Page 22 - MAJALAH 68

LAPORAN UTAMA

masih banyak pemilih yang belum membuat persoalan, bukan dari segi Data Penduduk Potensial Pemilih
terdaftar. aturan yang terlambat, tapi kesiapan Pemilu (DP4) yang disediakan oleh
Kemudian dilihat dari kualitas, lembaganya, orang-orangnya antara dia pemerintah. Data ini seringkali sangat
misalnya kita sekarang bicara tentang dengan sekretariat dan seterusnya. buruk, sehingga gilirannya KPU mau
Daftar Calon Sementara yang sedang Apalagi karena tuntutan undang- membereskan data itu dia kerepotan.
hangat-hangatnya diberitakan di media undang kesekretariatan harus dirombak. Selain seringkali datangnya terlambat,
massa, yang seharusnya diumumkan Dan itu juga masih belum selesai secara dan waktu yang tersedia untuk
sesuai undang-undang ada photonya keseluruhan. Selesai di tingkat nasional membereskan data tersebut buat KPU
misalnya, namun tidak ada photonya. hanya baru-baru ini. Jadi menurut saya, juga tinggal sedikit, dan budget-nya juga
Jadi dalam hal ini, produknya sendiri faktor itulah sebetulnya, kesiapan tidak banyak.
tidak memenuhi standar. Jadi itulah kira- struktur dan orang-orang dilembaganya, Ini mulai terjadi sejak tahun 2005
kira ukuran-ukuran saya untuk bukan dominan dari peraturan yang dimana diadakan Pilkada, walaupun
mengatakan bahwa sampai hari ini terlambat. dalam UU tidak disebutkan untuk
persiapan itu masih di bawah standar, memakai DP4, tapi Peraturan Menteri
masih belum baik, belum cukup sesuai Masalah data pemilih yang banyak mengatakan menggunakan DP4.
yang diharapkan. memprediksikan angka Golput akan Namun, begitu DP4 disodorkan dan
lebih dari 30% jumlahnya. KPU harus mengikuti, datanya hancur-
Jika dikatakan persiapan masih di Jadi begini, bahwa satu data pemilih hancuran.
bawah standard, apakah ada yang tidak akurat itu akan menimbulkan Jadilah mereka yang dimarahin
kaitannya dengan disahkannya RUU jumlah pemilih dengan partisipasi penduduk, karena penduduk tahunya
tentang Pemilu yang terlambat dan pemilih yang tidak banyak, yang ya KPU maupun KPUD. Padahal
KPU bekerja tinggal beberapa bulan kemudian diistilahkan “Golput” itu Undang-Undang Pemilu yang sekarang
lagi. memang bisa mempengaruhi dan itu menyebutkan data tersebut memakai
Saya kira memang itu faktor dan sebagai akibat dari data yang tidak DP4 dari pemerintah sebagai dasar
seringkali menjadi alasan mereka, dan hal akurat. untuk membuat DPS.
itu bisa dikatakan menjadi salah satu Maksud saya, di dalam data yang Daftar ini buruk sekali, jadi kita harus
penyebab. Tetapi menurut saya, kalau tidak akurat itu sebetulnya bukan hanya peringatkan pemerintah kalau tidak
sudah sekian bulan disahkan (sekitar persoalan orang yang tidak terdaftar sanggup membuat daftar pemilih,
awal Maret) sampai sekarang, berarti tetapi ada orang yang ada di dalam data sebaiknya tidak usah ikut campur untuk
sudah lebih dari setengah tahun. Kalau tapi sebetulnya orangnya tidak ada, itu data pemilih Pemilu. Sebaiknya
sudah lebih dari setengah tahun masih banyak terjadi. Akibatnya kalau kita pemerintah membereskan terlebih
begini saja, dengan alasan pengesahan menghitung partisipasi pemilih, dahulu dan merapihkan daftar
yang terlambat, menurut saya ini tidak berdasarkan daftar seharusnya ada penduduk ini. Dirjen Administrasi dan
tepat juga. orangnya, tetapi saat pemungutan suara Kependudukan Departemen Dalam
Jangan-jangan memang ada tidak ada orangnya atau yang sering Negeri telah lama sekali menyiapkan,
handicap, ada ketidakmampuan pada disebut ghost voters. Dengan adanya sudah hampir sepuluh tahun yang
mereka, walaupun ini baru perkiraan, ghost voters ini sehingga angka memberikan istilah Single Identity, dan
dan saya belum tahu persis, jika mereka pengukurannya menjadi sangat tinggi. seingat saya belum beres. Nah
memakai alasan seperti itu. Mestinya Begitu pencoblosan yang berpartisipasi sebaiknya, ini diberesin dulu, kalau sudah
harus ada upaya lain sehingga ada upaya jumlahnya sedikit. Bagaimana mau beres, data itu baru boleh digunakan.
percepatan. Tetapi saya tidak mau banyak, orang disini banyak hantunya. Hal ini sebetulnya juga terkait
menolak bahwa memang keterlambatan Jadi itulah yang membuat angka Golput dengan ketersediaan dana untuk KPU
itu membuat susah. yang kita istilahkan itu menjadi tinggi. memproses atau membentuk DPS.
Menjelang Pemilu Tahun 2004 lalu, Jadi, kalau data awalnya itu tidak Dalam undang-undang diatur tahapan-
undang-undang itu selesainya kurang bersih dimana di dalamnya banyak ghost tahapan dari DP4 yang disediakan
lebih sama, di bulan Maret juga pada voters, dapat dipastikan Golputnya juga pemerintah menuju DPS. Data tersebut
tahun 2003. Jadi waktu yang tersedia tinggi, dan hal itu bukan dikarenakan dimukhtahirkan dulu oleh Petugas
selesainya undang-undang sampai orang yang betul-betul ada tidak datang, Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP),
pemungutan suara sebenarnya kurang atau karena dia tidak berminat berkerja sama dengan Panitia
lebih sama. Tetapi yang membedakan mencoblos, tetapi gara-gara ada hantu Pemungutan Suara (PPS) di tingkat desa
adalah Komisioner atau KPU menuju di dalam daftar tersebut. Oleh karena dan kelurahan. Selain ada juga Panitia
Pemilu Tahun 2004, KPU yang lalu itu itu, memang penting di satu sisi data Pemilihan Kabupaten (PPK) yang
terbentuk sudah sejak Tahun 2001, orang yang tidak ada ini dibersihkan. membantu mengkoordinir.
itulah bedanya. Jadi lembaganya itu Sekarang persoalan intinya, dimana Kemarin waktu DP4 yang diberikan
sudah lama terbentuk. modal dasar atau bahan dasar daftar pemerintah yang kualitasnya menurut
Jadi saya kira, kemungkinan itu yang Pemilu itu adalah Data Penduduk dan saya sangat buruk, giliran KPU akan

22 PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 68