Page 59 - MAJALAH 68

LEGISLASI

Dengan adanya UU No. 32 Tahun Proses pengembangan jaminan hidup dan bimbingan, pendampingan, pelatihan
2004 tentang Pemerintah Daerah, maka masyarakat miskin dalam RUU yang Inisiatif dan keterampilan, bantuan modal usaha,
sistem pemerintahan telah berubah ke arah Komisi VIII DPR ini tidak hanya mencakup penyediaan kemudahan pemasaran hasil
desentralisasi, sehingga semua kebijakan perlu masalah hidup, tapi juga akan mendapat usaha untuk masyarakat.
disesuaikan. Selain itu, UU No. 6/ 1974 jaminan ketika sudah meninggal. “Mereka
substansinya terlalu sederhana, hanya terdiri akan mendapatkan jaminan untuk Harus Lebih Baik
dari 5 (lima) Bab dan 12 Pasal, dan hanya pemakaman murah” ungkapnya. Jika Ketua Umum Dewan Nasional
memuat ketetentuan-ketentuan pokok saja, memang hal itu dapat terlaksana maka semua Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial
sehingga untuk saat ini belum dapat masyarakat Indonesia akan sejahtera lahir (DNIKS) Haryono Suyono menegaskan
memenuhi kebutuhan masyarakat yang dan batin. UU Kesos nantinya harus lebih baik dari UU
terus berkembang khususnya penanganan Anggota Pansus RUU Kesos dari Fraksi sejenis sebelumnya. Kalau tidak lebih baik,
permasalahan sosial yang semakin meningkat PDI Perjuangan Agung Sasongko itu hanya akan memberikan harapan kosong
dan kompleks. mengatakan RUU inisiatif DPR RI ini kepada rakyat. “Jadi, kita harus hati-hati,”
UU ini juga belum mengakomodir tugas diajukan supaya ada implementasi dari UUD tandas Haryono.
pemerintah dalam pencegahan terjadinya ‘45 pasal 34 yang mengamanatkan Undang-undang itu diharapkan bisa
masalah sosial, pemberdayaan masyarakat, kewajiban negara untuk memelihara fakir menjadi pengawal bagi para pekerja di bidang
pemeliharaan kearifan sosial, serta miskin dan anak yang terlantar. sosial. Tentunya dengan tujuan mencapai
perlindungan bagi penyandang masalah “Kondisinya sekarang, pemerintah tidak kesejahteraan sosial.
kesejahteraan sosial. mampu melaksanakan UUD ‘45 pasal 34 Jadi, undang-undang sebagai alat
Selain itu, UU ini belum secara detil itu. Karena pemerintah tidak berpihak kepada perubahan sosial itu harus menyongsong
menjelaskan terkait sasaran, jenis-jenis orang miskin, tapi berpihak kepada corporate. masa depan. Haryono mengatakan, kalau
pelayanan kesejahteraan sosial dan potensi Oleh karena itu RUU ini harus segera hanya merevisi undang-undang yang ada
dan sumber dana kesejahteraan sosial, menjadi UU dan pemerintah dipaksa untuk sekarang, itu hanya untuk menyelesaikan
sehingga cetak biru kebijakan nasional di malaksanakan UU tersebut,” ucap Agung. persoalan sekarang. Undang-undang itu
bidang kesejahteraan sosial tidak terarah. Agung mengharapkan RUU harus menjamin suatu keseimbangan sosial
Kelemahan lainnya lagi, UU No.6/ 1974 Kesejahteraan Sosial ini dapat berjalan ekonomi masa depan. Sehingga, biarpun
belum mengatur tentang tugas dan dengan baik sesuai dengan kondisi yang ada telah mempunyai ekonomi dengan baik,
wewenang pemerintah daerah dalam di lapangan. Ia juga berharap, dengan UU masyarakat tetap masih punya rasa
menanggulangi masalah sosial. ini bisa dilakukan pemberdayaan bagi kepedulian terhadap sesama anak bangsa.
Berdasarkan aspek yuridis dan kondisi masyarakat. ujarnya.
masyarakat Indonesia yang masih jauh dari Di bagian lain, Wakil Ketua Pansus Dia menambahkan UU Kesos nantinya
sejahtera, Kata Hakam, maka pada titik ini RUU Kesos dari Fraksi Partai Golkar harus mampu melindungi proses
diperlukan sebuah upaya bersama, tidak Chairunnisa mengatakan masalah-masalah pemberdayaan masyarakat, bukan sekadar
hanya pemerintah, untuk mewujudkan sosial masyarakat yang dianggap penting undang-undang yang mengatur
keadilan dan kesejahteraan umum. Tentu untuk menjadi masukan bahasan rancangan Departemen Sosial (Depsos). Untuk itu,
upaya-upaya bersama tersebut haruslah RUU ini, seperti penjualan anak, dengan sendirinya konsentrasinya kepada
dipayungi oleh kepastian hukum dalam perdagangan manusia, ilegal adoption, dan keluarga-keluarga yang belum berdaya.
bentuk Undang-Undang. Untuk itu, maka lain sebagainya. Hal ini merupakan persoalan- Bila mau adil, tambahnya, memang
perlu dibuat Undang-Undang tentang persoalan baru yang muncul dan menjadi seharusnya pemberdayaan itu ditujukan
Kesejahteraan Sosial yang secara jelas merinci suatu hal yang sangat mengkhawatirkan jika kepada semua keluarga. Tapi, karena keluarga
kewajiban negara dan tanggung jawab sosial tidak segera diatasi,” ujar Nisa. yang belum berdaya lebih banyak dan tidak
masyarakat dalam pembangunan Dengan adanya RUU ini, tambah Nisa, bisa mandiri memberdayakan dirinya sendiri,
kesejahteraan sosial. pemerintah tidak hanya memberikan maka pemerintah harus memfasilitasi agar
Karena itu, kata Hakam, DPR bersama bantuan begitu saja, tetapi diharapkan keluarga yang belum berdaya itu mendapat
pemerintah saat ini mulai membahas adanya partisipasi dari masyarakat perhatian. “Kalau perlu pendampingan atau
Rancangan Undang-Undang “Bagaimana kita memberdayakan pengantaran,” ujarnya.
Kesejahteraan Sosial (RUU Kesos) sebagai masyarakat lewat skill mereka yang dimiliki, Untuk itu, lembaga-lembaga yang
payung hukum bagi kehidupan masyarakat ibaratnya mereka bukan hanya diberi bergerak di bidang sosial, seperti Departemen
miskin di Indonesia. RUU ini terdiri dari 11 ikannya saja tapi kailnya tidak,” kata Sosial, Departemen Pendidikan,
Bab dan 40 pasal. Chaerunnissa. Departemen Kesehatan, harus lebih
“Semakin kompleksnya permasalahan Pemberdayaan sosial dilakukan untuk diperkuat. Semua, kata mantan Menko Kesra
sosial menjadi pemicu pentingnya produk mengembangkan potensi dan sumber daya itu, harus berkonsentrasi kepada keluarga-
hukum yang mengatur secara tegas akan hak yang dimiliki warga negara agar mampu keluarga yang dalam proses pemberdayaan.
dan kewajiban setiap warga negara dalam mandiri dan memiliki ketahanan dalam Jadi, seakan-akan memihak kepada keluarga
meningkatkan taraf kehidupan yang adil dan menghadapi masalah sosial. Pemberdayaan tersebut. Organisasi-organisasi sosial juga
merata,” kata Hakam. . yang dimaksud adalah berupa penyuluhan harus ditertibkan dan diberdayakan kembali

PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 68 59