Page 76 - MAJALAH 68

SOROTAN

mengatakan bahwa pihaknya akan berusaha percaya terhadap pengelolaan zakat yang dikelola
menertibkan lembaga zakat yang menyalahi pemerintah. Untuk memulihkan kepercayaan
kewenangan. Dengan demikian, semua lembaga- masyarakat kepada lembaga tersebut DH AL Yusni
lembaga zakat harus masuk ke dalam LAZ. menyebutkan ada beberapa alternatif.
Misalnya Masjid Baiturrahman Sekretariat Alternatif pertama yaitu dibuatkan Badan Zakat
Jenderal DPR RI berlaku sebagai lembaga pengelola Independen. Kedua, dikelola Depag yang melibatkan
zakat (unit pengelola zakat/UPZ), maka Setjen komponen masyarakat. Ketiga yakni Badan-badan
berkewajiban menyalurkan zakat itu. Yang zakat yang ada dikoordinasikan dengan Depag.
dikhawatirkan adalah jika beberapa bank dan Sehingga tidak dibubarkan tetapi diberdayakan oleh
lembaga yang berlaku sebagai UPZ tidak Depag, dan badan zakat tersebut tidak
menyalurkan dengan baik. Hal itulah nanti yang akan bertanggungjawab kepada Depag tetapi ke DPR dan
ditertibkan. masyarakat. Keempat, Badan zakat menjadi bagian
Selama ini, laporan Baznas langsung dari negara dibawah Depag.
kemasyarakat. Dia berharap dengan adanya kejadian “Kita masih mencari formasi yang benar-benar
lembaga amil zakat fiktif baznas dapat dikelola oleh pas, karena masalah zakat sesuatu yang sensitif. Saya
negara cq Depag. Namun kedepannya pengelola merasa lebih tepat untuk dibuat Badan,” katanya.
yang ada dibawahnya akan terampas Jika nantinya pengelolaan zakat menjadi sebuah

Himpunan zakat yang mencapai trilunan rupiah

seharusnya bisa dimanfaatkan untuk pemberdayaan
umat dan penanggulangan kemiskinan.

kewenangannya. Inilah yang diributkan oleh badan zakat, maka harus disosialisasikan ke
masyarakat. masyarakat dan disalurkan ke lembaga-lembaga yang
Himpunan zakat yang mencapai trilunan rupiah sudah di formalkan tanpa adanya unsur pemaksaan
seharusnya bisa dimanfaatkan untuk pemberdayaan dan pidana bagi yang belum membayar zakat. “Ini
umat dan penanggulangan kemiskinan. Di Indonesia memang urusan agama, dan jangan sampai
banyak sekali terdapat lembaga amil zakat, dikriminalisasikan,” katanya.
dikhawatirkan jika lembaga-lembaga itu tidak Agar penyaluran zakat bisa optimal, DH Al-Yusni
terkoordinasi dengan baik penyaluran zakat tidak mengungkapkan pentingnya penyadaran kepada
berjalan maksimal untuk pemberdayaan umat. masyarakat karena zakat ada kaitannya dengan sisi
“Masyarakat merasa jika zakat dikelola Depag kemanusiaan, rasa syukur atas karunia Tuhan dan
nanti akan dikorupsi lagi,” katanya seraya tertawa. rasa saling berbagi sesama umat manusia.
Oleh karenanya pengembangan dan penguatan Kemudian dari sisi pengelola juga harus
sistem harus diperkuat. Jika sistem sudah kuat dan meningkatkan integritasnya agar penerimaan zakat
kemudian dikelola negara maka itu suatu hal yang meningkat. Pengelola harus mengelola zakat dengan
sangat positif. Dia berharap jika sistem sudah berjalan bertanggungjawab dan dapat dipercaya oleh
seperti pajak penghasilan (PPh), zakat bisa menjadi lingkungan. Terakhir, masyarakat harus mendapatkan
penghasilan negara. Negara pun juga harus mengelola laporan bahwa zakat yang diberikan telah disalurkan
zakat tersebut sesuai syariat islam. dengan baik.
Menurut dia, bagi seseorang yang telah Rumusan-rumusan tersebut kian mempertegas
memberikan zakat maka pajaknya dipotong zakat dan semangat transparansi dan akuntabilitas dalam
orang tersebut tidak dipotong dua kali. Jika peraturan pengelolaan zakat. (da)
tersebut bisa berjalan maka harus segera
disosialisasikan kepada masyarakat agar tidak rancu.

Badan Zakat Independen
Masyarakat dewasa ini terlihat masih kurang

76 PARLEMENTARIA TH. XXXIX NO. 68