Page 63 - MAJALAH 68

LEGISLASI

Tarik Ulur Batas Usia Pensiun

Hakim Agung di RUU MA

Rencana perpanjangan usia Hakim Agung dari 65 menjadi semua fraksi. Masalah yang belum
70 tahun dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) selesai dibahas adalah terkait dengan
batas usia pensiun hakim agung. “Kita
Mahkamah Agung (MA) menjadi diskursus tersendiri di
harapkan semua fraksi sepakat dan
media massa belakangan ini. Penyebabnya adalah adanya tentu sudah dibahas matang-matang
kontroversi atau saling silang pendapat di DPR soal batas agar tidak melanggar UUD (Undang-
usia pensiun ini, dimana di satu sisi banyak yang Undang Dasar) 1945. Hal-hal yang
menginginkan sebagaimana ditentukan dalam RUU yaitu menjadi masalah krusial sudah selesai.
Tinggal usia pensiun hakim agung saja,”
65 tahun, namun disisi lain ada yang mengusulkan 67
ujar Agung.
tahun, bahkan sampai 70 tahun. Mengenai target pengesahan yang
tadinya diagendakan pada 6 Oktober
ari data yang ada, yaitu Ketua Mahkamah Agung Bagir 2008 yang lalu, Ketua DPR mengakui
setidaknya ada Manan (6 Oktober), Wakil Ketua telah mendapatkan informasi dari
delapan Hakim Bidang Yudisial Marianna Sutadi pimpinan Komisi III DPR bahwa di
D Agung yang akan Nasution (21 Oktober), Ketua Muda internal komisi itu belum selesai.
pensiun dalam tahun ini, Pidana Parman Suparman (13 “Sampai 6 Oktober 2008 pun yang
Oktober), Ketua Muda Pidana Khusus semula dijadwalkan oleh rapat
Iskandar Kamil (31 Oktober), Ketua pengganti Bamus (Badan
Muda Militer German Hoediarto (24 Musyawarah), sorenya dibahas di
November), dan tiga Hakim Agung paripurna, tetapi kenyataannya masih
lainnya, Kaimuddin Salle (23 belum selesai di tim sinkronisasi. Masih
Oktober), Soedarno (9 perlu dibahas lagi oleh rapat panja
November), Andara Purba (19 (panitia kerja) dan komisi. Masih perlu
Desember). waktu,” ujarnya.
Dalam sebuah Menurut dia, waktu yang masih ada
kesempatan, Ketua DPR akan digunakan juga untuk sinkronisasi
Agung Laksono dalam pembahasan RUU Komisi
mengemukakan, masalah Yudisial (KY) dan RUU Mahkamah
krusial terkait dengan RUU Konstitusi (MK). “Jika bisa sekaligus
MA sudah selesai disetujui, lebih baik. Tetapi, untuk RUU
dibahas KY dan MK, memang harus dikejar lagi
agar bisa disesuaikan dengan RUU
MA,” lanjutnya.
Soal wacana penyamaan usia
pensiun semua hakim, baik di MA
maupun MK, Agung mengemukakan
belum diputuskan apa kebijakan yang
akan diambil DPR. “Ada yang
berpandangan seperti itu. Jadi,
bervariasi antara 67 sampai 70 tahun.
Belum bisa diputuskan. Saya kira lebih
baik kita serahkan kepada fraksi-fraksi
di DPR,” ujarnya.
Salah satu anggota Panitia Kerja
(Panja) RUU MA Nurdin (F-PDIP)
Anggota Panitia Kerja (Panja) RUU MA Nurdin (F-PDIP) saat dialog di RRI studio mengatakan sampai saat ini batasan usia
Parlementaria, DPR pensiun Hakim Agung masih dalam

PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 68 63