Page 58 - MAJALAH 68

LEGISLASI

rakyat, kredit mikro, dan sebagainya. Namun
RUU KESOS program-program tersebut faktanya belum
mampu mengikis kemiskinan secara
signifikan pada masyarakat kita.
Indonesia memang sudah memiliki UU
Untuk Mengentaskan Kemiskinan No.6 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kesejahteraan Sosial Tetapi, seiring
berkembangnya pembangunan
kesejahteraan sosial dan perkembangan
Proses pengembangan jaminan hidup masyarakat miskin zaman, UU tersebut dipandang kurang
dalam RUU Kesejahteraan Sosial ini tidak hanya mencakup memadai untuk diterapkan lagi sekarang,
masalah hidup, tapi juga akan mendapat jaminan ketika karena dianggap tidak mampu menjawab
sudah meninggal. permasalahan sosial yang baru bermunculan.
Menurut Ketua Panitia Kerja RUU
Kesejahteraan Sosial Hakam Naja, dengan
risis ekonomi yang melanda akan menjadi permasalahan serius bagi masa adanya perubahan zaman itu, perlu adanya
bangsa Indonesia, menjadi depan bangsa ini. Angka-angka kemiskinan aturan baru dan perubahan dalam undang-
awal terpuruknya sebuah dengan berbagai versinya masih sangat tinggi, undang. Masalah-masalah sosial baru dan
Knegara dengan kekayaan alam yakni di atas 30 jutaan. Secara umum, kualitas yang ada di tengah masyarakat sekarang ini
yang melimpah ini. Krisis ekonomi yang terjadi tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia masih semakin luas dan kompleks. Munculnya
di Indonesia sangat berdampak pada sangat terpuruk. Hal ini dapat dilihat dari permasalahan baru itu membutuhkan
kehidupan masyarakat miskin di Indonesia. Indeks Pembangunan Manusia yang masih adanya aturan baru. Ada pun kesejahteraan
Saat ini terdapat 16,1% dari 225 juta rendah. Sebagai contoh, Human Development sosial hadir sebagai suatu sistem pelayanan
penduduk Indonesia yang hidup dalam garis Index Indonesia tahun 2006 berada di urutan sosial untuk mengatasi dan mencegah gejala
kemiskinan. 108 dari 177. Peringkat itu jauh tertinggal masalah sosial.
Persoalan kemiskinan tampaknya masih oleh Singapura (peringkat 25), Brunei “Rancangan Undang-undang
Darussalam (33), Malaysia (61), Thailand Kesejahteraan Sosial ini dulu sudah pernah
(74), dan Filipina (84). Terakhir, akhir-akhir ada undang-undangnya, sekitar 34 tahun
ini kita disuguhkan oleh pemandangan yang lalu.Tapi jika mucul permasalahan baru
kasus-kasus kelaparan yang dialami rakyat harus ada aturan baru yang mengaturnya
Indonesia. Padahal peristiwa kelaparan juga.” kata politikus dari Fraksi Partai Amanat
adalah level kemiskinan yang sangat ekstrem. Nasional ini.
Banyak upaya yang telah dilakukan Selama ini, kata Hakam, UU No.6 Tahun
pemerintah baik pusat maupun daerah guna 1974 telah menjadi landasan yuridis formal
meningkatkan tingkat kesejahteraan dalam pelaksanaan pembangunan
masyarakat Indonesia. Akan tetapi usaha kesejahteraan sosial. Sejak 1974 sampai
yang dilakukan oleh pemerintah seakan tidak sekarang telah diundangkan sejumlah
bisa menanggulangi permasalahan sosial undang-undang yang seharusnya cukup
yang ada di Indonesia. diatur dalam peraturan pemerintah. Ada
Harus diakui bahwa pemerintah kecenderungan UU yang ada tidak lagi
sebenarnya telah menggulirkan berbagai mengindahkan UU No. 6/ 1974, hal ini
program pengentasan kemiskinan, sebagai akibat lemahnya undang-undang
antara lain, subsidi langsung tunai tersebut. Kondisi tersebut haruslah
(SLT), beras rakyat miskin dimaklumi karena Undang-undang No. 6
(raskin), bantuan operasional Tahun 1974 dibuat pada era sentralisasi dan
Ketua Panitia Kerja RUU Kesejahteraan sekolah (BOS), Askeskin, peran pemerintah pusat sangat besar dan
Sosial Hakam Naja. pembangunan perumahan dominan.

58 PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 68