Page 37 - MAJALAH 68

PENGAWASAN

standar misalnya saat akan seperti itu,” ujarnya disetujui. Ini yang harus ditegaskan
menandatangani kontrak baru Ditegaskannya, tidak semua kontrak dalam UU Migas itu nantinya.
“Yang penting kedepan ada kedaulatan harus dilaporkan ataupun harus Wahyudin menyadari, Anggota
untuk energi kita. Persentasenya, mau 25 disetujui, namun yang penting harus ada DPR Periode 2004-2009 telah
persen, 75 persen tidak masalah. kreteria jelas yang mengaturnya. Ada memasuki tahun terakhir, namun ia
Persentase besarpun akan menjadi dua hal yang harus menjadi kreteria mengaku sedari awal dirinya sudah
percuma bila kita tidak mempunyai untuk menetapkan pilihan suatu kontrak menyampaikan usulan revisi UU Migas
kedaulatan,” (perjanjian) dilaporkan atau disetujui kepada Menteri ESDM Purnomo
Usulan perubahan lain, revisi Pertama, dilihat dari potensi Yusgiantoro. Terlebih sejak adanya
terhadap pasal 11 Ayat 2. Sebelumnya cadangannya. Sampai sejauh mana, kenaikan BBM pada Mei 2005.
pasal itu berbunyi, setiap kontrak kerja kalau potensi cadangannya cukup besar, “Kalau sekarang sih saya memang sudah
sama yang sudah ditandatangani harus tidak dilaporkan, berarti itu menjadi tidak semangat lagi, tapi saya sudah lama
diberitahukan secara tertulis kepada janggal. Pastinya kedaulatan akan kok teriak-teriak mengajukan revisi, sejak
DPR, diusulkan menjadi setiap kontrak terganggu. kenaikan BBM yang pertama,” katanya
kerja sama yang akan ditandatangani Misal ada sumber minyak di suatu “Saya realistis saja, saya melihat dari
wajib dikonsultasikan dan mendapat wilayah cukup besar, namun investornya kurun waktu yang tersisa, tidak mungkin
persetujuan akan efektif untuk membahas UU itu.
dari Tidak dapat dipungkiri, perhatian pasti
DPR. akan terbagi untuk 2009 tapi Saya
berharap ini akan jadi PR bagi teman-
Namun tema dimasa mendatang. Dapat menjadi
pasal ini tinjauan utama, karena kita khawatir
juga beban subsidi BBM akan semakin
masih membesar, hampir mencapai 200
mengalami triliun,” harapnya.
pro- Ia memaklumi jika ada pihak, terutama
kontra. yang terlibat dalam perumusan UU
tersebut, menganggap tenggang waktu
hanya dari pengesahan masih begitu dekat,
melaporkan baru disahkan pada 2001, dan juga
saja. Ini sudah pernah diseleksi MA, ada
tentu beberapa pasal dihilangkan. Tapi ia
janggal, seakan tak peduli terhadap anggapan itu.
karena Meski baru disahkan, dirinya tetap
mereka berharap, masalah ini akan menjadi
bisa perhatian serius serta perioritas bagi
menghabiskan cadangan minyak itu dan DPR episode yang akan datang. Ia juga
akhirnya dapat mempengaruhi menyambut baik, adanya usulan serupa
kedaulatan kita. dari anggota DPR lainnya walaupun
Sebagian pihak menganggap apabila Karena itu, kita harus berpatokan, bukan dari Anggota Komisi VII.
setiap kontrak harus mendapatkan untuk sumberdaya yang besar, mari kita “Kalau kemudian bersamaan dengan
persetujuan dari DPR, maka dapat minta persetujuan. Harus diatur dengan angket BBM, lalu teman-teman diluar
dianalogikan dengan pelayanan yang jelas, bagaimana kontrak-kontraknya berteriak, bicara keras tentang UU ini,
lebih rumit. Birokrasi semakin panjang. yang menguntungkan. Saling bagi saya itu gayung bersambut,”
Sedangkan jika kita ingin mengundang menguntungkan, sehingga kedaulatan katanya
investasi lebih besar maka yang kita tidak terganggu. “Harus ada Inisiator revisi UU Migas terdiri dari
dibutuhkan adalah pelayanan birokrasi standarisasinya,” tegasnya lintas fraksi dan komisi. Ia melihat
yang lebih cepat dan sederhana, bukan Selain berdasarkan potensi, juga memang Komisi VII belum dilibatkan.
yang tambah rumit. berdasarkan faktor resiko. Memang Bahkan Sejak pembentukan panitia hak
Menanggapi ini, Wahyudin lagi-lagi setiap proses ekploritasi pasti ada angket, Komisi VII tidak mayoritas.
meyakini jika kedaulatan kita masih ada, resikonya. “Jangan sampai ada lapindo “Memang jadinya seperti jeruk makan
tidak akan menjadi masalah apakah kedua” ujarnya seraya bercanda jeruk,” ujarnya seraya menjelaskan
dilaporkan ataupun meminta Ia berpendapat kedua hal itu dapat sejauh ini Komisinya sendiri belum ada
persetujuan. “Kalaupun harus mendapat dijadikan dasar untuk mengklarifikasi sikap. (sw)
persetujuan, tapi kedaulatan kita tidak kontrak-kontrak atau perjanjian mana
ada, percuma juga. Harus ada penegasan saja yang cukup dilaporkan atau perlu

PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 68 37