Page 78 - MAJALAH 68

PERNIK

Deputi Perundang-undangan (PUU) Setjen DPR;

Perkuat Pelaksanaan Tugas &

Fungsi Legislasi DPR

Kehadiran institusi baru Deputi PUU Setjen DPR-RI diharapkan dapat menunjang
terwujudnya pemberian dukungan teknis, administratif dan keahlian di bidang
perundang-undangan untuk memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi DPR-RI di bidang
legislasi. Perwujudan dukungan tersebut sangat erat kaitannya dengan tugas Sekretariat
Jenderal DPR, sebagaimana tercantum dalam ketentuan Peraturan Tata Tertib DPR Pasal
219 huruf d yaitu :” Membantu anggota, Komisi, Gabungan Komisi, Baleg menyiapkan
Naskah Akademis dan Naskah Awal Rancangan Undang-Undang.”

emikian dikemukakan melaksanakan fungsi legislasinya. disampaikan kepada pimpinan DPR,
Deputi PUU Setjen Menurutnya, tugas di lingkungan sebagaimana ketentuan Pasal 42
DPR R.H. Sartono, Deputi Bidang PUU dalam memberi Peraturan Tata Tertib DPR-RI.
D SH,MSi dalam dukungan secara khusus adalah Dengan perubahan struktur yang
perbincangan dengan Parlementaria dimaksudkan untuk memberikan terjadi pada Sekretariat Jenderal DPR RI
seputar pelayanan terhadap penyiapan berdasarkan Peraturan Presiden RI
pelaksanaan penyusunan rancangan undang- Nomor 23 Tahun 2005 antara lain adanya
tugas dan undangan yang berasal dari Dewan empat jabatan Deputi, merupakan berita
fungsinya Perwakilan Rakyat, yang erat dengan yang menggembirakan sebagai suatu
dalam tugas-tugas Badan Legislasi DPR harapan sekaligus juga tantangan. Sebuah
membantu sebagai pusat pembentukan Undang- harapan artinya ke depan diharapkan
DPR Undang. dengan struktur yang baru ini dapat
Dukungan tersebut tentunya membawa perubahan yang berarti
diartikan lebih luas, antara lain terhadap kinerja Sekretariat Jenderal
termasuk memberi dukungan DPR RI sebagai system pendukung
kepada Badan Legislasi ketika (Supporting System) bagi Dewan.
melakukan pengharmonisasian, Dijelaskan Sartono, sebuah tantangan
pembuatan konsepsi RUU artinya bagaimana struktur yang baru ini
sebelum RUU dapat semaksimal mungkin menghasilkan
tersebut kinerja yang baik (exellent performance)
sehingga mampu memberikan dukungan
yang optimal bagi Dewan.
Dalam amandemen UUD 1945
telah disepakati untuk memperkuat
kedudukan DPR-RI terutama dalam
fungsinya membentuk Undang-undang,
sebagaimana dinyatakan dalam pasal 20
ayat (1) “Dewan Perwakilan Rakyat
memegang kekuasaan membentuk
undang-undang”. Perubahan Undang-
Undang Dasar 1945 telah menjadikan
tugas dan fungsi DPR semakin kuat,
yaitu fungsi legislasi mengalami
pergeseran, dengan adanya
kekuasaan membentuk Undang-
Deputi PUU Setjen DPR R.H. Sartono, SH,MSi

78 PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 68