Page 43 - MAJALAH 68
P. 43

ANGGARAN


         20% Anggaran Pendidikan pada APBN 2009

         Wajar Dikdas Tuntas ?


                                                                            Grain.
                                                                                “Untuk Diknas sebelum dirubah telah
         “Dengan anggaran 20 persen tidak ada alasan Wajar                  disepakati dengan Komisi X DPR bahwa
         Dikdas tidak tuntas pada tahun 2009,”Tegas Koordinator             pagu sementara mencapai 75 Triliun dan
                                                                            apabila mengalami penurunan sekitar 60-
         Pangar  Komisi X Tony Apriliani menanggapi APBN
                                                                            70 Triliun,”beber Tony saat diwawancarai
         pendidikan yang mencapai 20 persen.                                oleh Parle
                                                                               Ia menambahkan, Pemerintah harus
                       elalui Anggaran 20  anggaran pendidikannya menjadi lebih  menghitung secara cermat APBN yang ada
                       persen, terang Tony,  dari 20 persen pertahun. Saat bersamaan,  sehingga dapat mengenai sasaran dan
                       ini merupakan suatu  Indonesia masih berada pada kisaran 1,27  tidak overlap dengan anggaran Provinsi
         M bentuk                 dalam    persen per tahun, sementara Thailand 3,80  maupun kabupaten. “melalui cara ini
         menjalankan amanah konstitusi yaitu  persen dan Vietnam 2,32 persen.  anggaran dapat tepat sasaran dan
         menuntaskan wajib belajar 9 tahun. Jadi,  Pada APBN lalu memang terlihat  dinikmati masyarakat banyak,”terangnya.
         paparnya, tidak ada alasan anak-anak usia  pemerintah telah berupaya mewujudkan  Saat ini, anggaran APBN khusus
         sekolah masih berada di jalan, mall untuk  anggaran tersebut, walau angkanya  pendidikan masih belum dapat memenuhi
         mencari uang apalagi saat jam-jam belajar                          komponen unit cost anak didik sementara
         siswa.                                                             yang lainnya, komponen operasional
            Memang, kita akui perjuangan lika-liku                          pendidikan, pembangunan pendidikan
         dalam mencapai anggaran 20 persen                                  sudah dialokasikan di dalam APBN.
         APBN di sector pendidikan sangat                                   Menurut Tony, sarana dan prasarana
         panjang dan menjadi perhatian                                      memang telah disiapkan tetapi untuk cost
         masyarakat luas. Melalui perdebatan                                anak didik seperti seragam, menyiapkan
         panjang akhirnya Mahkamah Konstitusi                               tas, makan, dan sebagainya belum tercakup
         memutuskan Undang-Undang Nomor 16                                  di dalam anggaran pendidikan.
         Tahun 2008 tentang Perubahan atas                                     Tony mengakui, akibat belum
         Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007                                  terpenuhi komponen tersebut,
         tentang Anggaran Pendapatan dan                                    menyebabkan masih adanya berbagai
         Belanja Negara atau APBN 2008                                      pungutan yang dilakukan oleh pihak
         bertentangan dengan Undang-Undang                                  sekolah kepada anak didik namun
         Dasar 1945.                                                        sepanjang tidak menyalahi aturan dan
            Oleh karena itu, konsekuensinya,                                disepakati oleh komite sekolah sah-sah saja
         pemerintah pada tahun 2009 harus  memang tak langsung 20 persen. Lihat saja  diperbolehkan memungutnya.
         menganggarkan 20 persen APBN untuk  peningkatannya, tahun 2004 anggaran  Ia mengharapkan, daerah-daerah
         sector pendidikan dimana sebelumnya  pendidikan masih sekitar 5,5% dari APBN  harus segera menyesuaikan anggaran
         anggaran pendidikan  pada tahun 2008,  atau sekitar Rp20,5 triliun. Dan meningkat  pendidikan 20 persen baik tingkat provinsi,
         baru mencapai sebesar 15.6 persen.  menjadi Rp 24,6 tiriliun pada 2005 lalu.  kabupaten maupun kota. “Kalau
            Terkait Anggaran pendidikan,   Pada tahun 2009, volume APBN telah  memungkinkan segera dipenuhi 20 persen
         Mahkamah konstitusi sudah melakukan  mencapai sebesar Rp 1160 Triliun. Coba  di APBD dan prioritaskan wajardidas, juga
         pengujian  UU APBN terhadap UUD   bayangkan berapa besar anggaran  rehabilitasi sekolah, karena melalui langkah
         1945 sebanyak empat kali oleh MK.  pendidikan yang diperuntukkan untuk  ini paling tidak utilitas dan angka partisipasi
         Melalui perubahan ini, kita semua  Wajardikdas?                    kasar dan murni bisa mendekati 100
         mengharapkan melalui anggaran yang   Tony mengungkapkan, anggaran  persen,”tegasnya.
         besar dapat meningkatkan kualitas  pendidikan masih dibahas pada tingkat  Kita  semua  mengharapkan
         manusia Indonesia di bidang pendidikan.  panja dan asumsinya masih terus berubah  kedepannya anggaran APBN 2009 dapat
            Misalnya beberapa tahun lalu,  namun dipastikan anggaran untuk fungsi  menuntaskan amanat konstitusi dalam
         Indonesia harus menerima kenyataan  pendidikan bisa mencapai Rp 210 Triliun.  mencerdaskan kehidupan bangsa
         berada diperingkat 114 dalam survey  Anggaran tersebut tersebar di beberapa  sehingga semua anak, cucu kita dapat
         UNDP / UNESCO perihal kualitas    Departemen diantaranya Depdiknas,  memperoleh kesempatan belajar secara
         manusia. Sementara negara tetangga,  Departemen Agama dan kementerian  luas atau minimal dapat menikmati
         Malaysia, naik ke peringkat 61 setelah  lembaga lainnya melalui Dana Alokasi  pendidikan dasar di seantero Indonesia.
         mengambil langkah untuk menaikkan  Umum, Dana Alokasi Khusus dan Block

                                                                             PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 68  43
   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48