Page 75 - MAJALAH 68

SOROTAN

menyalurkan zakatnya sendiri secara langsung,” atas pelaksanaannya” tandas Al Yusni.
ujarnya. Bentuk pertanggungjawaban badan amil zakat
Faktor yang lainnya adalah adanya kepada Pemerintah pun kurang jelas standarnya.
ketidakakurasian penerimaan zakat. Di benak Sehingga jika pun ada pelanggaran, nyaris tak ada
Muzakki, jika zakat diserahkan kepada badan sanksi yang diterapkan. Karena itu, dia berharap,
pengelolaan zakat milik pemerintah nantinya akan dengan revisi UU No. 38/1999, pengelolaan zakat
digunakan untuk program pemerintahan. yang amanah, profesional, dan transparan dapat
Ia menambahkan, banyak muzakki meragukan terlaksana.
pendistribusian yang diberikan oleh Baznas. Mereka “Salah satu tantangan manajerial pengelolaan
menganggap pendistribusian yang dilakukan Baznas zakat ke depan adalah standar akuntansi dan
tidak masuk dalam kelompok yang menerima. Bahkan publikasi,” tegasnya.
disebutkan bahwa dalam pengelolaan itu terdapat Dorongan untuk transparansi itu memang
saldo yang diendapkan. tertuang dalam tiga draft revisi UU Zakat. Draft yang
Adapun zakat dalam syariat islam diberikan disusun Tim Revisi UU Zakat bentukan Departemen
dalam kedelapan kelompok, yaitu orang-orang fakir, Agama mengusulkan tambahan pasal baru di antara
orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para pasal 18 dan pasal 19 UU Zakat. Pasal baru ini, yakni
muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) pasal 18 A, nantinya berbunyi: “Badan amil zakat
budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan mempublikasikan hasil pengumpulan,
Allah dan orang-orang yang sedang dalam pendistribusian, dan pendayagunaan zakat melalui
perjalanan. cara yang diatur oleh Peraturan Pemerintah”.
Dalam pandangan islam, hanya zakat maal yang Selain itu, Tim Depag mengusulkan perubahan
boleh dikembangakan tetapi pada prinsipnya zakat pasal 19, sehingga memasukkan kewajiban badan
fitrah harus habis dan tidak boleh disaldokan, karena amil zakat menyampaikan laporan tahunan
zakat fitrah adalah sebagai penyempurna ibadah pelaksanaan tugasnya kepada Pemerintah dan DPR.
ramadhan. Kalaupun ada saldo zakat, dia menilai itu Bahkan badan-badan amil zakat bertugas
sifatnya sebagai pengembangan umat dan bukan memberikan laporan berkala badan amil zakat di
untuk diendapkan lalu didepositokan. “Itulah yang atasnya demi kepentingan koordinasi.
membuat muzakki merasa tidak puas menyalurkan ke Draft yang diyakini versi Forum Zakat malah
Baznas,” ungkapnya. menegaskan tugas badan amil zakat nasional
Kedepan Anggota dari Fraksi Keadilan Sejahtera menyampaikan laporan keuangan kepada Menteri
ini berharap agar pengelolaan zakat dapat dikelola Agama. Laporan keuangan tersebut terlebih dahulu
dengan sebaik mungkin. Adanya transparansi, diaudit. Laporan harus mengacu pada standar
akuntabilitas penerimaan dan pengelolaan zakat serta akuntansi, dan setidak-tidaknya memuat Neraca,
pribadi pengelola yang bertanggungjawab dan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana, Laporan
amanah menjadi idaman bagi muzakki. Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan
(pasal 19).
Tumpang Tindih Lembaga Satu draft lagi yang diyakini versi DPR malah
Semangat transparansi dan keprofesionalisme memuat bab khusus tentang pelaporan. Badan
diusung DPR RI dalam merevisi Undang-Undang Koordinasi Pengelolaan Zakat (BKPZ) memberikan
No.38 tahun 1998 tentang pengelolaan zakat. laporan pengawasan tahunan kepada Presiden.
Didalamnya nanti akan diatur mengenai kewenangan Sementara lembaga-lembaga amil zakat (LAZ) yang
Baznas, tugas LAZ, dan badan pengawas badan ada di masyarakat musti menyampaikan laporan ke
zakat. BKPZ. Selain laporan ke BKPZ, laporan pelaksanaan
“Selama ini Baznas dan LAZ hanya tugas LAZ harus mempublikasikan laporan itu pada
menyampaikan kepada masyarakat mengenai media cetak dan elektronik (pasal 48).
penerimaan zakat dan penyaluran zakat, namun Dalam revisi-pun Baznas direncakanakan akan
keabsahannya diragukan,” katanya. dikelola oleh Depag, namun klausul tersebut masih
Lebih lanjut DH Al Yusni menilai bahwa dalam diperdebatkan. Karena nantinya lembaga-lembaga
UU No. 38 Tahun 1998, fungsi dan peran regulator, yang tidak formal dan dianggap ilegal dapat dicabut
pengawas, dan operator zakat masih belum kewenangannya, kemudian zakat-zakat yang
mendukung profesionalisme. “Masih terjadi tumpang disalurkan perseorangan tidak diperbolehkan lagi.
tindih kelembagaan,” tegasnya. “Peraturan itu dianggap kurang pas,” katanya.
Kelemahan lain yang ditemukan Forum Zakat
terkait dengan akuntabilitas pengelolaan zakat. Penguatan Sistem
“Laporan tahunan badan amil zakat kepada DPR Terkait adanya lembaga amil zakat yang fiktif saat
tidak jelas standarnya, tidak ada yang memonitoring menjelang hari raya kemarin, DH Al Yusni

PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 68 75