan hasil
tercecer pada Pemilihan Kepala Daerah daerah adalah eks panwaslu dalam Pemilu, akan menjadi titik tekan dalam
(Pilkada) yang lalu. Secara umum, Pemilu Kepala Daerah dan Wakil pengawas Pemilu melakukan
langkah yang dilakukan KPU berjalan Kepala Daerah. Gugatan selisih hasil pekerjaannya. (tt,mp,iw)
secara baik. Pemilu sering dijadikan pintu masuk
Demikian halnya yang dilakukan di oleh mereka yang merasa dirugikan”.
Riau, KPU setempat menggunakan Bagi KPU sendiri, temuan

20 PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 68