Page 39 - MAJALAH 68

PENGAWASAN

Selama ini banyak UU lain yang saling DPR. Saya pikir akan jauh lebih baik,” berdalih dengan alasan ini sedikit, gausah
bertumpukan kadang-kadang terkesan paparnya minta persetujuan DPR. “Nantinya
lari dari konstitusi, contohnya seperti UU Ia juga berpendapat dalam hal setelah berlaku apakah DPR akan
Migas. Menurutnya memang ada celah persetujuan itu tidak dapat dipilah-pilah meninjau banyaknya yang mereka
hukum kesana. Lari dari konstitusi, misalnya dengan menetapkan hasilkan, kan tidak bisa lagi,” ujarnya
tumpang-tindih sehingga rakyat tidak standarisasinya, karena setiap rupiahpun “Karena sekali lagi setiap satu rupiah-
menikmati apa-apa atas hasil minyak merupakan hak rakyat. Ia yakin jika pun, bagian supporting untuk APBN,
bumi dan gas. diberikan celah hukum pengacualian, hanya negara yang mempunyai hak,”
Terkait pasal 11, bahwa setiap kontrak bahwa ada batasan-batasan tertentu tandasnya
harus mendapatkan persetujuan dari untuk tidak perlu persetujuan DPR, jelas Ana Marwanah berpendapat revisi
DPR sebagian pihak menganggap hal itu UU Migas sudah sangat mendesak.
dapat dianalogikan dengan pelayanan Daftar Nama Pengusul Karena semakin lama memberlakukan
yang lebih rumit. padahal yang dibutuhkan UU yang lama, berarti melanggar
dalam mengundang investasi adalah Amandemen Undang-Undang dan dikhawatirkan
pelayanan birokrasi yang lebih cepat dan UU Migas No.22 Tahun 2001 SDA akan terkikis habis.
sederhana. “Amandemen UU Migas ini sudah
Menanggapi opini tersebut, dengan No Nama Pengusul Fraksi sangat mendesak. Karena terbukti UU
tegas Anna mengatakan tidak. 1 Anna Mu’awanah PKB itu sudah tidak sesuai dengan kebutuhan
Menurutnya justru persetujuan DPR itu 2 Andi Rahmat PKS saat ini dan juga karena banyak
akan memperkuat posisi bangsa dalam 3 Ario Wijanarko PKB menimbulkan masalah. UU ini
menjaga SDA yang ada. “Jangan ada 4 Abd Azwar Anaz PKB mengkooptasi pasal 33 UUD 1945,”
yang pesimis serta memperumit sistem 5 Eva Kusuma Sundari PDI-P ungkap Ana Muawanah.
birokrasi, mempersulit investasi. Itu hanya 6 Imam Anshori Saleh PKB Kalau dibilang terlalu dini, menurut
digembar-gemborkan pihak pemodal, 7 Ruth Nina M Kedang PDS kami jelas tidak, karena ini sesuai dengan
yang ingin menguasai SDA kita,” Keputusan MK dan justru akan
8 Yuddy Chrisnandi PG
Bahkan ia menganggap edan 9 Hajriyanto Y. Thohari PG memperkuat konstitusi. Kalau semakin
terhadap pasal 11 yang berlaku sekarang. 10 Sahrin Hamid PAN lama dibiarkan akan semakin inkonstitusi.
“Jika UU lama, yang sekarang masih 11 Soeharno PKB Saat ini, pembahasan revisi UU Migas
berlaku, hanya di konsultasikan, tidak ada 12 Mufid Rahmat PKB masih dibahas di Baleg, namun inisiator
persetujuan DPR, setiap kontrak kerja 13 Ali Mochtar Ngabalin BPD telah selesai melakukan inventarisasi.
sama yang sudah ditanda tangani harus 14 Anwar Shaleh BPD Anna mengaku optimis revisi tersebut
diberitahukan kepada DPR. Berarti 15 M. Fauzi BPD bisa selesai sebelum masa jabatan DPR
setelah ditandatangani baru 16 Jamaluddin Karim BPD periode 2004-2009 berakhir, terlebih
diberitahukan. Itu sudah edan! Buat apa 17 Muchotob Hamzah PKB memang sudah ada putusan MK,
lagi kita perdebatkan? Jadi harus 18 Tiurlan Hutagaol PDS sehingga inisiator hanya memperkuat
mendapatkan persetujuan DPR”. 19 Carol Daniel Kadang PDS putusan itu.
Kedua lanjutnya, dengan 20 Badriyah Fayumi PKB “Lagi pula tidak semua pasal direvisi,
persetujuan DPR nanti dapat diketahui 21 Anisah MAhfudz PKB hanya beberapa pasal. Cuma pasal-pasal
KKS-KKS mana yang tidak clear, misalnya 22 Saifullah Ma’shum FKB tertentu saja yang direvisi,” terangnya.
dalam hal membayar pajak, dalam 23 Choirul Sholeh PKB Badan Legislasi DPR RI sudah
membagi DMO. Sehingga selanjutnya 24 Latifah Iskandar PAN dalam tahap finalisasi membahas revisi
dapat langsung diputuskan tidak setuju 25 Nursyahbani Katjasungkana PKB UU Migas, untuk selanjutnya dimasukan
untuk diperpanjang. Namun begitu juga 26 Dradjad Wibowo PAN dalam program legislasi nasional
sebaliknya, kalau memang ternyata KKS 27 Hasto Kristiyanto PDIP (prolegnas) 2009.
tersebut dinyatakan clean, tidak ada alasan 28 Khaidir M Wafa PKB Dikatakan Anna, sewaktu inisiator
untuk menolak memperpanjang 29 Arsa Suthisna PKB mengajukan usulan revisi UU Migas,
kontraknya Komisi VII juga mengatakan telah
Dengan direvisinya pasal 11 tersebut menyampaikan draft, bahkan Komisi VII
justru akan memperkuat fungsi control akan Menyalahi Undang-undang. mengaku sudah melakukannya sejak
DPR. “Tapi kalau hanya dilaporkan Sehingga harus diberlakukan sama. lama. “Tapi Pemerintah waktu itu tidak
secara tertulis, mohon maaf, yang “Digeneralisir saja, tidak ada istilah ada data-data untuk merubah, seperti itu
namanya pengetikan tergantung saja mau standarisasi. Jadi tetap harus melalui bahasanya. Karena itu, sesuai dengan tata
diketiknya seperti apa? Tapi kalau jenjang di DPR,” tegasnya tertib kita mengusulkan untuk merevisi,”
sebelumnya disampaikan ke DPR Bila ditetapkan standarisasi tertentu jelas Anna. (sw)
dengan mengajukan proposal, baru ia mengkhawatirkan dapat membuka
kemudian mendapatkan persetujuan celah perdebatan, nanti mereka akan

PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 68 39