Page 32 - MAJALAH 68

SUMBANG SARAN

perempuan yang lebih maju dengan kepada konstituen. Oleh karena itu, kerja-kerja sosialisasi
sistem zipper dalam daftar calon, dan penggalangan partisipasi rakyat
yakni di setiap tiga orang calon Mencermati Persiapan Pemilu dalam Pemilu harus menjadi
terdapat satu calon perempuan di 2009 pekerjaan utama penyelenggara. Hak
setiap dapil; dan penyederhanan Kesuksesan Pemilu terletak pilih rakyat harus menjadi
sistem kepartaian bagi efektifitas pertama-tama pada kesiapan determinant factor dan batu pijakan
pemerintahan melalui pemberlakuan penyelenggara dan mempersiapkan (miles stone) dari kerja-kerja
ambang batas partai politik dapat setiap tahapan. UU No 10 Tahun penyelenggara. Hak pilih ini tidak
menempatkan wakilnya di parlemen 2008 pasal 4 Ayat (2) menetapkan boleh dicederai atas nama apapun,
(DPR). 10 tahapan Pemilu yang meliputi: apalagi terhambat oleh persoalan-
UU No 10 Tahun 2008 a. pemutakhiran data pemilih dan persoalan administrasi (pendaftaran
mempertajam misi UU Nomor 12 penyusunan daftar pemilih; pemilih).
Tahun 2003 untuk mewujudkan b. pendaftaran Peserta Pemilu; Itulah sebabnya dalam beberapa
keseimbangan keterwakilan c. penetapan Peserta Pemilu; kesempatan rapat kerja Komisi II
penduduk dengan akuntabilitas wakil d. penetapan jumlah kursi dan DPR dengan KPU dan Bawaslu,
rakyat. Penajaman akuntabilitas wakil penetapan daerah pemilihan; penulis dan hampir semua anggota
rakyat kepada konstituen dapat e. pencalonan anggota DPR, DPD, Komisi II mempertanyakan dan
dilihat pada cara pemberian suara, DPRD provinsi, dan DPRD mementingkan kerja KPU dalam
keabsahan suara, dan penentuan f. kabupaten/kota; pemutakhiran dan penyusunan daftar
calon terpilih. Jika sebelumnya tanda g. masa kampanye; pemilih. Para anggota Komisi secara
coblos di surat suara hanya pada h. masa tenang; khusus meminta perpanjangan
kolom nama calon dinyatakan tidak i. pemungutan dan penghitungan penyusunan Daftar Pemilih
sah, kini pemberian satu tanda hanya suara; Sementara (DPS) sebelum ditetapkan
pada kolom nomor urut calon, atau j. penetapan hasil Pemilu; dan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT),
hanya pada kolom nama calon, atau k. pengucapan sumpah/janji anggota yang menurut jadwal KPU akan
hanya pada kolom nama parpol DPR, DPD, DPRD provinsi, dan dietapkan tanggal 24 Oktober 2008.
dinyatakan sah. l. DPRD kabupaten/kota. Hal ini penting untuk memberikan
Jika sebelumnya nomor urut calon kesempatan yang lebih luas bagi
dalam penetapan calon terpilih tidak Di luar tahapan tersebut, faktor masyarakat untuk mengevaluasi
berlaku hanya untuk calon yang kesiapan logistik Pemilu merupakan daftar pemilih. Mengingat masih
mencapai jumlah suara sah yang sama faktor penting yang harus dicermati. terdapat laporan banyak diantara
atau melebihi BPP, kini nomor urut Pembuatan aturan teknis pelaksanaan masyarakat di berbagai daerah yang
calon tidak berlaku untuk calon yang dan konsistensi penyelenggara dalam belum terdafatar sebagai pemilih.
mencapai jumlah suara sah minimal mengawal dan melaksanakan setiap Sementara itu, akurasi dan validitas
30 persen dari BPP. Rumusan UU No tahapan dan mengadakan logistik daftar pemilih yang disusun KPU
10 Tahun 2008 ini akan memacu Pemilu berdasarkan UU Pemilu masih diragukan banyak pihak. Hal
setiap calon memperoleh suara merupakan faktor penting kesuksesan ini harus menjadi perhatian penuh
sebanyak-banyaknya, diperkirakan Pemilu mendatang. Terkait hal ini, KPU untuk memperbaikinya.
lebih banyak anggota DPR hasil KPU harus segera menuntaskan KPU diharapkan mengefektifkan
Pemilu 2009 akan terpilih sekian aturan pelaksanaan Pemilu sosialisasi DPS-DPT melalui
berdasarkan jumlah suara yang yang dimandatkan oleh UU Pemilu berbagaimacam cara dan melibatkan
diperoleh. dan mensosialisasikannya kepada seluruh stakeholder masyarakat
Sistem ini diperkirakan juga publik. Sementara kritik yang termasuk partai politik. Pasal 36 Ayat
mendorong pemilih memberikan berkembang, KPU lamban dalam (4) UU No 10 Tahun 2008 jelas
suara kepada calon yang dikehendaki menyelesaikan peraturan KPU, memerintahkan PPS agar salinan
sehingga pada Pemilu 2009 bahkan sejumlah peraturan baru DPS diserahkan kepada wakil peserta
diperkirakan akan lebih banyak selesai atau sulit diakses publik Pemilu. Demikian juga dalam
pemilih memberi tanda pada kolom padahal sudah masuk tahapan. penyusunan DPT, wakil peserta
nomor urut calon atau pada kolom Penyelenggara Pemilu harus Pemilu juga berhak mendapatkan
nama calon daripada di kolom nama menyadari bahwa Pemilu merupakan salinan DPT (vide: Pasal 38 Ayat
partai. Dengan ini diharapkan para pengejawantahan partisipasi rakyat, (4)). Hal ini bermakna agar peserta
pemilih/konstituen pada setiap dapil sehingga perspektif atau sudut Pemilu ikut berpartisipasi dalam
akan menuntut pertanggungjawaban pandang penyelenggaraan Pemilu mensosialisasikan DPS-DPT kepada
kepada wakil rakyat dan para wakil haruslah berupaya melakukan masyarakat. Tentu semua berharap
rakyat akan berupaya optimalisasi partisipasi dan agar di Pemilu mendatang tidak ada
mempertanggungjawabkan tugasnya penggunaan hak pilih oleh rakyat. calon pemilih yang kehilangan hak

32 PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 68