Page 38 - MAJALAH 68

PENGAWASAN

Revisi UU Migas, Perkuat Putusan MK

Salah satu pengusul revisi UU Nomor 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas),
Anna Mu’awanah menegaskan, revisi tersebut dimaksudkan untuk memperkuat putusan
MK. Setelah direvisi, UU ini nantinya akan memberikan dasar terhadap politik energi
untuk menjaga tersedianya kecukupan energi dalam negeri berdasarkan penetapan
Domestic Market Obligation (DMO) sesuai dengan kapasitas kebutuhan serta
pengembangan sistem penyediaan energi dalam negeri.

enurut Anna Menurut Ana, setiap perjanjian lewat persetujuan DPR dan disesuaikan
Mu’awanah, revisi kontrak kerja tidak cukup hanya dengan daya beli masyarakat. Karena itu,
terhadap UU Migas disampaikan atau dilaporkan saja, inisiator memandang perlu
M perlu dilakukan melainkan harus mendapatkan menambahkan ayat lagi untuk pasal 28
karena keputusan MK telah persetujuan DPR. untuk memenuhi kebutuhan Migas
membatalkan pasal 12 ayat 3, pasal 22 dalam negeri terlebih dahulu
ayat 1 dan pasal 28 ayat 2 dan 3. “Pasal- Persaingan usaha sehat “Kami menambahkan ayat 1a yaitu
pasal itu dinilai bertentangan dengan Lalu pasal 28 ayat 2, yang mengatur Bahan Bakar Minyak serta hasil olahan
UUD 45, sehingga pasal-pasal dalam tentang harga pasar. Pasal sebelumnya tidak boleh diekspor sebelum kebutuhan
UU Migas itu tidak lagi mempunyai berbunyi Harga Bahan Bakar Minyak dalam negeri terpenuhi,” katanya
kekuatan hukum yang mengikat,” dan harga Gas Bumi diserahkan pada Untuk pasal 22 ayat 1, terkait
terangnya. mekanisme persaingan usaha yang sehat pengaturan DMO (Domestik Market
Di sisi lain, kata dia, UU ini juga akan dan wajar, diusulkan menjadi Harga Obligation), Mahkamah Konstitusi
memperkuat pengembangan downstream Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi mengusulkan paling sedikit 25 persen,
industri (industri turunan berbasis minyak ditetapkan Pemerintah setelah namun pengusul
dan gas bumi) dengan menempatkan mendapatkan persetujuan DPR. menambahkan
kepentingan nasional sebagai satu- Pasal 28 ayat 2 ini dinilai menjadi 30 persen.
satunya kepentingan untuk mewujudkan melanggar UUD 1945 “Memperkuat
kedaulatan energi Indonesia. khususnya pasal 33. keputusan MK
Karena itu lanjut Anna, revisi “Melepas harga minyak saja,” tukasnya
dimaksudkan agar memberikan legalitas pada mekanisme pasar karena
hukum atas kontrak-kontrak dibidang berarti melakukan pengaturan
migas yang menurut keputusan privatisasi negara,” SDA sesuai
pengadilan terbukti merugikan keuangan pungkasnya seraya dengan
negara akibat perjanjian yang tidak adil mengatakan ayat ini lebih UUD 1945
ataupun akibat praktek kolusi dan korupsi mengutamakan pasal 33,
yang berpotensi merugikan keuangan kepentingan investor atau harus
negara. pemodal daripada dikuasai oleh
Selain empat pasal yang telah kepentingan bangsa Indonesia negara untuk
diputuskan MK, sewaktu inisiator Para inisiator berpendapat, hajat hidup
mengusulkan dan membuat simulasi ke seharusnya harga minyak dalam orang
Baleg, juga ditambahkan beberapa pasal negeri ditetapkan banyak.
lain, antara lain Pasal 11, pasal 28 Pemerintah
Usulan perubahan pada pasal 11,
dimaksudkan untuk memperketat
pengawasan oleh DPR. Sebelum direvisi
pasal tersebut berbunyi setiap kontrak
kerja sama yang sudah ditandatangani
harus diberitahukan secara tertulis kepada
DPR. “Kami usulkan menjadi setiap
kontrak kerja sama yang akan
ditandatangani wajib dikonsultasikan dan
mendapat persetujuan dari DPR,” Anna Mu’awanah
katanya

38 PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 68