Page 70 - MAJALAH 68

LEGISLASI

masyarakat setempat sehingga dan kaitannya dengan horizontal masing alam mencoret coret itu ada sanksi
lingkungan dapat terjaga meskipun masing. pidananya. Kalau produk sebuah budaya
peruntukkannya untuk daerah wisata. “Jadi tidak setiap daerah wajib mungkin mendapat hak paten kalau
membentuk badan itu. Kalau daerah warisan warisan budaya pasti sudah
Pro Kontra Badan Promosi tidak punya destinasi untuk apa didaftarkan,”terangnya
Pariwisata mendirikan itu,” katanya. Mujib menambahkan, badan
Pembahasan dan perdebatan Daerah yang tidak memiliki objek promosi pariwisata disini hanya
panjang masih baerlangsung terutama wisata yang banyak cukup pada tingkat mempromosikan. Destinasi tujuan wisata
terkait pembentukan badan promosi dinas pariwisata yang berada di Pemda. di Indonesia. Sedangkan apabila
pariwisata. Seperti format badan Sementara di daerah yang banyak objek dibandingkan dengan Negara Malaysia
maupun anggarannya. Dari isu yang wisata seperti Jogja, Surabaya, Bali dan berbeda jauh, namun hasilnya cukup
muncul terdapat dua opsi terkait format Medan patut untuk mendirikan badan lumayan. “Saat ini, anggaran promosi kita
badan promosi. Misalnya ada yang promosi itu. hanya Rp 120 milyar untuk seluruh
menginginkan swasta murni, dan joint Untuk itu, diperlukan standarisasi indonesia, uang tersebut tidak semua
antara pemerintah dan masyarakat yang mengatur jumlah minimal objek untuk biaya promosi, sedangkan
Kendalanya saat ini terbentur dalam yang ada di provinsi itu. “Jadi kalau itu jumlahnya sangat sedikit untuk biaya
anggaran karena dianggap berbenturan dibentuk oleh pemerintah, harus ada pemasaran, sedangkan apabila keluar

dengan UU keuangan negara No.17 standarisasinya, Di Provinsi negeri biaya tersebut termasuk dalam
tahun 2003. “Mungkin akan mirip badan memungkinkan karena di Provinsi pembiayaan dirjen pemasaran,” katanya.
swasta seperti KADIN, KONI, mereka terdapat banyak kabupatennya. Mujib mengharapkan, RUU ini akan
itukan badan swasta, cuma nanti ada Sementara untuk Kabupaten- segera selesai pada masa persidangna
kewajiban dari pemerintah untuk Kabupaten tertentu mungkin merasa berikutnya. Pembahasannya masih
memberikan pembinaan apakan penting, misalnya kabupaten Badung, menyisahkan soal badan pariwisata dan
pembinaan administrasi, pembinaan Denpasar, kabupaten Gianyar, anggaran saja. “Sebagai catatan ini
pengembangan SDM, atau mungkin kabupaten Minahasa,” terangnya. adalah RUU Inisiatif DPR artinya yang
juga dukungan hibah dalam bentuk Didalamnya RUU Pariwisata juga punya gagasan adalah DPR,
program. dengan begitu berarti sah untuk mengatur perlindungan terhadap alam, pembahasan sudah mau selesai namun
menerima anggaran negara namun artinya tidak boleh merusak termasuk karena waktunya diambil oleh masalah
penanggung jawabnya dari departmen didalamnya penerapan sanksinya, anggaran maka sampai sekarang masih
yang bersangkutan,” paparnya. apalagi kalau sudah menjadi situs sejarah belum selesai,” katanya. (ufi/si)
Menurut Mujib, mungkin untuk dan warisan dunia. Sanksi didalamnya
pertama kalinya lembaga ini dibentuk mencakup sanksi pidana dan sanksi
oleh pemerintah tetapi badan itu bersifat pengganti.
swasta. Selanjutnya dipikirkan hubungan “Kalau hilang harus diganti, kalau
antara pusat dan daerah terkait badan dicuri ada hukum pidananya, kalau
ini. DPR bersama pemerintah sedang merusak harus mengganti. Tidak semua
memikirkan pakah formatnya struktural wisata itu wisata benda, bisa juga wisata

70 PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 68