Page 61 - MAJALAH 68

LEGISLASI

RUU TIPIKOR,

Pilar Perjuangan Berantas Korupsi

Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di Indonesia membahas Rancangan Undang-Undang
merupakan permasalahan yang sangat serius untuk segera (RUU) tentang Pengadilan Tindak Pidana
diselesaikan, karena korupsi sudah merebak disegala Korupsi, pembahasan ini dilakukan terkait
atas keputusan oleh Mahkamah Konstitusi
bidang dan sektor kehidupan masyarakat secara meluas,
mengenai keberadaan Pengadilan Tipikor
sistematis, dan terorganisir. yang dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal
53 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi
orupsi sudah merupakan Bangsa Menentang Korupsi (Union Nations Pemberantasan Korupsi, yang dinyatakan
pelanggaran terhadap Convention Againts Corruption, UNCAC bertentangan bertentangan dengan UUD
hak-hak sosial dan hak- 2003). 1945.
Khak ekonomi masyarakat, Sederet data dan fakta berikut Dalam salah satu pertimbangannya,
dimana korupsi telah menjadi penyebab memperjelas dan mempertegas UU tersebut, MK menyatakan bahwa pengadilan Tipikor
timbulnya krisis ekonomi, merusak sistem sejak Soemintro Djojohadikusumo yang telah terbentuk tahun 2002 tersebut
hukum dan menghambat jalannya menyebutkan bahwa telah terjadi kebocoran menimbulkan dualisme sistem peradilan
pemerintahan yang bersih, berwibawa dan dana pembangunan antara tahun 1989 dalam menangani perkara tindak pidana
demokratis. hingga 1993 sebesar 30 persen, kebocoran korupsi, yaitu pada Pengadilan Tipikor
Dengan kata lain, korupsi sudah tersebut terus berlangsung hingga kini. penuntutannya dilakukan oleh KPK dan
menggoyahkan sendi-sendi kehidupan Berdasarkan data Badan Pemeriksa pada Pengadilan Negeri penuntutannya
berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, Keuangan (BPK) telah melansir bahwa dilakukan oleh kejaksaan.
korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kebocoran anggaran pada semester I Tahun Dualisme ini dinilai MK bertentangan
kejahatan biasa, tetapi sudah merupakan Anggaran 2006 atas Pengelolaan Keuangan dengan prinsip konstitusi yang menjamin
kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). negara pada APBN, APBD, BUMN/ setiap orang mendapat perlakuan yang sama
Kondisi demikian diakui dan dinyatakan BUMD,BI dan Lembaga Penjamin di hadapan hukum, juga telah menimbulkan
dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun Sementara (LPS) menunjukan tingkat ketidakpastian hukum serta merugikan hak
2004 tentang Perubahan atas Undang- kebocoran uang negara sangat tinggi yakni konstitusional tersangka.
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang kebocoran uang negara sebanya 3,799 kasus Putusan MK tersebut pada dasarnya
Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi. dengan nilai Rp. 78,90 triliun ditambah sejalan dengan UU No.4 Tahun 2004
Merebaknya korupsi dan dampak yang US$27,73 juta. tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan
ditimbulkan tercermin pula dalam Sementara, berdasarkan catatan dan bahwa pengadilan khusus hanya dapat
pembukaan Konvensi Perserikatan Bangsa- analisa Indonesia Corruption Watch (ICW) dibentuk dalam salah satu lingkungan
tentang trend korupsi di Indonesia tahun peradilan umum yang dibentuk dengan UU
2004-2006, dari 153 kasus yang terungkap sendiri.
pada tahun 2004 dan 125 kasus tahun 2005, Pengadilan Tipikor yang akan dibentuk
serta 166 kasus di tahun 2006 terjadi merupakan pengadilan khusus yang berada
peningkatan kerugian negara yang cukup dalam lingkungan peradilan umum dan
besar yakni mencapai Rp. 14,4 triliun. pengadilan satu-satunya yang memiliki
Berdasarkan data tersebut diatas dan kewenangan mengadili perkara Tipikor
survei yang dilakukan berbagai kalangan dimana penuntutannya dilakukan oleh
menempatkan Indonesia ke dalam urutan penuntut umum dan penuntut umum pada
negara paling korup di dunia. Komisi Pemberantasan Korupsi.
Atas dasar itulah maka kebutuhan Berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut
pengadilan tindak pidana korupsi tidak bisa anggota Pansus Pengadilan Tipikor dari
dilepaskan dari cerita panjang Fraksi PDIP Wila Chandrawila di Jakarta
kegagalan berbagai upaya mengatakan ada dua alternatif, pertama,
pemberantasan korupsi dirinya menyetujui Pengadilan Tipikor masuk
yang telah dilakukan. kedalam peradilan umum, namun
Saat ini menurutnya, yang harus diperhatikan bahwa
DPR bersama meskipun berada dalam peradilan umum,
Anggota Pansus Pengadilan Tipikor dari
Fraksi PDIP Wila Chandrawila Pemerintah pengadilan Tipikor tetap merupakan
tengah pengadilan khusus yang berada di peradilan

PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 68 61