Page 12 - MAJALAH 68

LAPORAN UTAMA

tetap dan penetapan daftar pemilih tetap. menyesuaikan dengan UU yang baru. Tapi setelah keluar UU Nomor 22
Itu semuanya akan kita upayakan Kemudian KPU-KPU Provinsi yang tahun 2007 tentang Penyelenggaraan
berakhir di bulan Oktober ini. Kalau jadi dibagi dalam berbagai tahap sudah sampai Pemilu, tidak ada lagi Pilkada namanya,
tanggal 30 Oktober 2008 penetapan DCT, pada tahap kedua. Tahap pertama, yang namanya Pemilihan Umum Kepala
sedangkan daftar pemilih tetap tanggal 24 tidak melaksanakan pemilihan Kepala Daerah. Begitu disebut Pemilu maka
Oktober. Dan tanggal 31 Oktober, DCT Daerah, sudah dapat diselesaikan. rezimnya, rezim Pemilu. Kalau Pemilu
direncanakan sudah dapat pengumuman Yang kedua, yang melaksanakan kembali ke UUD 1945 Pasal 22E yang
di media-media secara resmi. pemilihan Kepala Daerah tetapi tidak mengatakan pemilihan umum
Kecuali untuk POKJA luar negeri, pada putaran kedua. Terakhir, yang dilaksanakan oleh sebuah Komisi
jajaran DEPLU datang ke KPU melaksanakan pemilihan Kepala Daerah Pemilihan Umum yang bersifat Nasional
melaporkan tentang beberapa informasi putaran kedua atau yang ada masalah. tetapi mandiri. Artinya menjadi tanggung
terkait Panitia Pemungutan Luar Negeri Jadi, dari segi perangkat organisasi jawab kita secara Nasional. Jadi walaupun
(PPLN) yang banyak tidak bisa mulai dari pusat sudah bisa diselesaikan. di tingkat Kabupaten, atau Kota, KPU
melaksanakan kegiatan dengan berbagai Memang, tambah Hafiz, kita sekarang pusat tidak bisa melepaskan diri.
alasan. menghadapi situasi dan kondisi yang kalau Karena itu ketika terjadi keributan
Akhirnya, untuk daftar pemilihan bisa disebut agak berbeda dibandingkan Pilkada di daerah Maluku Utara, Sulawesi
tetapnya, kita sepakati bersama, khusus dengan pelaksanaan Pemilu 2004. Tenggara, Sulawesi Selatan, Lampung.

Komisi II DPR RI RDP dengan KPU
Karena tahapan kita KPU harus turun tangan, walaupun
untuk luar negeri diberi kesempatan sampai ini masuk lima hari setelah UU disahkan penyelesaiannya kita kembalikan ke
dengan tanggal 20 November 2008. Hal pada 31 Maret 2008, sementara tahapan daerah masing-masing.
ini mengingat, daripada mereka tidak Pemilu itu masuk tanggal 5 April 2008. “Kalau tidak khilaf, sekitar 160
terdaftar lebih baik diperpanjang saja meski Kemudian yang ke dua, kita juga Pemilihan Kepala Daerah yang
resikonya KPU akan dikatakan tidak menghadapi proses pergantian dilaksanakan sepanjang 2008 ini yang
konsekwen dengan jadwal. keanggotaan KPU Propinsi ke KPU membuat KPU harus berhadapan dengan
Tapi, kata Hafiz, hal itu lebih rendah Kabupaten/ Kota. Dan yang ke tiga, yang realita-realita yang sangat menyita tenaga,
tingkat kemoderatannya ketimbang ada paling banyak menyita waktu dan waktu dan lain sebagainya,” tutur Hafiz.
orang yang tidak terdaftar, mempunyai hak pemikiran kita adalah Pemilihan Umum Sementara, tambahnya lagi, kita harus
mendaftar, tetapi tidak diterima. Perlu Kepala Daerah. menyiapkan pemilihan umum anggota
diingat, kita punya kewajiban yang sama Hampir setiap hari KPU menghadapi legislatif. Itulah sebabnya mengapa
untuk melayani pemilih-pemilih yang di persoalan-persoalan karena perubahan beberapa jadwal bergeser, namun porosnya
luar negeri, karena sudah ada PPLNnya. status pemilihan kepala daerah. Dulu tetap bisa dipegang.
Tahapan-tahapan ini sudah berjalan, Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Maksudnya, jika dikatakan selambat-
dan kemudian persiapan yang juga sudah tidak ada hubungannya dengan KPU, lambatnya tiga bulan setelah KPU
selesai adalah pembentukan perangkat- kalau Provinsi menjadi urusan provinsi, menerima data-data kependu-dukan dari
perangkat organisasi. Misalnya, organisasi Kabupaten urusan Kabupaten dan Kota Pemerintah, KPU melaksanakan data
di dalam sudah selesai semua dengan menjadi urusan Kota, karena adanya pemilih, berarti porosnya 3 (tiga) bulan.
berbagai dinamikanya sudah bisa otonomi daerah. Bahwa dinamika disini, selambat-

12 PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 68