Page 41 - MAJALAH 68

PENGAWASAN

(F-PDIP) mendesak
pemerintah supaya subsidi
dan konversi energi yang
dilakukan pemerintah dapat
dengan tepat mengenai
sasaran.
“Subsidi menjadi hak dan
kewenangan pemerintah,
namun hal itu harus sampai
dan dapat dirasakan
langsung oleh masyarakat,”
katanya.
Subsidi BBM yang
diberikan pemerintah yang kemudian mendukung,” tegasnya.
diikuti dengan konversi minyak tanah ke Ismayatun yang merupakan anggota
elpiji diharapkan dapat memberikan DPR dari pemilihan Lampung
kestabilan daya beli masyarakat. Namun, menjelaskan bahwa di sejumlah provinsi
kenyataan dilapangan, masih banyak masih banyak masyarakat yang
masyarakat yang membutuhkan minyak membutuhkan minyak tanah. Selain
tanah. masyarakat yang memang belum siap, ia
Ismayatun menilai keputusan juga menilai infrastruktur yang dimiliki
pemerintah melakukan konversi minyak Pertamina belum memadai.
tanah ke elpiji sebagai langkah yang “Infrastrukturnya belum mendukung.
tergesa-gesa. “Pemerintah bilang tentang Misalkan depot gas belum ada, kendaraan
konversi minyak tanah ke elpiji dan untuk pendistribusian masih terbatas,”
ditargetkan tanggal 1 Mei 2008 sudah jelasnya.
tidak ada lagi minyak tanah di seluruh Lebih jauh ia menilai kesiapan “Yang pada akhirnya Pertamina harus
Jakarta, namun masih banyak masyarakat konversi energi sangat membutuhkan mengimpor elpiji yang harganya tinggi.
Jakarta yang sampai saat ini ketersediaan infrastruktur yang memadai. Program pemerintah dalam mengatasi
membutuhkan minyak tanah,” katanya. Menurutnya sampai sekarang, Pertamina krisis BBM jangan bersifat sementara,
Masih banyaknya pengguna minyak belum siap dalam menyediakan tetapi harus diperhatikan kedepannya,”
tanah di Jakarta dan dihentikannya infrastruktur tersebut. tegas Ismayatun.
distribusi minyak tanah ke Jakarta, “Pertamina tidak punya tanker untuk Minyak tanah merupakan energi
membuat harga minyak tanah elpiji,” katanya. yang tidak terbarukan. Ismayatun
melambung tinggi. Wilayah yang menjadi Letak geografis Indonesia sebagai menyatakan sepakat untuk mengganti
penyangga seperti Depok, Bogor dan negara kepulauan, menurut Ismayatun penggunaan minyak tanah sebagai bahan
Bekasi, minyak tanah belum ditarik dari akan membutuhkan tanker untuk bakar, namun dengan cara yang tidak
peredaran. Meskipun harganya cukup pendistribusian guna menjangkau terburu-buru dan tidak dipaksakan.
tinggi, namun tetap masih di bawah harga masyarakat yang berada jauh dari pulau- “Harus ada alternatif bahan bakar
beli di Jakarta. pulau besar. yang dapat digunakan masyarakat dan
“Penggunaan Elpiji belum merata Dalam perbincangan dengan pemerintah menyiapkan infrastrukturnya,
diseluruh Jakarta. Akibatnya di daerah Parlementaria, Ismayatun selain menilai selain itu harga juga harus terjangkau oleh
Banten, Tangerang, Bogor, Depok dan Pertamina belum mempunyai tanker masyarakat, sehingga tidak menimbulkan
Bekasi ikut merasakan langkanya minyak untuk elpiji, kesiapan untuk memenuhi efek sosial yang akan mensengsarakan
tanah. Itu disinyalir karena minyak tanah permintaan masyarakat juga masih rakyat,” tegasnya.
diselundupkan ke Jakarta,” kata diragukan.
Pemerintah Plin-Plan
Pemerintah Plin-Plan
Pemerintah Plin-Plan
Ismayatun. “Jadi jangan sampai nanti pada saat Pemerintah Plin-Plan
Pemerintah Plin-Plan
tidak adanya minyak tanah, elpiji juga Konversi energi yang dicanangkan
Infrastruktur Belum Siap
Infrastruktur Belum Siap
Infrastruktur Belum Siap tidak ada, karena Pertamina tidak mampu pemerintah merupakan program bagus.
Infrastruktur Belum Siap
Infrastruktur Belum Siap
Ismayatun mendesak pemerintah menghasilkan elpiji,” katanya. Antisipasi terhadap energi yang tidak
mempunyai rencana yang jelas mengenai Ia menegaskan, rencana itu harus terbarukan seperti minyak tanah memang
konversi energi. Rencana konversi energi dikaji lebih dalam, jangan sampai nanti layak dilakukan. Namun demikian hal itu
pada tahun 2010 yang akan ditetapkan justru rakyat yang menjadi korban. Ia juga tetap perlu persiapan yang matang.
di seluruh Indonesia dinilianya terlalu meminta pemerintah dalam mengatasi Rencana pengalihan dari energi yang
tergesa-gesa. suatu masalah jangan mengambil langkah tidak terbarukan itu perlu dilakukan
“Infrastrukturnya belum yang bersifat sementara. sosialisasi ke tengah masyarakat.
PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 68 41