Page 33 - MAJALAH 68

SUMBANG SARAN

pilihnya akibat tidak terdaftar dalam pemberian suara yaitu mencontreng. Sekretariat Jenderal (vide: UU No 22
daftar pemilih. Namun, cara baru ini dikhawatirkan Tahun 2007 Pasal 67 Ayat (2) dan
Dalam perspektif yang sama, belum tersosialisasi dengan baik UU No 10 Tahun 2008 Pasal 142
penyelenggara Pemilu diharapkan sehingga dikhawatirkan akan banyak Ayat (4)). Sementara KPU hanya
memberikan ruang yang cukup bagi kendala dan kesalahan di lapangan berwenang menetapkan bentuk,
masyarakat untuk berpartisipasi yang menyebabkan banyak suara ukuran, dan spesifikasi teknis
dalam mengevaluasi daftar calon tidak sah. Penulis pribadi meminta perlengkapan pemungutan suara
anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, KPU mempertimbangkan model (vide: UU No 10 Tahun 2008 Pasal
dan DPRD Kabupaten/Kota. Oleh mencoblos untuk digunakan kembali 142 Ayat (3)).
karena itu, UU No 10 Tahun 2008 mengingat cara baru membutuhkan
Pasal 71 Ayat (3) mewajibkan KPU edukasi yang tidak sebentar, padahal Penutup
mengumumkan Daftar Calon waktu Pemilu semakin dekat. Namun Kesadaran pemilih (secara
Sementara (DCS) di sekurang- demikian, Penulis menyambut baik otonom) untuk menggunakan hak
kurangnya satu media massa cetak keputusan KPU yang pada akhirnya pilihnya menjadi parameter
harian dan media massa elektronik mengabsahkan cara pemberian suara kesuksesan Pemilu 2009. Sayangnya
nasional dan daerah. selain mencontreng, yaitu dengan berdasarkan sejumlah analisa, survei,
Pengumuman ini penting bukan menyilang, melingkari, atau dan laporan media, potensi pemilih
hanya sebagai sarana publik mencoblos. Lebih dari itu, KPU harus yang tidak menggunakan hak pilihnya
mengevaluasi daftar calon tetap memperhatikan dan mencarikan (voting turnout), dengan berbagai
bermasalah, lebih dari itu penting solusi bagi kelompok difabel seperti alasannya, cukup tinggi. Oleh karena
sebagai sarana public, khususnya tunanetera dan tunaaksara yang tetap itu seluruh elemen (penyelenggara,
pemilih, untuk mengenal calon wakil berharap model mencoblos karena pemerintah, lembaga swadaya
mereka di lembaga legislatif. lebih memudahkan bagi mereka. masyarakat, ormas) dan khususnya
Pengenalan ini penting dalam Terkait format surat suara, prinsip partai politik peserta Pemilu harus giat
kerangka political constituency karena yang harus dikedepankan KPU, selain mensosialisasikan Pemilu mendatang.
kepada para calon pemilih akan aspek sekuritas, adalah kemudahan Bagi calon anggota legislatif dan
memberikan mandatnya untuk bagi pemilih ketika membuka surat parpol, musim kampanye harus secara
memperjuangkan aspirasi dan suara di bilik suara, mengingat optimal dimanfaatkan sebagai sarana
kepentingan mereka. UU No 10 lonjakan kontestan Pemilu 2009 dari mensosialisasikan visi, misi, program
Tahun 2008 jelas memberikan ruang Pemilu sebelumnya yaitu sebanyak kerja dan komitmennya dalam
bagi publik untuk mengenal, 38 Parpol (plus 6 Parpol Lokal untuk memperbaiki bangsa, sambil
mengkaji, dan mengevaluasi calon Aceh). KPU harus melakukan mengeliminir pengedepanan faktor
sebelum memutuskan pilihan di bilik simulasi yang cermat dan menjamin primordial dalam mendapatkan
suara pada 9 April 2009 mendatang. semua lambang Parpol dan daftar dukungan. Dengan demikian, kita
Relasional pemilih dan yang dipilih calon terbaca dengan jelas. berharap pendidikan politik rakyat
sudah dimulai sejak pengumuman Faktor kesiapan logistik Pemilu semakin maju, masyarakat pemilih
daftar calon. Selanjutnya diharapkan berikut proses tendernya juga harus menjadi semakin objektif dan rasional,
pemilih sudah mulai melakukan menjadi perhatian penyelenggara, dan proses transisi demokrasi akan
tracking rekam jejak calon, pada saat mengingat poin inilah yang semakin cepat kita tuntaskan.
yang bersamaan calon anggota DPR, mencuatkan kasus hukum KPU
DPD, dan DPRD harus lebih aktif periode 2004. KPU harus menjamin
mengenalkan dirinya kepada kuantitas dan kualitas logistik berikut
masyarakat. ketepatan waktu pengadaannya
Hal krusial lainnya yang melalui proses tender yang profesional
mendapatkan atensi publik adalah dan memilih rakanan yang kompeten
soal cara pemberian suara dan format dan kredibel. Desakan publik agar
surat suara. Terkait pemberian suara, KPU tidak menyertakan calon
UU No 10 Tahun 2008 Pasal 153 rekanan yang bermasalah pada
menentukan pemberian suara dengan Pemilu 2004 harus diakomodir oleh
menandai satu kali. Adapun cara KPU. Berbeda dari Pemilu 2004,
menandai diserahkan kepada KPU pada Pemilu mendatang anggota
dengan memperhatikan prinsip KPU tidak lagi menangani pengadaan
memudahkan pemilih, akurasi dalam perlengkapan pemungutan suara.
penghitungan suara, dan efisien Pengadaan perlengkapan
dalam penyelenggaraan Pemilu. Pada pemungutan suara berikut proses
awalnya KPU mengusulkan satu cara tendernya merupakan tugas

PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 68 33