Page 57 - MAJALAH 68

LEGISLASI

mengatakan, penyempurnaan aturan Wakil Presiden harus memperoleh kursi pihak selama pembahasan RUU ini.
mengenai penyelenggaraan Pemilu minimal sebesar 15% kursi di DPR atau Semua usulan tersebut adalah sebuah
Presiden dan Wakil Presiden diharapkan dukungan suara minimal 20% Suara cerminan tanggungjawab kita sebagai
dapat mengatasi berbagai persoalan Nasional warga negara untuk membangun system
seperti yang terjadi pada “ F-PDS berharap Pemilu Presiden pemilihan umum presiden dan wakil
penyelenggaraan Pemilu Presiden dan dan Wakil Presiden tahun 2009 dapat presiden yang ideal.
Wakil Presiden 2004. berjalan dengan lancar, jujur, adil, Selanjutnya mengenai besaran
Secara khusus, kata Pataniari, F- transpara, dan jauh dari sikap tercela,” ujar prosentase dukungan minimal yang harus
PDIP berharap bahwa RUU Pemilu Saut menambahkan. dipenuhi oleh pasangan calon untuk maju
Presiden dan Wakil Presiden ini memberi Melalui juru bicaranya Bahran menjadi calon, F-KB menyatakan bahwa
kontribusi bagi penguatan sistem Andang, F-PBR mengharapkan dukungan 15% jumlah kursi atau 20%
pemerintahan presidensil yang kita anut. pencapaian kompromi yang akomodatif, perolehan suara dalam pemilu legislative,
FPAN yang diwakili anggotanya dengan harapan partai yang mengusulkan menjadi besaran prosentase yang dapat
Patrialis Akbar menyatakan, pihaknya syarat 25% s/d 30% kursi atau suara di menjamin jumlah pasangan calon yang
menyetujui RUU Pilpres dibawa ke DPR RI dapat menurunkan angka cukup ideal, tidak terlalu sedikit, dan tidak
Paripurna. Namun Fraksi PAN persyaratan tersebut. Di sisi lain, partai terlalu banyak.
memberikan beberapa catatan penting yang mengusulkan syarat 15% s/d 10% Sementara itu F-PKS dengan juru
yakni pertama berkaitan dengan dapat menaikkan suara hingga mencapai bicaranya Agus Purnomo berpendapat
pengunduran diri bagi pejabat negara 20% suara atau kursi di DPR. bahwa calon presiden dan wakil presiden
dan kedua mengenai debat publik. Soal Ketua Umum Partai Politik harus mendatang adalah figure yang memiliki
Menurut Patrialis, Fraksi PAN mengundurkan diri apabila terpilih kesiapan fisik, mental, dan spiritual,
menyetujui pengunduran diri Capres dan menjadi Presiden dan Wakil Presiden, mengusung narasi besar perubahan,
Cawapres sebagai pejabat negara menurut PBR, Jabatan Presiden atau menawarkan kebijakan progresif, dan
selambat-lambatnya pada saat Wakil Presiden adalah jabatan politik membawa semangat generasi baru yang
didaftarkan oleh Parpol atau gabungan yang harus mengutamakan kepentingan reformis. Semangat inilah yang menurut
Parpol di KPU sebagai capres dan bangsa dan Negara di atas kepentingan F-PKS sangat dibutuhkan sebagai syarat
cawapers yang dinyatakan dengan surat kelompok atau golongan tertentu. calon presiden dan wakil presiden yang
pengunduran diri yang tidak dapat ditarik Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi akan datang.
kembali. (FBPD) lewat jubirnya Ali Muchtar Fraksi ini juga mengusulkan substansi
“Hal ini dengan pertimbangan, Ngabalin mengatakan, berkenaan dengan larangan rangkap jabatan sebagai
bahwa pejabat negara yang sudah kepesertaan dan persyaratan calon pimpinan partai politik bagi presiden dan
dicalonkan sudah defenitif menjadi capres Presiden dan Wakil Presiden yang tidak wakil presiden. Karena F-PKS
dan cawapres,” kata Patrialis. menutup akses bagi anak bangsa yang menganggap aturan ini penting untuk
Catatan kedua mengenai Debat memiliki kapabilitas menyelesaikan memberikan penegasan bahwa presiden
Publik, Fraksi PAN menyetujui adanya problem – problem pembangunan dan wakil presiden siap sepenuh hati,
debat publik sekurang-kurangnya 5 kali nasional. Untuk itu dukungan 15, 20, atau tenaga, dan fikiran untuk mensukseskan
diadakan dalam Pemilihan Presiden 25% keterwakilan di Parlemen program-program pemerintah tanpa
(Pilpres) mendatang. persyaratan menjadi calon dalam Pemilu dibebani tugas-tugas harian mengurus
“Debat publik ini sangat penting, Presiden bagi F-BPD adalah bagaimana partai politik.
sebab debat publik merupakan sarana upaya mendukung bakal calon sendiri Sedang kan FPP lewat
komunikasi antara pasangan calon atau bersama melalui koalisi. jubirnya Lena Maryana Mukti berharap,
Presiden dan Wakil Presiden dengan Bagi F-BPD dukungan minimalpun kedua masalah yang belum disepakati
masyarakat terbuka,” tegasnya. apabila berkoalisi untuk mencapai hendaknya diselesaikan dengan sebaik-
Pastor Saut M. Hasibuan selaku wakil persyaratan juga telah memberikan baiknya. Kepada fraksi-fraksi lain diminta
dari F-PDS, menyatakan bahwa Presiden kesempatan dan akses bagi calon untuk untuk kembali kepada tujuan awal
dan Wakil Presiden terpilih dalam maju dalam Pemilu Presiden. Karena perubahan UU ini yaitu pembentukan
menjalankan tugas – tugas pemerintahan legitimasi seorang Presiden dan Wakil sistem politik yang lebih kuat dan efektif.
untuk lebih efisien dan efektif tidak Presiden adalah hasil pemilihan oleh “ Sistem politik yang lebih kuat dan
merangkap jabatan pada posisi penting rakyat Indonesia. Pada prinsipnya F- efektif dapat diperoleh jika kita juga
di partai politik antara lain sebagai Dewan BPD mengharapkan materi ini dicapai memperkuat dan meningkatkan
Pembina, Ketua Umum, Sekretaris melalui musyawarah mufakat. efektifitas sistem kepartaian, sistem pemilu
Jenderal dan Badan Pengurus harian Fraksi Kebangkitan Bangsa DPR RI legislatif dan presiden serta sistem
lainnya. dengan juru bicaranya Abdullah Azwar pemerintahan presidensiil dan sistem
Selain itu Dukungan Partai Politik Anas menyatakan bahwa secara umum penyelenggaraan fungsi-fungsi
atau gabungan Paertai Politik untuk dapat menerima dan memahami semua perwakilan rakyat,” tambah Lena
mengajukan Calon Presiden dan Calon usulan yang disampaikan oleh banyak Maryana Mukti. (mp, tt)

PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 68 57