Page 31 - MAJALAH 68

SUMBANG SARAN

Menyongsong Persiapan Pemilu 2009

Oleh:
H. Jazuli Juwaini, MA

Anggota Komisi II DPR RI, Anggota Pansus RUU Pemilu DPR RI
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

emilu merupakan sarana profesional sebagaimana ditegaskan
perwujudan kedaulatan dalam UU No 22 Tahun 2007
rakyat. Melalui Pemilu tentang Penyelenggara Pemilu. Secara
P rakyat dapat berpartisipasi kelembagaan, penyelenggara Pemilu
langsung dalam menentukan saat ini memiliki kewenangan penuh
kepemimpinan nasional dan arah menjalankan Pemilu melalui
pemerintahan dalam mewujudkan instrumen aturan pelaksanaan yang
good governance. Melalui Pemilu yang dibuatnya tanpa sedikitpun intervensi
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, pemerintah dan pihak manapun.
dan adil negara telah menjamin Penyelenggara Pemilu telah pula
prinsip dasar demokrasi, yaitu ditegaskan independensi dan
keterbukaan dan tanggung jawab hierarkhinya dengan penyelenggara
(akuntabilitas). Pemilu di daerah dan memiliki
Pemilu berkualitas adalah Pemilu kedudukan permanent (tetap) untuk
yang memenuhi prinsip demokrasi KPU, KPU Provinsi, KPU
dalam dua arahnya sekaligus yakni Kabupaten/Kota, dan Bawaslu.
prosedural dan subtansial. Secara Anggota penyelenggara Pemilu
prosedur Pemilu dilaksanakan secara diseleksi secara profesional oleh suatu
tertib oleh penyelenggara yang tim seleksi independen. Kita berharap
profesional dan diikuti oleh peserta kebijakan negara. Logika demokrasi kualitas anggota KPU dan Bawaslu
Pemilu (partai politik dan adalah logika partisipasi aktif rakyat. yang independen benar-benar
perseorangan) yang terseleksi. Rakyat Pola interaksi antara negara dan terealisir dalam penyelenggaraan
dapat menyalurkan hak pilihnya di masyarakat sangat dinamis. Terjadi Pemilu 2009. Penyelenggara harus
hari pemilihan. Secara subtansial suatu interaksi dua arah antara negara netral dari semua peserta Pemilu
Pemilu harus bermakna bagi dan masyarakat. Peran negara dalam dengan mendasarkan putusan pada
peningkatan kualitas berdemokrasi, pengambilan keputusan lebih sebagai objektivitas peraturan perundang-
masyarakat memilih berdasarkan mediator atas kompleksitas undangan.
kesadaran penuh di atas pemahaman kepentingan dari kalangan rakyat. Dari sudut penyelenggaraan, telah
politik, bukan hasil mobilisasi. Peserta Dan Pemilu merupakan sarana awal lahir UU No 10 Tahun 2008 tentang
Pemilu sadar betul bahwa Pemilu partisipasi politik rakyat. Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD
merupakan sarana penegakan Provinsi, dan DPRD Kabupaten/
kedaulatan rakyat sehingga suara Perbaikan di Level Undang- Kota serta dalam proses
rakyat demikian bernilai dan berbuah Undang penyelesaian/finalisasi UU tentang
kinerja politik untuk mewujudkan Pemilu 2009 sebentar lagi kita Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
keadilan dan kesejahteraan rakyat. jelang. Dua aspek penting yang harus UU No 10 Tahun 2008 memberikan
Demokrasi subtansial menjamin dicermati dalam menyongsong Pemilu aturan yang bersifat progresif
akuntabilitas kepemimpinan yang 2009 adalah aspek penyelenggara meskipun terdapat catatan dalam
dipilih langsung lewat Pemilu. dan penyelenggaraan. Dari sudut beberapa hal. Hal positif dan progresif
Sistem yang ingin dibangun oleh penyelenggara, Komisi Pemilihan tersebut antara lain dalam aspek:
Pemilu yang demokratis tentu saja Umum (KPU) dan Badan Pengawas sistem Pemilu yakni penegasan sistem
sistem yang menjamin partisipasi Pemilu (Bawaslu) serta struktur proporsional yang lebih menjamin
politik rakyat. Partisipasi tersebut hirarkhisnya di daerah untuk pertama akuntabilitas wakil rakyat dengan
diafirmasi oleh pemerintahan terpilih kalinya pada Pemilu 2009 mendatang penentuan calon terpilih yang
(eksekutif maupun legislatif) dalam merupakan institusi yang baru, yang mengarah pada suara terbanyak;
perumusan dan implementasi lebih independen dan lebih mekanisme perwujudan keterwakilan

PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 68 31