Page 47 - MAJALAH 68
P. 47
ANGGARAN
Anggaran Legislasi Minim
Anggaran Legislasi Minim
Anggaran Legislasi Minim
Anggaran Legislasi Minim
dan mendekati selesai. Menurutnya seluruh “Ketika Anggota Dewan melakukan Anggaran Legislasi Minim
kegiatan Dewan pada tahun depan sudah kunjungan luar negeri lebih baik transparan, Indria Octavia Muaja dalam
terprogram sehingga tidak ada kegiatan yang tidak perlu lagi merasa takut. Karena ini perbincangan dengan Parlementaria
sifatnya mendadak. programnya sudah ada,” katanya. menjelaskan bahwa dari tiga fungsi Dewan
“Jadi nggak mungkin akan timbul Indria mencontohkan keterbukaan yaitu pengawasan, anggaran dan legislasi,
(kegiatan) tiba-tiba karena itu atas yang terjadi di Afrika Selatan. Insan pers anggaran Dewan dalam fungsi legislasi
pengajuan masing-masing alat dapat dengan mudah mengakses atau menjadi prioritas. “Karena legislasi yang
kelengkapan dan badan,” jelasnya. mendapat informasi dari parlemen. akan dicapai sampai tahun 2009 baru
BURT, badan yang diketuai Indria “Mereka (Afrika Selatan) terbuka. mendekati 50%,” katanya.
tidak dapat menolak usulan yang diajukan Wartawan dapat mengakses langsung,” Menurutnya penyelesaian pembuatan
setiap alat kelengkapan . BURT, sebagai alat jelasnya. undang-undang hingga saat ini belum
kelengkapan Dewan menerima usulan Kurang transparan DPR dalam hal mencapai lima puluh persen dari target yang
tersebut kemudian meneruskannya kepada anggaran menurut Indria karena Tata Tertib dicanangkan karena anggaran untuk fungsi
Sekretaris Jenderal DPR RI. yang digunakan memang mengaturnya tersebut masih belum memadai.
“BURT hanya menerima dan seperti itu. “Kurang pendukung. Supportingnya
meneruskan ke Sekjen,” jelasnya. “Bukan tidak transparan, tapi Tatib kurang,” kata Indria.
Lebih jauh, Indria yang berasal dari (Tata Tertib)nya harus diubah,” kata Indria Ia menjelaskan setiap pembahasan
Fraksi Partai Demokrat, anggaran Dewan seraya menambahkan sudah saatnya DPR Rancangan Undang-Undang, Dewan dan
di bahas lebih lanjut di Panitia Anggaran terbuka. pemerintah mempunyai anggaran masing-
bersama pemerintah, namun tidak berarti Ia menegaskan bahwa penggunaan masing. Namun demikian menurut Indria
secara otomatis dapat disetujui. Meskipun anggaran Dewan sepenuhnya dilaporkan dalam pembahasan RUU tidak mungkin
Anggota Panitia Anggaran juga Anggota kepada Pimpinan DPR. “BURT akan terjadi penggunaan anggaran
DPR, pembahasan anggaran DPR tidak melaporkan kepada Pimpinan Dewan bersamaan. “Kalau inisiatif dari pemerintah,
lantas otomatis disetujui. apapun yang sudah dan akan dilakukan,” tentu anggarannya berasal dari pemerintah.
“BURT mencoba melakukan negosiasi katanya. Kalau inisiatif DPR, anggarannya berasal
agar anggaran dapat dipenuhi,” katanya dari DPR,” katanya.
Otonomi Anggaran Parlemen
Otonomi Anggaran Parlemen
Otonomi Anggaran Parlemen
Otonomi Anggaran Parlemen
seraya menambahkan bila ada anggaran Otonomi Anggaran Parlemen Sebagai lembaga yang membuat
yang tidak terpenuhi maka ada program Ketua Badan Urusan Rumah Tangga Undang-Undang, dukungan anggaran bagi
yang harus dikurangi. DPR Indria Octavia Muaja berharap DPR dalam menjalankan fungsinya dalam
“Akhirnya supporting untuk anggota kedepan, parlemen dapat mengelola hal legislasi tentunya harus memadai. Indria
Dewan tidak seperti yang diinginkan anggaran tersendiri atau otonomi anggaran. menilai usul inisiatif RUU yang diajukan
masyarakat,” tegas Indria. Untuk dapat terpenuhinya otonomi Dewan tidak dapat dikategorikan minim.
anggaran maka diperlukan rencana dan “Usul inisiatif RUU banyak berasal dari
Transparansi Anggaran
Transparansi Anggaran
Transparansi Anggaran strategi (renstra). DPR tapi anggaran legislasinya kurang,”
Transparansi Anggaran
Transparansi Anggaran
Kesan DPR sebagai lembaga yang “Bagaimana bisa lembaga kita ini kata Indria.
tertutup sampai saat ini belum juga hilang. (DPR) indeksnya mengikuti pemerintah Menurut Ketua BURT, akibat
Di era keterbukaan seperti sekarang, dan PNS,” katanya. kekurangan anggaran bagi Dewan dalam
masyarakat menuntut supaya ada Ia menjelaskan bahwa saat ini Anggota menjalankan fungsinya, maka harus ada
transparansi, khususnya dalam hal Dewan indeksnya masih disamakan revisi. Revisi yang dilakukan tidak berarti
anggaran sehingga pengawasan yang dengan Pegawai Negeri Sipil. Dalam memotong anggaran.
dilakukan diharapkan dapat berjalan melaksanakan tugasnya, seperti Kunjungan “Dilakukan efisiensi dan optimalisasi,”
dengan baik. Kerja (Kunker), Anggota Dewan secara katanya.
Ketua BURT Indria Octavia Muaja administrasi masih disamakan dengan PNS. Ketua BURT menegaskan bahwa
menilai sampai saat ini, DPR memang masih Pengelolaan anggaran sendiri yang akan anggaran legislasi DPR akan diperjuangkan
terkesan tertutup. Ia berharap, kedepan dilakukan Dewan memang tidak dapat supaya dapat meningkat. Menurutnya
dalam hal anggaran DPR dapat lebih dilakukan dalam waktu dekat. DPR harus produk perundang-undangan merupakan
transparan. “Saya berharap bahwa ada mempersiapkan segala sesuatu yang dapat salah satu hal sangat penting yang dihasilkan
baiknya lebih terbuka karena masyarakat mendukung Dewan untuk mengelola DPR.
juga ingin tahu lebih jelas,” katanya. keuangannya. “Kalau untuk anggaran legislasi sangat
Ia menegaskan, Dewan tidak perlu lagi “Yang akan menikmati tentu (DPR) kita perjuangkan,” katanya.
takut dalam hal transparansi mengenai periode akan datang. Kita hanya membuka Salah satu fungsi DPR adalah legislasi.
anggaran yang kemudian dapat diketahui pintu,” katanya seraya menambahkan Sebagai lembaga yang membuat undang-
masyarakat. Ia mencontohkan, hampir semua itu saat ini tengah dalam proses. undang, produk yang dihasilkan tersebut
setiap kali DPR akan melakukan kunjungan Indria menjelaskan saat ini Dewan menjadi prioritas kerja Dewan.
kerja luar negeri selalu mendapat sorotan tengah mempersiapkan nomenklatur akan “Itu yang nomor satu dan prioritas,” ujar
masyarakat. kebutuhan Anggota Dewan. Indria. (bs)
PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 68 47