Page 19 - MAJALAH 68

LAPORAN UTAMA

berdasarkan rencana perancangan langkah-langkah strategis yaitu bersumber dari DPT yang pernah
Tempat Pemungutan Suara (TPS) memotong langkah praktik sehingga bermasalah pada Pemilu Walikota dan
maupun Tempat Pemungutan Suara KPUD setempat mengambil DPT Wakil Walikota pada 20 Agustus 2008
Luar Negeri (TPSLN). Pemilu Kepala Daerah dan Wakil yang lalu.
Selain itu, akan berakibat pada Kepala Daerah yang dinilainya lebih Selain itu, dari pengecekan di
kurang optimalnya penyediaan dan “akurat”. lapangan ditemukan bahwa DPS tidak
pengiriman formulir pemutakhiran data Bahkan, KPU dapat mengambil ditemukan dipasang di papan
pemilih dan penyusunan daftar pemilih. atau lebih tepatnya memanfaatkan pengumuman atau tempat yang mudah
Kurang memadainya bimbingan teknis DPT Pemilu 2004 seperti yang dilihat masyarakat. Dalam hal ini,
juga menjadi problem tersendiri yang ditemukan di Nusa Tenggara Barat. Panwaslu menarik suatu kesimpulan
akhirnya tidak sekedar menyempurna- Diundurnya masa penyusunan bahwa PPS enggan untuk menjalankan
kan data pemilih, namun juga menjadi DPS yang semestinya selesai pada tugasnya karena honor mereka yang Rp
tugas dan beban tambahan yang harus tanggal 8 September 2008 menjadi 30 250 ribu per bulan untuk lima bulan
dilakukan KPU provinsi hingga jenjang September 2008 seperti yang terlihat baru dibayar tiga bulan. Sementara
terbawah. di Jawa Barat, menurut Nur Hidayat untuk verifikasi pemilih honor yang
Hal yang paling konkrit adalah pada kurang membantu mengatasi persoalan diberikan sangat kecil yaitu Rp 100
saat dilakukan pencocokan dan yang ada. ribu/bulan/TPS.
penelitian data pemilih, yang tidak Nur Hidayat menilai anggota
sekedar dalam istilah “coklit”, namun Kurang Favourable masyarakat juga kurang peduli dengan
hal ini akan kembali pada pendataan Apa pun konteksnya, terlihat hak-hak politik mereka. Mereka lebih
awal. bahwa pengelolaan data pemilih ini banyak tidak tahu dengan proses
Selain persoalan di atas, masih ada terlihat kurang favourable. pendataan serta pengumuman DPS ini.
beberapa persoalan lagi yang dapat Hal ini terlihat dari inventarisasi Di Provinsi Nusa Tenggara Timur
diidentifikasikan seperti belum persoalan perihal administrasi (NTT), pemutakhiran data pemilih yang
terbentuknya seluruh Panitia kependudukan dan daftar pemilih bersumber dari Dispenduk
Pemungutan Suara (PPS), bila pun sementara dalam tahap pemutakhiran Kabupaten/Kota seperti yang
sudah terbentuk dihadapkan pada data pemilih Pemilu anggota DPR, dilaporkan dari Kabupaten Sikka, Flores,
persoalan belum diterimanya hak DPD dan DPRD tahun 2009 yang Flores Timur dan Lembata, yang
honorarium anggota PPS. diolah dari laporan Panwaslu Provinsi dijadikan sebagai dasar untuk proses
Selain itu, belum terbentuknya menemukan ada kira-kira dua belas pemutakhiran data pemilih Pemilu
Petugas Pemutakhiran Data Pemilih provinsi yang menghadapi problematik 2009, ternyata lebih dari 60 persen
(PPDP), atau debat pemahaman DPS. sangat diragukan validitasnya.
bahwa PPDP tidak lagi membantu Seperti Provinsi Jawa Tengah, Terutama ke empat Kabupaten
PPS, namun membantu KPU berdasarkan pengecekan secara acak di tersebut, banyak warga yang luput dari
kabupaten/kota. PPDP juga belum Kota semarang, Panwaslu provinsi ini pendataan. Mereka yang lapor namanya
berkoordinasi secara baik menemukan pelanggaran-pelanggaran tidak tercantum dalam DPS yang
Sejumlah KPU di daerah yang adminstratif pada tahapan dipasang/diumumkan.
sedang menggelar Pemilu Kepala pemutakhiran data pemilih dan Dalam laporan yang disampaikan
Daerah dan Wakil Kepala Daerah penyusunan daftar pemilih. Panwaslu NTT juga terungkap bahwa
menambah problema tersendiri dan Pelanggaran itu berupa tidak penanganan/pengelolaan data pemilih
juga penilaian umum bahwa KPU diumumkannya DPS dan DPSHP praktis dilakukan oleh bagian secretariat
dinilai kurang gencar dalam melakukan daerah Semarang di Kecamatan KPU setempat. Anggota divisi/pokja
sosialisasi masif. Banyumanik, Kecamatan Tembalang, KPU yang menangani pendaftaran
Dengan adanya berbagai persoalan Kecamatan Pedurungan dan pemilih lebih sering tidak berada di
tersebut, akhirnya pekerjaan dalam Kecamatan Gajahmungkur. kantor, lebih banyak tidak aktifnya.
penyusunan dan pengesahan DPS Pelanggaran adminstrasi yang Ketika Panwas menanyakan
berakibat pada timbulnya sejumlah dilakukan KPU menyngkut pasal 36 keadaan ini, kata Nur Hidayat, pihak
persoalan-persoalan lain seperti tidak (3) jo 37 (1) UU Nomor 10 Tahun 2008 sekretariat menjawab bahwa anggota
diumumkannya atau tidak dipasangnya jo pasal 15 (1) huruf b, pasal 22 (1) dan KPU di sana sedang sibuk
pengumuman DPS, rendahnya pasal 24 (4) Peraturan KPU Nomor 10 mempersiapkan dirinya untuk ikut
keterlibatan masyarakat dalam Tahun 2008. kembali dalam rekruitmen KPU Daerah.
memberi masukan/tanggapan dan Sedang berdasarkan hasil KPU Kabupaten sibuk melakukan
peserta Pemilu juga kurang bergairah pengawasan acak yang dilakukan pendekatan ke anggota KPU provinsi,
memanfaatkan pengawalan DPS. Panwaslu Provinsi Jambi di sejumlah sementara KPU provinsi sibuk
Untuk mengatasi hal itu, menurut kelurahan, ditemukan bahwa DPS yang membangun lobi ke KPU (pusat).
Nur Hidayat, KPU perlu melakukan digunakan untuk Pemilu Legislatif “Konsentrasi untuk jabatan baru inila

PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 68 19