Page 62 - MAJALAH 68

LEGISLASI

umum. Saat ini, Pasal 27 ayat 2 sudah Sampai saat ini, lanjut Aziz, RUU
“Yang menjadi persamaan adalah ditambahkan kalimat, Dalam hal majelis Pengadilan Tipikor belum dibahas di panja.
terdapat dalam satu atap saja dengan hakim, sebagaimana disebutkan dalam ayat “Tiap fraksi masih menggarap Daftar
pengadilan umum,”terang Wila. 1, yaitu berjumlah lima orang, maka komposisi Inventarisir Masalah (DIM). DIM inilah
Alternatif kedua adalah UU majelis hakim adalah 3 banding 2. yang nantinya akan di bahas teknisnya dalam
Kehakimannya yang harus diubah, karena Dalam ayat 2 hasil revisi itu tidak panja bila ada kira-kira ada pasal-pasal krusial
didalam UU Kehakiman tersebut dikatakan disebutkan berapa hakim karier dan berapa yang harus dibahas lebih lanjut,” tutur Aziz.
terdapat lima pengadilan yang berdiri sendiri. hakim ad hoc. Tapi kalau dilihat Sementara anggota pansus RUU
Namun hal tersebut menurutnya tidaklah redaksionalnya, ini merupakan celah hukum Pengadilan Tipikor Nasir Jamil menyatakan
mungkin karena UU Kehakiman dalam untuk melemahkan KPK. DPR telah menjadwalkan pertemuan
UUD 1945 merupakan UU Organik yang Celah hukum dimaksud, di mana dalam dengan pemerintah pekan depan. “DPR dan
terlalu sulit dirubah. pasal 2 disebutkan, 3 hakim karier dan 2 pemerintah siap untuk membahas RUU ini,
“Oleh karena itu, karena UU Kekuasaan hakim ad hoc. Jika kita lihat lagi pasal 1 kami berkomitmen RUU bisa selesai dibahas
Kehakiman sulit dirubah maka melalui UU manyangkut komposisi hakim, disebutkan 3 sebelum 19 Oktober 2009 sesuai amanat
Pengadilan Tipikor inilah yang dapat kita banding 2. Dikhawatirkan, itu akan Mahkamah Konstitusi,” ujar Nasir.
ubah agar tidak bertentangan dengan mengarah pada 3 hakim karier dan 2 hakim Namun demikian, Nasir mengaku
UUD,”tegasnya. ad hoc. pembahasan RUU Pengadilan Tipikor
Ketika ditanya mengenai maraknya Jika hal itu terjadi, masyarakat khawatir memang terancam molor. Pasalnya, DPR
wacana yang timbul terkait revisi UU ini dengan komposisi yang berbeda dengan hanya memiliki waktu 96 hari masa aktif kerja
terutama hal yang terkait dengan isu, bahwa komposisi hakim Pengadilan Tipikor saat ini, dan akan dimasukinya masa kampanye
revisi ini dilakukan agar kewenangan KPK yaitu 3 hakim ad hoc dan 2 hakim karier. Pemilu Legislatif mulai Januari 2009.
menjadi lemah. Mengenai komposisi hakim Wila “Memang harus diakui RUU
Wila menjawab bahwa hal tersebut tidak menerangkan Hakim Tipikor harus terdiri dari Pengadilan Tipikor ini terancam molor
benar dan beda, “Ini hanya revisi karena UU 2 dari pengadilan negeri yang diangkat khusus dibahasnya. Adanya keterbatasan waktu dan
Tipikor sebelumnya bertentangan dengan menjadi Hakim Pengadilan Tipikor, yang 3 tantangan menghadirkan kuorum itu berat
UU yang lain, salah satunya pengadilan dari dari Hakim Adhoc, “Kesumuanya sekali dalam masa-masa kampanye,” ungkap
Tipikor yang hanya mempunyai 4 diambil dari seluruh Sarjana Hukum yang politisi asal PKS itu.
pengadilan, nah itu yang tidak ada dalam dari akademisi, Pengacara. Dan prakrtisi Namun, ia menegaskan pengesahan
UUD dan UU Pokok Kehakiman,”tandas hukum lainnya, dan saya setuju hakimm RUU Pengadilan Tipikor tidak akan
Wila. adhoc nya lebih banyak”ujar Wila. melewati tenggat waktu yang diberikan.
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa Dalam DIM FPDIP, Wila Sebab, bila pengesahan RUU ini melewati
ketika Mulya W Kusuma menjudicial review menerangkan beberapa pasal yang dinilai tenggat waktu maka keberadaan pengadilan
UU Tipikor ini dan diterima oleh MK, maka krusial seperti komposisi hakim dan tipikor akan menjadi ilegal.
langkah selanjutnya MA memutuskan, keberadaan pengadilan apakah di setiap “Pasti akan melukai hati nurani dan
dalam jangka waktu 3 tahun UU Tipikor ini regional ataukah di tiap-tiap provinsi., serta perasaan rakyat Indonesia, kami tidak mau
harus segera diperbaiki. pembahasan RUU ini didorong untuk itu sampai terjadi. DPR juga ingin
Dalam revisi UU ini, tidak akan ada lagi dilakukan secara terbuka untuk publik. menunjukkan kepada publik bahwa kami
pengadilan Tipikor diluar dari peraadilan Anggota Pansus RUU Tipikor Aziz mendukung upaya pemberantasan korupsi,”
umum, “Jadi jika dikatakan bahwa revisi UU Syamsudin di Jakarta, Selasa (21/10) imbuhnya.
ini dikatakan untuk memperlemah peran mengatakan komposisi hakim karier dan Dalam kesempatan itu, Nasir
KPK itu tidak benar dan tidak perlu hakim ad hoc akan diatur dalam Rancangan menegaskan, fraksinya mendukung jumlah
dikhawatirkan, dan saya yakin masih ada Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana komposisi hakim ad hoc harus lebih banyak
anggota DPR yang komit dan berharap KPK Korupsi (Tipikor). dibanding dengan hakim karier. Hal itu
itu tetap diperlukan dan pengadilannya pun Anggota pansus menurut Azis dilakukan untuk menumbuhkan
diperlukan,” terang Wila. berkomitmen untuk mengatur komposisi kepercayaan publik terhadap institusi
Dugaan adanya upaya pemerintah hakim karir dan hakim ad hoc, karena dalam peradilan di Indonesia
melemahkan peran KPK tercermin dalam pasal 27 RUU Pengadilan Tipikor yang “Dalam DIM kami (FPKS), komposisi
revisi draf RUU Tipikor yang dilakukan diajukan pemerintah kepada DPR hakim karier dan hakim ad hoc memang
pemerintah, khususnya Pasal 27 ayat 2. disebutkan, komposisi antara hakim karier dan menjadi sorotan utama. Tapi kami
Pasal 27 ayat 2 RUU itu menyebutkan, hakim ad hoc ditentukan oleh Ketua berpendapat hakim ad hoc jumlahnya harus
Dalam memeriksa, mengadili, dan memutus Pengadilan Umum atau Ketua Mahkamah lebih banyak dari hakim karier. Selain itu,
perkara tindak pidana korupsi, dilakukan Agung. keberadaan pengadilan tipikor yang
dengan majelis hakim berjumlah ganjil. Dalam RUU itu disebutkan pula hakim berimplikasi pada ketersediaan hakim dan
Sekurang-kurangnya tiga orang hakim dan karier dan hakim ad hoc yang berwenang anggaran,” kata Nasir.(nt)
sebanyak-banyaknya lima orang hakim yang mengadili dalam Pengadilan Tipikor
terdiri dari hakim karier dan hakim ad hoc. berjumlah 3 atau 5 orang.

62 PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 68