Page 68 - MAJALAH 68

LEGISLASI

Komisi X DPR (bidang
pariwisata) saat Kunker
mengunjungi obyek wisata
Ngarai Sianok, Bukittinggi,
Sumatra Barat.

al ini tidak hanya
membutuhkan
partisipasi dari
H Pemerintah pusat dan
Lombok, NTB
daerah tetapi juga partisipasi seluruh
masyarakat khususnya yang bermukim
di sekitar objek wisata yang ada.
Kintamani, Bali Seyogyanya hasil dari kunjungan wisata
lokal maupun mancanegara tidak hanya
mendatangkan devisa bagi Negara
namun dapat mensejahterakan juga
masyarakat yang tinggal di sekitar objek
pariwisata.
“DPR bersama pemerintah akan
RUU PARIWISATA : segera mempercepat rekonstruksi
Solusi Kembangkan perangkat undang-undang yang ada.
Dari situ diharapkan muncul sebuah
ketentuan hukum yang bersifat
kontekstual dan futuristik,” kata Wakil
Potensi Devisa Negara Ketua Panja Rancangan Undang
Undang RUU Pariwisata, Mujib
Rohmat saat diwawancarai oleh Parle
mengenai perkembangan pembahasan
Rancangan Undang-Undang (RUU)
Pariwisata sebagai fenomena global, telah menjadi Kepariwisataan di ruang kerjanya, Baru-
baru ini.
suatu kebutuhan yang melibatkan ratusan juta
Menurut Mujib, Pembentukan
manusia. Sebagai kebutuhan dasar, sudah RUU pariwisata ini sudah lama sekali
sepantasnya berwisata menjadi bagian dari hak sekitar tahun 1967, saat ini, pariwisata
asasi manusia, yang harus dihormati serta telah menjadi penarik devisa yang luar
dilindungi, baik dari segi keamanan, kenyamanan biasa, indonesia sangat kuat dengan
destinasi tempat tempat tujuan wisata
dan juga perlindungan terhadap situs situs
yang banyak sekali, Alam indonesia
bersejarah yang terdaftar dalam warisan dunia sangat menarik, luas kemudian perlu
bahkan keajaiban dunia. adanya pengembangan trend wisata

68 PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 68