Page 25 - MAJALAH 68

LAPORAN UTAMA

Komisi II DPR RI RDP
dengan Ketua KPU, Ketua
Bawaslu dan Dirjen
Adminduk Depdagri. (Dok.
Pemberitaan)

Penyiapan Data Kependudukan
Penyiapan Data Kependudukan
Terkendala Terbatasnya Tenaga
Terkendala Terbatasnya Tenaga

Operator Dan Verifikator

Dasar penyiapan data kependudukan berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan, Pasal 5 berbunyi : Pemerintah berkewajiban dan
bertanggung jawab menyelenggarakan adminstrasi kependudukan secara nasional yang
dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dengan kewenangan meliputi antara lain mengenai
Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan berskala nasional.

edang dalam Pasal 6 dalam memberikan data kependudukan ini menentukan dan menetapkan jumlah kursi
mengatakan, Pemerintah sangat penting sekali artinya. legislatif.
Provinsi berkewajiban dan Dirjen Adminduk Depdagri Abdul Daftar Penduduk Potensial Pemilih
S bertanggung menyeleng- Rasyid Saleh mengatakan, berdasarkan Pemilu (DP4) sebagai bahan bagi KPU,
garakan urusan adminstrasi kependudukan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
yang dilakukan oleh Gubernur dengan tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD untuk penyusunan Daftar Pemilih
kewenangan meliputi antara lain, mengenai menegaskan data kependudukan diserahkan Sementara (DPS). Di dalam DP4 ini
pengelolaan dan penyajian data oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dicantumkan Nomor Induk Kependudukan
kependudukan berskala Provinsi. kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), (NIK) Nasional.
Dilanjutkan Pasal 7 ayat (1) untuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Abdul Rasyid menambahkan, DAK2
Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban paling lambat 12 (dua belas) bulan sebelum dan DP4 bersumber dari Database
dan bertanggung jawab menyelenggarakan hari pemungutan suara. Kependudukan SIAK (Sistem Informasi
urusan adminstrasi kependudukan, yang Untuk keperluan dimaksud, kata Abdul Administrasi Kependudukan), dan dalam
dilakukan oleh Bupati/Walikota, dengan Rasyid, maka data kependudukan telah pembangunan database SIAK bersumber
kewenangan meliputi antara lain, pengelolaan diserahkan oleh Pemerintah dan Pemerintah dari tiga alternatif.
dan penyajian data kependudukan berskala Daerah kepada KPU, KPU Provinsi dan Alternatif pertama adalah, pemutakhiran
Kabupaten/Kota. KPU Kabupaten/Kota secara serentak pada Daftar Rumah Tangga Pendaftaran Pemilih
Data pemilih untuk Pemilu 2009 tanggal 5 April 2008. dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan
bersumber dari Departemen Dalam Negeri Data kependudukan yang telah (DRT-P4B). Selain itu, pengisian formulir
(Depdagri) yaitu Direktorat Jenderal diserahkan oleh Pemerintah dan Pemerintah biodata per keluarga (F-1.01) dan konversi
Administrasi Kependudukan dan Daerah kepada KPU, KPU Provinsi dan dari database SIMDUK/Sistem lainnya ke
Departemen Luar Negeri. KPU Kabupaten/Kota meliputi Data database SIAK.
Mengutip perkataan yang disampaikan Agregat Kependudukan (keseluruhan
salah satu anggota Komisi II DPR RI, data jumlah penduduk) per-kecamatan (DAK2) Diserahkan 5 April 2008
pemilih ini menjadi “ruhnya” pelaksanaan sebagai bahan bagi KPU, KPU Provinsi dan Mekanisme dan jadwal penyerahan
Pemilu 2009. Untuk itu, peran Pemerintah KPU Kabupaten/Kota untuk penyusunan data kependudukan, untuk Pemerintah
(Dirjen Adminduk) dan Pemerintah Daerah Daerah Pemilihan (Dapil) dalam rangka Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan/

PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 68 25