Page 26 - MAJALAH 68
P. 26

LAPORAN UTAMA


            Kantor yang menangani urusan Adminduk  Administrasi Kependudukan (SIAK) yang  Permasalahan Yang Dihadapi
            menyiapkan DAK2 dan DP4 dalam bentuk  dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan  Abdul Rasyid mengatakan, ada berbagai
            CD (5 rangkap) diserahkan paling lambat  Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.  permasalahan yang dihadapi dalam rangka
            Pebruari 2008.                      Pemerintah     juga    harus   penyiapan data kependudukan untuk
               Sedang Pemerintah Kabupaten/Kota  mengkoordinasikan/menginformasikan  Pemilu 2009. Beberapa permasalahan
            menyerahkan 4 rangkap CD tersebut  kepada KPU-KPU Provinsi dan KPU  tersebut adalah masih terbatasnya tenaga
            kepada Pemerintah Provinsi pada awal  Kabupaten/Kota mengenai perubahan  operator SIAK untuk entry data
            Maret 2008 dan pertengahan Maret 2008,  DP4 akibat adanya penduduk yang pindah,  kependudukan di kabupaten.
            Pemerintah Provinsi menyerahkan 2 rangkap  datang, meninggal, baru kawin, pemilih  Selain itu, masih adanya kendala
            CD dari semua Kabupaten/Kota di   pemula, TNI/POLRI yang pensiun dan lain-  kontinyuitas dukungan infrastruktur,
            wilayahnya kepada Menteri Dalam Negeri  lain.                      terutama listrik, masih adanya kendala dalam
            melalui Adminduk.                   Hal penting lainnya yang harus  hal pengisian formulir biodata oleh penduduk,
               Tanggal 5 April 2008, Pemerintah Pusat  dilakukan  pemerintah  adalah  terutama di pedesaan. Masih kurangnya
            (Mendagri) telah menyerahkan CD (berisi  mengupayakan percepatan penerbitan KTP  tenaga verifikator di tingkat kabupaten untuk
            DAK2 dan DP4) kepada KPU. Pada saat  berbasiskan NIK Nasional.     menjangkau kecamatan, desa/kelurahan juga
            yang bersamaan Gubernur telah       Berdasarkan data kependudukan dari  menjadi permasalahan tersendiri dalam
            menyerahkan CD berisi yang sama kepada  Departemen Dalam Negeri dan  pendataan ini.
            KPU Provinsi, dan Bupati/Walikota telah  Departemen Luar Negeri, dimutakhirkan  Untuk mengatasi permasalahan
            menyerahkan juga kepada KPU       oleh KPU Kabupaten/Kota yang disupervisi  tersebut, kata Abdul Rasyid, telah dilakukan
            Kabupaten/Kota.                   oleh KPU Provinsi, KPU dengan Keputusan  kerjasama dengan Perguruan Tinggi
               Setelah data kependudukan itu  Nomor 139/SK/KPU/Tahun 2008, pada  setempat, Konsultan IT dan Kelompok
            diserahkan, maka tindak lanjut yang harus  tanggal 20 Juni 2008 KPU telah menetapkan  Keahlian Pranata Komputer guna
            dilakukan oleh KPU adalah pemutakhiran  prakiraan data pemilih bagi Pemilu Anggota  mendukung penyiapan data kependudukan
            data pemilih Pemilu untuk penyusunan dan  DPR, DPD, DPRD Tahun 2009 sebanyak  termasuk kegiatan pemutakhiran data.
            penetapan DPS dalam rangka Pemilu  174.410.453 jiwa yang terdiri dari Data  Direktorat Jenderal Adminduk juga perlu
            Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil  Pemilih Sementara Dalam Negeri sebanyak  melakukan langkah-langkah lainnya yaitu
            Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah/Wakil  172.800.716 jiwa dan Data Pemilih  data kependudukan kabupaten/kota yang
            Kepala Daerah.                    Sementara Luar Negeri sebanyak 1.609.737  telah ‘dibersihkan’ di Pusat selanjutnya perlu
               Selain itu, KPU juga melakukan  jiwa.                           segera diformat dalam SIAK kemudian di-
            koordinasi/konfirmasi ulang hasil   Dari hasil pemutakhiran data pemilih  update melalui pelayanan pendaftaran
            pemutakhiran data pemilih oleh KPU kepada  pada DPS tersebut di atas, KPU telah  penduduk dan pencatatan sipil (day to day
            Pemerintah (Mendagri, Pemerintah Provinsi  melakukan evaluasi terhadap DPS  operation).
            dan Pemerintah Kabupaten/Kota) melalui  perbaikan awal dari tanggal 8 – 10  Apabila masih ditemukan data
            Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  September 2008. Untuk sementara  kependudukan yang masih diragukan tingkat
            Kabupaten/Kota.                   diperoleh angka DPS hasil perbaikan awal  akurasinya, dalam hal ini perlu dilakukan
               Tindak lanjut yang harus dilakukan  adalah sebanyak 170.752.862 jiwa.  pengecekan melalui verifikasi dan validasi
            Pemerintah adalah, pemutakhiran database  Dibandingkan angka DPS sebelumnya,  data oleh Dinas Kependudukan dan
            kependudukan melalui pelayanan    terdapat penurunan angka sebesar  Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. (tt/mp/
            pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil  2.047.854 jiwa.         iw)
            dengan menggunakan Sistem Informasi
                                   PERBANDINGAN DATA KEPENDUDUKAN


               NO     PROVINSI                        PER 5 APR  1)        DATA DAPIL  2)         SELISIH
                 1    ACEH                                 4.236.378             4.459.431           223.053
                 2    SUMATERA UTARA                      12.717.697            13.463.597           745.900
                 3    SUMATERA BARAT                       4.331.095             4.506.628           175.533
                 4    RIAU                                 4.794.760             4.830.538            35.778
                 5    KEPULAUAN RIAU                       1.504.365             1.554.860            50.495
                 6    JAMBI                                2.686.709             2.806.859           120.150
                 7    SUMATERA SELATAN                     7.005.548             7.220.343           214.795
                 8    BENGKULU                             1.439.901             1.707.396           267.495
                 9    LAMPUNG                              7.564.142             7.529.718           -34.424
                10    BANGKA BELITUNG                      1.049.305             1.049.502              197
                11    DKI JAKARTA                          8.489.910             8.477.125           -12.785
                12    JAWA BARAT                          39.634.214            40.926.546          1.292.332
                13    JAWA TENGAH                         34.464.667            35.318.209           853.542
                14    D.I.YOGYAKARTA                       3.601.224             3.604.805             3.581
                15    JAWA TIMUR                          37.933.861            38.139.669           205.808


            26      PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 68
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31