Page 60 - MAJALAH 68

LEGISLASI

secara maksimal memberikan pelayanan sosial kepada fakir
Kepala Badan Pendidikan dan miskin, anak terlantar, penyandang cacat fisik
Penelitian Departemen Sosial RI Marjuki dan/ atau mental, orang tua lanjut usia yang
mengatakan dasar dibuatnya RUU tidak mampu, tuna sosial , dan komunitas
Kesejahteraan Sosial ini adalah batang tubuh adat terpencil. (2) Bantuan Sosial, guna
UUD 1945 yakni salah satu tujuan negara menjamin kelangsungan hidup warga negara.
adalah memajukan kesejahteraan umum. Warga negara yang akan mendapatkan
Selain itu berdasarkan sudut pandang yuridis bantuan sosial antara lain, korban bencan
yakni batang tubuh UUD 45 pasal 34 di alam, korban bencana sosial, fakir miskin,
mana hak - hak dasar warga negara dijamin pengangguran, anak terlantar,
oleh negara. penyandang cacat, orang tua lanjut usia
Secara sosiologis, bila keberagaman suku yang tidak mampu, komunitas adat
bangsa di Indonesia tidak disentuh oleh tertentu, dan/atau pekerja Kepala Badan Pendidikan dan Penelitian
pembangunan bidang kesejahteraan Sosial imigran terlantar. (3) Departemen Sosial RI Marjuki
dikhawatirkan akan menimbulkan Pemberdayaan Sosial, upaya
disintegrasi bangsa. pemerintah yang bertujuan Sehingga pemerintah dalam memberikan
Marjuki juga menekankan bukan hanya mengembangkan potensi dan sumber daya pelayanan sosial bukan didasarkan karena
fakir miskin dan anak – anak terlantar saja yang dimiliki warga negara agar mampu adanya masalah yang terjadi di masyarakat,
yang harus dipelihara negara. Di dalam draft mandiri dan memiliki ketahanan dalam tetapi guna memenuhi hak – hak dasar
RUU Kesejahteraan Sosial juga disebutkan menghadapi masalah sosial. Kegiatan – manusia yang harus dipenuhi oleh negara.
korban bencan alam, korban bencana sosial, kegiatan yang termasuk di dalamnya antara “Kita harus lihat, UU Kesejahteraan
fakir miskin, pengangguran, anak terlantar, lain, penyuluhan dan bimbingan, Sosial berkaitan dengan situasi dan masa
penyandang cacat, orang tua lanjut usia yang pendampingan, pelatihan dan ketrampilan, sekarang tentu jauh berbeda jika
tidak mampu, komunitas adat tertentu, dan/ bantuan modal usaha, dan/atau penyediaan dibandingkan pada 1974. Pertama, pada
atau pekerja imigran terlantar juga akan kemudahan pemasaran hasil usaha. (4) 1974 model pembangunan masih pada
mendapat perlindungan dan bantuan sosial. Perlindungan Sosial, diberikan untuk pendekatan klasik yakni bahwa masalah sosial
Di dalam draft RUU Kesejahteraan membantu dan melindungi warga negara itu tidak perlu terlalu diurusi, uruslah
Sosial dijabarkan hal – hal apa saja yang akan dari permasalahn sosial. Bentuk perlindungan ekonomi. Dengan membaiknya ekonomi
dilakukan oleh pemerintah dalam yang dimaksud diberikan dalam bentuk otomatis akan mengaju kepada
menanggulangi permasalahan sosial. Di bantuan hukum. kesejahrteraan sosial,” ujar Makmur
antaranya pemerintah akan memberikan (1) Sementara Dirjen Rehabilitasi dan Makmur menegaskan, dalam sistem
Pelayanan Sosial, yang bertujuan untuk Pelayanan Sosial Depsos Makmur Sunusi pasar ada teori survival the fittes, di mana
memenuhi kebutuhan dasar warga negara. mengungkapkan hal senada bahwa RUU hanya yang mampu bersainglah yang bisa
Maksudnya adalah pemerintah akan Kesejahteraan Sosial harus segera bertahan dalam persaingan. Setiap pihak
dirampungkan. yang kalah dalam kompetisi pasar, dia akan
“Perbedaan RUU Kesejahteraan Sosial menjadi jadi tidak produktif. Sehingga
dengan UU No.6 Tahun 1974 dapat dilihat Mereka yang ada di luar sitem pasar tidak
pada sisi sanksi & Peraturan Pemerintah. memberi kontribusi kepada pembangunan.
“RUU Kesejahteraan Sosial harus ada sanksi. Dalam perkembangannya, saat ini
UU no.6 Th. 1974 masih bersifat belas Departemen Sosial sedang mengacu kepada
kasihan. Jadi karena bersifat filantropis, UU tahap pengembangan di mana Departemen
tersebut jadi tidak punya kekuatan untuk Sosial juga ikut berkontribusi dalam
memaksa karena juga tidak adanya Peraturan pembangunan bangsa Indonesia.
Pemeritnah (PP) atau sanksi yang mengikat,” Dalam tahap pengembangan ini, pemer
tambah Makmur intah tidak hanya memberikan bantuan
Dia mejelaskan pembangunan yang karena kasihan, tapi ada sisi di mana kita
sedang berjalan di Indonesia saat ini mengacu memberdayakan mereka memberikan value
kepada distribution growth yakni added sehingga dia bisa berkontribusi.
pembangunan dengan pemerataan, “Pemerintah akan malakukan investasi
terutama di bidang ekonomi. Sementara UU sosial, yakni mengalokasikan anggaran dalam
No. 6 tahun 1974 tentang Kesejahteraan memberdayakan mereka agar mereka
Sosial yang sudah ada tidak mengacu kepada produktif kembali, dengan cara memberikan
hal tersebut. keahlian sehingga mereka bisa balik kepada
Makmur berharap dengan adanya UU sistem pasar,” ujar Makmur. (et/top/wd)
Kesejahteraan Sosial yang baru diharapkan
Dirjen Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial
Depsos Makmur Sunusi terjadi perubahan dalam pelayann sosial.

60 PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 68