Page 45 - MAJALAH 68
P. 45

ANGGARAN


         harus seluas-luasnya mengawasi    bisa mendekati 100 persen.       Tidak boleh ada sekolah yang menolak
         anggaran itu apakah betul-betul                                    dana pemerintah kemudian baru dibuat
         dioptimalkan di pendidikan atau malah  Bagaimana angka partisipasi anak  regulasi bahwa sekolah tidak ada pungutan
         banyak yang tersandung dijalan.   didik saat ini?                  dari biaya manapun.
                                              Masih dibawah sekitar 96 persen
         Kita sering lihat dilapangan, seringkali  untuk tingkat SD, kemudian SMP sekitar  Bagaimana tanggapan bapak bahwa
         gedung-gedung sekolah masih belum  91 persen. Artinya masih ada anak-anak  kesejahteraan guru swasta sering
         memadai permasalahannya dimana    yang tidak memanfaatkan fasiltias yang  dianaktirikan pemerintah?
         pak?                              disediakan. Saya pikir apabila tahun  Menurut data, Guru di Indonesia
            Hal Ini banyak terjadi pada gedung di  depan masih menemui anak-anak dijalan,  hampir sebesar 2,7 juta guru baik negeri
         tingkat SD dan SMP. yang masuk kategori  mall, dipersimpangan ini tidak benar.  maupun swasta juga ada hampir 400 ribu
         Wajar Dikdas Sekolah Dasar hampir    Untuk wajardikdas ini merupakan  yang termasuk kategori guru bantu atau
         mencapai 150 ribu sekolah, SMP sebanyak  amanat konstitusi UUD maupun UU  CPNS. Ini merupakan kewajiban
         60 ribu unit sekolah. Bangunan Sekolah  Sisdiknas disamping Negara menyiapkan  pemerintah mengangkat honor sebanyak
         Dasar rata-rata dibuat pada tahun 70an  dan memfasilitasi tempat-tempat  400 ribu orang. Saat ini baru sekitar 30
         dengan program SD Impres. Program SD  pendidikan juga masyarakat. Artinya orang  persen terangkat karena kesulitan
         impres lifetimenya paling 20-25 tahun jika  tua harus memaksa anak-anaknya  administrasi sementara anggaran tidak sulit
         dari tahun 1970 maka sudah lebih dari 25  berangkat sekolah. Jadi jangan hanya  karena ada mekansime yang masih kurang
         tahun. Seharusnya pemerintah merehab  pemerintah yang dipunishment. Dipihak  match antara data pusat dan daerah.
         dan merenovasi SD-SD tersebut, apakah  masyarakat juga harus ada suatu control  Masalah ini, harus segera tuntas pada
         dengan pola lama SD impres atau dengan  reward dan punishment memaksa anak-  tahun 2009 karena anggaran sudah di
         pola sekarang yaitu merehabilitasi sekolah  anaknya berangkat sekolah pada jam  akomodasikan melalui Depdiknas yaitu di
         yang kelasnya buruk, rehabilitasi berat atau  sekolah atau pendidikan. Hal itu harus  Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu
         mendirikan lagi unit sekolah asli.  segera disosialisasikan kepada orang tua  tenaga Pendidik dan Kependidikan. Saat
            Dari ketiga kategori itu anggaran dapat  yang melepas anaknya untuk belajar pada  ini anggaran untuk guru mencapai 15
         diserahkan kedaerah mana saja yang  jam sekolah.                   Triliun pada tahun 2009 karena itu tidak
         menjadi prioritas, dana tersebut bisa dari                         ada alasan tidak tuntas pada tahun depan.
         dana block grant (dekon) atau melalui Dana  Bagaimana tanggapan bapak masih  Kedua karena adanya UU guru dan
         Alokasi Khusus (DAK) untuk        adanya keluhan banyaknya pungutan  dosen tentunya memberikan kesejahteraan
         merehabilitasi fisik karena setiap tahun  dari sekolah, dan pembelian buku yang  untuk guru juga peningkatan kualitas guru
         anggaran DAK dibidang pendidikan selalu  dirasa memberatkan para orang tua  konsekuensinya untuk meningkat
         meningkat. Bahkan terakhir saja hampir 7  murid?                   kesejahteraannya guru diwajibkan harus
         triliun kemudian di tahun 2009 akan  Di dunia pendidikan tidak terlepas  mendapatkan sertifikat guru ini masih
         bertambah lagi dan disebar ke kabupaten  adanya komponen seperti unit cost  banyak kendalanya. Saya mengharapkan
         kota.                             pendidikan, operasional pendidikan,  untuk 2009 bisa tuntas karena anggaran
            Saat ini pemerintah atau dalam hal ini  pembangunan pendidikan, dan  sudah siap. Dari sejumlah 2.7 juta guru
         departemen telah membuat roll sharing  komponen anak didik. Ketiga komponen  kurang lebih baru 50 persennya memiliki
         dengan provinsi dan kabupaten, kota ini  ini negara masih belum bisa mencover  sertifikat artinya Punya SIM untuk mengajar
         barang kaliini  yang belum dioptimalkan  secara keseluruhan, untuk cost anak didik  dan 50 persennya belum memiliki sertifikat.
         antara pemerintah pusat dengan provinsi.  seperti seragam, menyiapkan tas, makan,
         Kalau ini dilaksanakan dengan baik saya  dan sebagainya masih belum bisa dicover  Bagaimana tanggapannya bahwa
         rasa tidak ada alasan di tahun 2009 sekolah  oleh pemerintah.      anggaran Diknas banyak yang bocor
         yang ambruk dan bobrok.              Mungkin ada sekolah yang akan  dan tidak tepat sasaran?
            Insya allah anggaran sudah bisa  melaksanakan ketiga-tiganya tetapi karena  Anggaran tahun kemarin baru 12.5
         discover dan dipenuhi dan sekarang  angka komponen belum terpenuhi  persen. Sementara di Diknas baru terserap
         tergantung dari daerah mana saja yang  kemudian dipungut dari orang tua murid  90 persen sekarang prediksi Depkeu sekitar
         diprioritaskan dan mana saja yang yang  untuk mengcover ini.  Misalnya disiapkan  91 persen. Jadi hampir sama, sudah bocor
         harus direhabilitasi dan mana yang ditunda  seragam dari sekolah, disiapkan buku dan  tidak bisa diserap itulah efektifitas anggran
            Karena itu saya menghimbau kepada  alat-alat tulis. Jadi sejauh tidak menyalahi  kita. Parlemen, lembaga pengawasan
         pihak daerah baik provinsi, kabupaten dan  aturan sah-sah saja karena sudah  maupun rakyat akan sama-sama
         kota anggaran yang menyangkut     disepakati oleh para orang tua melalui  mengawasi sehingga anggaran bisa di
         pendidikan kalau memungkinkan segera  Komite sekolah.              utilizes dan diminimalisir dan sebesar-
         dipenuhi 20 persen di APBD dan juga  Seharusnya apabila memang mau  besarnya bisa dinikmati oleh masyarakat.
         memprioritaskan Wajar Dikdas, juga  dilakukan 20 persen tuntas wajar 9 tahun  (si)
         rehabilitasi sekolah dahulu paling tidak  apakah sekolah negeri atau swasta harus
         utilitas dan angka partisipasi kasar dan murni  disamakan jadi tidak boleh dibedakan.


                                                                             PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 68  45
   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50