Page 79 - MAJALAH 68

PERNIK

undang. lembaga-lembaga atau badan-badan administrasi saja tetapi juga dalam bentuk
Pelaksanaan fungsi legislasi meliputi publik yang menjalankan fungsinya keahlian, yang diwujudkan dengan
mengajukan rancangan undang-undang adalah untuk mencapai tujuan terhadap penyampaian bahan masukan/
(RUU) yang berasal dari DPR-RI, peningkatan kesejahteraan rakyat. pertimbangan, hasil kajian, hasil analisis,
membahas dan menindak lanjuti RUU Pemerintahan yang bersih dan saran pendapat terhadap penyiapan
yang berasal dari DPD, membahas RUU berwibawa dimaksud bukan hanya suatu rancangan undang-undang, sebagai
yang berasal dari Pemerintah, Presiden dan aparatnya, tetapi termasuk bahan masukan atau saran,” jelas Deputi
memfasilitasi partisipasi publik dalam seluruh jajaran yang melakukan PUU.
pembahasan RUU adalah merupakan penyelenggaraan pemerintahan negara, Menjawab pertanyaan mengenai
salah satu implementasi pelaksanaan termasuk lembaga DPR dan Lembaga kordinasi Deputi PUU dengan
penyelenggaraan pemerintahan negara Negara lainnya. Pemerintahan yang jajarannya guna mempersiapan
yang berdasarkan atas hukum. Undang berwibawa sangat terkait dengan dukungan bagi tugas legislasi DPR,
– undang yang dihasilkan DPR-RI legitimasi atau keabsahan dan kesesuaian Sartono menjelaskan, dalam rangka
bersama dengan Pemerintah diakui dan kebijakan Pemerintah dengan aspirasi mewujudkan dukungan terhadap
dijunjung tinggi oleh masyarakat sebagai rakyat. Legitimasi dari rakyat sebagai anggota, Komisi, Gabungan Komisi,
pedoman berperilaku dalam segala aspek pengakuan tidak hanya kepada Badan Legislasi, menyiapkan Naskah
kehidupan apabila dalam Pemerintah atau Presiden saja, tetapi juga Akademis dan Draf Awal Rancangan
implementasinya merupakan salah satu kepada para Anggota Legislatif sebagai Undang-Undang, maka
upaya untuk menjunjung tinggi wakil-wakil rakyat yang diharapkan penyelenggaraan lebih lanjut dilakukan
supremasi hukum. dapat menyalurkan aspirasi rakyat yang oleh Biro Perancangan Undang-Undang.
Dalam kehidupan bermasyarakat, diwakilinya. Tugas Biro Perancangan Undang-
berbangsa, dan bernegara tentunya tidak “Pemberian legitimasi rakyat kepada Undang adalah menyelengga-rakan
dikehendaki adanya kesenjangan antara anggota legislatif sesungguhnya analisis mengenai penyiapan dan
norma dan perilaku masyarakat. Dengan merupakan kepercayaan dari rakyat penyajian rancangan undang-undang.
demikian hukum yang dihasilkan kepada wakilnya dengan maksud agar Disamping itu untuk memberikan
hendaknya tidak saja mempunyai para wakil rakyat memperhatikan dukungannya kepada Badan Legislasi,
kekuatan formal, tetapi secara substansial terhadap peningkatan kesejahteraan- dalam salah satu Biro Perancangan
juga menjadikan rakyat tunduk dan taat nya,” ungkapnya. Undang-Undang terdapat Bagian
kepada peraturan yang ada. Oleh karena itu dalam proses menuju Sekretariat Badan Legislasi yang
Dijelaskan pula, disamping peningkatan kesejahteraan rakyat, berfungsi memberikan pelayanan rapat
penegakan supremasi hukum, fungsi peranan anggota legislatif sangat besar Badan Legislasi, dan pelayanan
legislasi DPR-RI tidak terlepas dari melalui berbagai keputusan politik yang administrasi Badan Legislasi.
pelaksanaan konsep negara menuju dihasilkan melalui forum-forum kinerja
kesejahteraan Indonesia yang dicirikan anggota., termasuk di dalamnya Pemberian bantuan hukum
dengan pentingnya campur tangan negara keputusan politik yang dituangkan dalam Lebih lanjut dia mengatakan, Deputi
atau pemerintah dalam upaya bentuk Undang-Undang yang Perundang-undangan juga mempunyai
mensejahterakan rakyat. pembahasannya dilakukan bersama tugas dan fungsi pemberian bantuan
Mensejahterakan rakyat berarti undang- dengan Presiden untuk mendapat hukum, pemantauan, analisis dan evaluasi
undang yang dihasilkan DPR-RI persetujuan bersama. terhadap pelaksanaan undang-undang.
merupakan bentuk formal dari suatu Karena itu pula, dalam setiap Tugas penyelenggaraan dimaksud
kebijakan negara menciptakan keadilan pengambilan keputusan yang dilakukan dilakukan oleh jajaran Biro Hukum dan
distributif (distributive justice) dengan harus dengan cara penuh perhitungan Pemantauan Pelaksanaan Undang-
membagi sumber daya yang ada kepada dan kehati-hatian, dengan Undang.
masyarakat baik melalui undang-undang memperhatikan berbagai pertimbangan, Salah satu bagian dari Deputi Bidang
pada umumnya dan secara khusus pandangan atau wawasan yang jauh PUU adalah dukungan pertimbangan
dilakukan melalui fungsi DPR yang lain kedepan, sehingga keputusan yang dan bantuan hukum serta dukungan
yaitu fungsi anggaran. dikeluarkan hasilnya benar-benar tepat kepada Tim Kuasa DPR dalam
sasaran dalam rangka peningkatan mengadapi sidang di Mahkamah
Peningkatan kesejahteraan rakyat kesejahteraan rakyat. Konstitusi merupakan salah satu tugas
Perumusan kebijakan Negara melalui “Keadaan semacam ini hendaknya pokok dan fungsi dari Biro Hukum dan
keputusan politik tidak dapat dilepaskan difahami oleh jajaran Sekretariat Jenderal Pemantauan Pelaksanaan UU dengan
dengan kualitas atau sifat pemerintahan DPR-RI sebagai pendukung kinerja melakukan analisis terhadap adanya
atau “governance” yang sangat berperan Anggota legislatif, karenanya dukungan permintaan unit kerja lain untuk
dalam proses pembangunan, yaitu Sekretariat Jenderal DPR dituntut untuk melakukan pertimbangan hukum,
pemerintahan yang bersih dan berwibawa memberi dukungan kepada Anggota menganalisis (dapat membentuk Tim
“good governance”, yaitu bahwa kegiatan DPR tidak terbatas dalam bidang Asistensi untuk membuat konsep

PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 68 79