Page 80 - MAJALAH 68

PERNIK

Keterangan Tertulis bagi Tim DPR sedang dibahas oleh Presiden dengan DPR, melalui tugas pokok dan fungsi dari
menghadapi Sidang MK. DPR melalui koordinasi dengan Deputi Biro Perancangan dengan dibentuk Tim
Staf Deputi PUU juga mengikuti Persidangan dan KAP. Asistensi.
Sidang-sidang di Pengadilan dan Sidang- Sedangkan mengenai pemberian
sidang Mahkamah Konstitusi, Pantau lahirnya PP dukungan berupa Keterangan tertulis
menyiapkan analisis dengan melakukan Menjawab pertanyaan mengenai DPR yang disampaikan dalam sidang
Pengumpulan Data, bahan-bahan, dan bantuan Deputi PUU lainnya guna Mahkamah Konstitusi dilakukan
informasi yang terkait dengan mempersiapan dukungan bagi tugas kegiatan-kegiatan antara lain :
Pelaksanaan suatu Undang-undang dan legislasi DPR, Sartono menjelaskan, Menyiapkan konsep Keterangan Tertulis
melakukan penelitian survey lapangan dalam melakukan pemantauan terhadap berdasarkan panggilan sidang MK
untuk melengkapi data, bahan dan ketentuan pelaksaan lebih lanjut dari kepada DPR-RI sesuai perkara yang
informasi serta hasil pengolahan dan suatu ketentuan Undang-Undang yang diajukan, dan menyampaikannya kepada
analisa data, bahan, dan informasi berlaku, seperti apakah sudah diterbitkan Tim DPR, untuk dimintakan tanda
dituangkan dalam bentuk naskah Peraturan Pemerintah yang terkait tangan, dan menyiapkan surat kuasa
rekomendasi terhadap pelaksanaan suatu dengan Undang-Undang dimaksud dan pimpinan DPR, serta memberikan
Undang-Undang (pematangan melakukan penyelenggaraan urusan dukungan administratif terhadap proses
rekomendasi dapat dilakukan melalui uji pertimbangan dan bantuan hukum persidangan di Mahkamah Konstitusi.
konsep/diskusi). termasuk pembuatan konsep keterangan Dalam hal ini Tim Asistensi Tim
Disamping itu secara khusus juga tertulis dalam sidang Mahkamah Kuasa DPR menghadapi sidang-sidang
mengkoordinasikan Tim Kerja/Tim Konstitusi. Mahkamah Konstitusi yang di bentuk
Asistensi dari Sekretariat Jenderal DPR Selain itu pula Sartono mengatakan melakukan tugas-tugas antara lain
terkait dengan pemberian dukungan bahwa upaya yang dilakukan pengumpulan data, bahan, dan informasi
kepada Tim Kuasa DPR ketika DPR dalammewujudkanpelaksanaan terkait dengan UU yang diperkarakan
dihadapkan adanya pengujian Undang- kegiatan-kegiatan dilakukan dengan melalui antara lain pendalaman risalah
Undang dengan Undang-Undang Dasar berpedoman kepada prolegnas untuk rapat pembahsan RUU tersebut, dan
oleh Mahkamah Konstitusi. kurun waktu 2005-2009, dan penyiapan mendiskusikan konsep keterangan tertulis
Dijelaskan pula untuk memperkuat draf awal RUU maupun Naskah tersebut dengan Tim Kuasa DPR
pelaksanaan tugas dan fungsi DPR-RI Akademis berdasarkan prioritas, dengan sebelum sidang dilaksanakan serta
di bidang legislasi dengan pemberian membentuk Tim Asistensi Sekretariat mengikuti sidang-sidang Mahkamah
dukungan kegiatan perancangan antara Jenderal yang terdiri atas Pejabat Konstitusi.
lain dukungan tugas Badan Legislasi Struktural, Tenaga Perancang PUU, Untuk kelancaran tugas yang
dalam rangka penyusunan Program Tenaga Peneliti, Sekretariat. dibebankan, Tim harus didukung oleh
Legislasi Nasional yang memuat daftar Hal ini mengacu pada Pasal 40 Tatib sumber daya manusia yang kompeten dan
urutan RUU untuk satu masa DPR yang menyatakan bahwa mumpuni dibidangnya dalam
keanggotaan dan prioritas setiap tahun, “BALEG mempunyai sekretariat, tenaga melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut.
penyiapan RUU usul inisiatif DPR ahli serta didukung oleh Peneliti dan Hal tersebut tentu harus menjadi
berdasarkan Program prioritas yang Perancang”, dan Pasal 217 yang berbunyi kesadaran dan kesepahaman semua
ditetapkan, pengharmonisasian, ; “Untuk membantu pelaksanaan tugas pihak akan pentingnya SDM berkualitas.
pembulatan dan pemantapan konsepsi alat kelengkapan DPR, Sekretariat Untuk itulah perlu terus ditingkatkan
RUU, bahan-bahan, hasil kajian/analisis Jenderal dapat membentuk Tim Asistensi kualitas SDM yang ada secara bertahap
terhadap pengajuan RUU yang diajukan yang diatur lebih lanjut oleh Sekretariat dan berkesinambungan melalui kebijakan
oleh anggota, fraksi, komisi, gabungan Jenderal”. yang ditempuh antara lain melalui
komisi di luar RUU yang terdatar dalam Upaya mendukung tugas Badan pendidikan dan latihan/diklat, mengikuti
Prolegnas atau prioritas RUU tahun yang Legislasi dalam pengharmonisan, seminar, diskusi/curah pendapat secara
berjalan. pembulatan, dan pemantapan konsepsi periodik, penulisan ilmiah melalui media
Selain itu, jajaran Deputi PUU ikut RUU, dilakukan melalui keikutsertaan tim cetak, keikutsertaan dalam pembahasan
aktif dalam pembahasan, perubahan/ asistensi yang mengikuti penyusunan baik RUU inisiatif maupun RUU dari
penyempurnaan RUU yang berasal dari naskah akademis dan naskah awal RUU. pemerintah. (mp/ad)
usul DPR, penyebarluasan dan mencari Namun pada saat sekarang, mengingat
masukan untuk RUU yang sedang dan Badan Legislasi telah didukung oleh
akan dibahas dan sosialisasi UU yang Tenaga Ahli sebanyak 20 orang, maka
telah disahkan, dan melakukan evaluasi tugas-tugas tersebut lebih banyak
terhadap materi Undang-Undang dilakukan oleh para Tenaga Ahli Badan
melalui koordinasi dengan Deputi Legislasi. Untuk memberikan masukan/
Persidangan dan KAP. PUU juga pertimbangan terhadap pengajuan
memberi masukan terhadap RUU yang rancangan undang-undang usul dari

80 PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 68