Page 9 - MAJALAH 68

LAPORAN UTAMA

mengumumkan DCT, membuat parpol, apalagi kampanyenya 9 bulan Besar di tingkat bawah
peraturan KPU kemudian membuat parpollah yang turun. KPU sebagai Soal dana sosialisasi berkali-kali Andi
master dengan model surat suara yang penyelenggara Pemilu diharapkan akan Yuliani mengingatkan, yang diserahkan
sekarang, yang telah ada beberapa opsi. berimbas pada artisipasi pemilih ke Kecamatan hanya Rp 100 ribu,
Apakah ada gambar partai disamping meningkat dibanding Pemilu 2004. seharusnya besar dibawah paling tidak
nomor urut calon, atau opsi kedua gambar Termasuk partisipasi pemilih, proporsional. Tidak semua sosialisasi
partai hanya diatas dibawah hanya diharapkan semua Warga Negara lewat media elektronik, sebab oleh
nomor urut calon dan nama calon Indonesia yang berhak menjadi pemilih Panitia tingkat desa atau kelurahan,
kemudian ada yang menyamping terdaftar sebagai pemilih. kecamatan belum ada media itu. “ Saya
gambarnya, semuanya ini belum Soal pemutahiran data, sesuai selalu tekankan anggaran sosialisasi
diputuskan. perintah UU No.22 pemutahiran data besar dibawah jangan besar di atas,
Dengan demikian masyarakat tahu harus ditempel ditempat-tempat umum, supaya PPS dan PPK lebih giat
bagaimana membuka kertas suara dan bukan hanya dikantor kelurahan, melakukan sosialisasi,” ujarnya.
disainnya juga apakah kebawah atau padahal orang umumnya malas. Anggaran monitoring, sosialisasi
kesamping. Artinya KPU segera ambil Jangankan orang desa orang kota saja besar di pusat. Tidak mesti lewat TV
keputusan terhadap opsi yang akan malas, makanya UU mengatur ditempel tetapi radio lokal, pertemuan di PPS dan
dipilih, dan intinya tidak bertentangan di tempat-tempat umum. PPK.
dengan UU. Misalnya ada alternatif Hal itu sudah diantisipasi dengan Saat ditanyakan, keterlambatan
kertas suara dengan memberikan tanda pengaturan bahwa parpol harus diberi sejumlah agenda apakah ketidakmam-
kolom, tanda contreng, itu melanggar UU salinan, tapi pemantauan di daerah- puan KPU atau ada sebab lain, Andi
karena yang diberi tanda contreng itu daerah parpol tidak mendapatkan mengatakan, KPU sangat toleran,
nomor, nama atau nama partai. Nggak salinan DPS. PAN sendiri belum dapat misalnya beberapa partai minta
boleh ada kolom di luar itu berarti kan salinan itu. diundurkan pengajuan caleg, KPU
bukan nama partai, bukan nomor urut Mengenai keterlambatan anggaran menyetujui. Kalau soal kualitas KPU
dan bukan nama calon. yang dikucurkan, sebenarnya anggaran itulah yang bisa dilakukan, DPR disodori
Pada akhir Oktober DCT juga itu kan sesuai permintaan KPU, wajar 21 nama dan terpilihlah 7 anggota KPU.
diumumkan, setelah menerima masukan kan kalau ada pagu kita nggak bisa Itulah yang bisa dihasilkan
masyarakat atas DCS, sementara DPT memenuuhi semua anggaran siapapun kapabilitasnya seperti itu. Tapi bukan
harus dikasih ke Parpol. “ Jadi ini ada tidak hanya KPU, bagaimana harus ada pada kapabilitas yang menyebabkan
pekerjaan yang berbeda-beda prioritas. Hal-hal yang kurang perlu bisa keterlamabatan, melainkan satu tahapan
sedangkan harus diselesaikan KPU ditinjau lagi. terlambat maka implikasinya besar
dalam waktu yang bersamaan,” jelasnya. Lagi pula aggaran terlambat bukan sekali.
Atas beban yang demikian besar itu, semata-mata kesalahan DPR, tapi ada Misal DPS terlambat, akhirnya
DPR minta tidak usah KPU ke luar kesalahan administrasi sehingga wajar tanggapan masyarakat juga mundur
negeri dulu karena waktunya sangat kalau Komisi II meminta diperbaiki dan verifikasi mundur, perbaikan caleg
pendek. Jangan sampai terburu-buru, ini kan perlu waktu, belum lagi mundur. “ Jadi kalau ada tahapan yang
nanti bisa kasus hukum yang mereka hambatan di Depkeu karena ada masa mundur seminggu saja maka
alami tapi juga kualitas. Apalagi sekarang transisi itu. implikasinya besar sekali. Pembuatan
parpol harus memberi tanda tangan Tapi mestinya, ketika ada hal yang peraturan terlambat, berakibat tahapan
sebelum naik cetak . Kalau waktunya harus dikejar maka anggarannya harus selanjutnya terganggu,” ia menjelaskan.
pendek ada parpol yang protes soal tanda terkonsentrasi kesana karena terlambat Untuk itu dia berharap KPU
gambar minta cetak ulang sementara adanya penyesuaian, kemudian mengejar, mumpung masih 20 minggu,
waktunya mepet, kan akan timbul diusulkan lagi dalam frekuensi yang minggu pertengahan Oktober harus
masalah. lebih banyak. keluarkan peraturan KPU tentang suara
Belum lagi kalau nama calegnya “Saya termasuk yang mengkritisi sah dan tidak sah, kemudian parpol
salah, pengalaman pada Pemilu 2004, janganlah hal-hal yang kurang perlu harus dikasih DPS supaya parpol dapat
Yuliani ditulis Yuliana kan harus protes seperti pengadaan jas, batik dan bantu KPU mengoptimalkan pemilih.
nanti pemilih mencari namanya tidak keperluan lain yang kurang penting Selanjutnya antisipasi distribusi logistik
ada, koreksi ini perlu waktu. Selain itu sehingga bisa dipakai untuk biaya PPK PPS harus segera disiapkan, bukan
kemungkinan adanya pemungutan sosialisasi. Kadang-kadang fungsi disiapkan pembetukannya tapi mereka
suara ulang, ini harus diantisipasi KPU. pokoknya tidak terbiayai sementara sudah dipanaskan supaya
“Saya khawatir antisipasi KPU kurang fungsi sampingannya malah terbiayai. mengantisipasi kerja yang cepat pada
ketika terjadi hal-hal yang force majeur”. Ini kan karakter penyusunan anggaran masa-masa genting menghadapi
Andi mengakui, Pemilu sekarang di republik ini,” terangnya. masalah-masalah darurat.
gaungnya nggak besar, yang
menggemakan bukan KPU tapi parpol-

PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 68 9