Page 36 - MAJALAH 68

PENGAWASAN

Revisi UU Migas Harus

Kedepankan Kedaulatan

Adanya wacana untuk merevisi UU Nomor 22 tahun 2001 sehingga menjadi milik kita,” katanya
tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas) mengundang Kedua, kalimat dikuasai juga dapat
berarti mempunyai otoritas. Untuk dapat
anggota Dewan angkat bicara. Anggota Komisi VII DPR
menetapkan kebijakan, mengambil
dari Fraksi PKS Wahyudin menegaskan, dalam revisi UU keputusan apapun terhadap
Migas hendaknya pihak-pihak terkait mengedepankan sumberdaya itu, tentunya kita harus
kedaulatan rakyat. mempunyai otoritas. “Kalau hanya
merasa memiki atau dimiliki saja tanpa
mempunyai kemampuan apa-apa, ya
a mengaku sejak awal, persisnya siqnifikan untuk dapat menyelamatkan percuma,” terang Wahyudin.
semenjak adanya kenaikan harga terutama untuk meminimalisir subsidi. Ketiga, dikuasai juga harus berarti
BBM tahun 2005, telah “Beban subsidi BBM kita terus kedaulatan. Wahyudin berpendapat,
Iberulangkali meminta Menteri membengkak. Jadi harus ada evaluasi makna kedaulatan pada kalimat itu
ESDM Purnomo Yusgiantoro untuk dalam proses pengolahannya. Salah merupakan keharusan, mengingat pasal
segera merevisi UU tersebut, namun satunya dengan merevisi UU Migas itu,” 33 ayat 3 UUD 1945 dibingkai dengan
hingga kini masih belum ada tanggapan. jelasnya. kalimat ‘sebesar-besarnya untuk
Wahyudin juga menyadari Politisi dari Dapil Jabar ini kemakmuran rakyat’.
sebenarnya UU Migas no.22 tahun mengingatkan, jika UU Migas itu akan Politisi dari Partai Keadilan ini menilai
2001 itu sudah diseleksi Mahkamah direvisi prinsip dasarnya harus kembali kedaulatan sangat penting bagi bangsa
Konstitusi. Ada beberapa pasal yang ke paradigma awal, yakni Pasal 33 ayat Indonesia, agar mempunyai kekuatan
dihilangkan. Seperti pasal yang terkait 3 UUD 1945, Bumi dan air dan lebih untuk berinteraksi dengan bangsa
harga pasar, dan juga pasal-pasal lainnya. kekayaan alam yang terkandung di luar, terlebih untuk menghadapi dunia
Meski demikian, UU Migas masih dalamnya dikuasai oleh negara dan global.
banyak yang perlu dilihat kembali. Jika dipergunakan untuk sebesar-besar “Kalau kita punya kedaulatan, punya
tidak, dikhawatirkan akan kemakmuran rakyat” otoritas, apapun yang kita miliki, lalu kita
menyebabkan tidak mulusnya Dirinya menyadari, kehendaki, maka kita berhak sepenuhnya
proses manajemen pengolahan kalimat ‘dikuasai’ pada pasal atas apa yang kita miliki itu. Dengan
migas dengan baik. tersebut masih terus demikian kita menjadi punya rasa
Usulan lanjut Munawir, ia menjadi perdebatan. kemandirian. Harus diperlihatkan.
lakukan karena melihat fakta menurutnya, ada tiga makna Terserah kita,” tandasnya
bahwa beban subsidi yang yang dapat dijabarkan pada Salah satu pasal yang diusulkan untuk
sangat besar, sementara kalimat tersebut, yakni pertama, revisi terkait persentase pembagian hasil,
produksi migas terutama minyak berarti dimiliki. “Keberadaannya Pasal 22 Ayat (1), yang sebelumnya
bumi semakin menurun, kontrak Sumberdaya itukan memang berbunyi Badan usaha wajib
gas naik. berada di teritorial NKRI, menyerahkan paling banyak 25 persen
Karenanya harus ada bagiannya dari hasil produksi minyak
kebijakan yang dan gas bumi untuk kebutuhan dalam
mengatur . negeri menjadi Badan usaha wajib
Kebijakan menyerahkan 75 persen bagiannya.
y a n g Menurut Munawir, yang terpenting
menetapkan point-point atau
standarisasinya karena bila point-
pointnya sudah jelas, maka persentase
pembagian dapat ditetapkan lebih
lanjut. Ia yakin dengan ketiga hal tadi
(dimiliki, otoritas dan berdaulat) maka
dapat ditetapkan point-point apa saja
Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PKS Wahyudin
yang dapat dijadikan patokan atau

36 PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 68