Page 29 - MAJALAH 169

ANGGARAN

pengeluaran untuk on call, setiap kali
ada bencana, dan BNPB menganggap
Komisi VIII sangat perlu dilakukan suatu emergency,
mendorong mereka biasanya menyampaikan on
untuk dilakukan call. Tahun 2019 kita mengalokasikan
bencana, yang ada di BUN Rp 5 triliun
peningkatan plus tambahan Rp 10 triliun jadi total Rp
anggaran BNPB. 15 triliun,” ujar Sri Mulyani.
Khususnya untuk Sebesar Rp 15 triliun adalah dana on
meningkatkan aspek call atau dana siap pakai yang berasal
pencegahan dan dari anggaran Bendahara Umum Negara
(BUN). Dana on call adalah dana yang
mitigasi bencana. selalu tersedia dan dicadangkan oleh
Pemerintah untuk digunakan pada
FOTO: AZKA/JK Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dengan batas waktu keadaan darurat
saat keadaan darurat bencana sampai
Ace Hasan Syadzily
berakhir.
“Kami akan memperjuangkan
peningkatan jumlah peralatan BPPTKG
terutama untuk mengantisipasi erupsi Komisi VII akan
gunung berapi. Kita akan melakukan memperjuangkan
rapat kerja dengan Menteri ESDM dan kenaikan anggaran
melalui forum itu nanti Komisi VII akan geologi di tahun
meminta peningkatan anggaran untuk 2019 ini melalui
BPPTKG,” ujar Gandung Pardiman. APBN-Perubahan.
Politisi Fraksi Partai Golkar ini
cukup terkejut, ternyata BPPTKG ini Hal ini sebagai
hanya ada satu di Indonesia, padahal respon dari minimnya
jumlah gunung berapi di Indonesia anggaran geologi
cukup banyak. Sehingga ia mendorong guna membaca peta
agar fungsi ini diperkuat dalam pergerakan tanah...
mengantisipasi erupsi gunung api yang
bisa secara tiba tiba meletus, penguatan FOTO: HENDRA/JK Anggota Komisi VII DPR RI
anggaran adalah menjadi jalan utama. Gandung Pardiman
“Kami juga terkejut bahwa BPPTKG
ini hanya ada satu di Indonesia dan diperkuat,” tutup Gandung. Dengan adanya kenaikan dana
fokus kepada gunung berapi maka Mengingat kompleksitas on call, ini adalah langkah yang baik
dari itu jika ada gunung yang batuk penanganan bencana yang tidak untuk penanganan bencana yang lebih
batuk ini harus prioritas. Diketahui saja memerlukan anggaran besar, cepat. Namun, yang menjadi catatan
APBN sekarang, Kementerian ESDM itu namun juga membutuhkan kesiapan adalah penurunan anggaran di BNPB
anggarannya terpotong Rp 700 miliar pemerintah daerah untuk menjalankan dan BMKG yang membuat kedua
dalam APBN-P ini akan kita mintakan setiap rekomendasi terkait geologi lembaga itu mengalami kesulitan dalam
kembali,” ujarnya. di berbagai daerah. Sinergitas antar menjalankan tugas pra-bencana.
Penguatan lain yang menjadi lembaga juga diperlukan untuk Karenanya, Anggota Komisi V
support Komisi VII adalah penguatan meminimalisir korban akibat bencana. Bambang Haryo Soekartono mengkritisi
rekomendasi BPPTKG terhadap peta Namun terkait dengan politik pemerintah yang memotong anggaran
rawan bencana khususnya berkaitan anggaran, akhirnya pemerintah sepakat BMKG hampir 50 persen. Di tahun 2018
dengan aktivitas geologi. Diketahui, untuk mempersiapkan anggaran kebutuhan anggaran BMKG turun dari
banyak rekomendasi BPPTKG yang tidak bencana on call sebesar Rp 15 triliun. Rp 2,697 Triliun menjadi Rp 1,702 Triliun
dijalankan dengan baik misalnya di Palu Sebagaimana diungkapkan Menteri dan di tahun 2019 turun dari Rp 2,9 triliun
dan Krakatau. Keuangan Sri Mulyani bahwa pada tahun menjadi Rp 1,7 triliun.
Pada tahun 2009 sudah 2019 pemerintah menganggarkan Rp 15 Padahal dari anggaran tersebut,
direkomendasikan bahwa kawasan triliun untuk anggaran bencana. Angka seharusnya BMKG bisa melakukan
itu tidak baik digunakan untuk ini naik dua kali lipat dari tahun lalu pendeteksian awal, termasuk cara dan
pembangunan gedung tinggi sebesar Rp 7 triliun. mitigasi yang harus dilakukan agar
karena berpotensi bencana. “Artinya “Kan kita tahun lalu mengeluarkan rakyat bisa menghindar dari bencana
rekomendasi dari BPPTKG ini tepat lebih dari Rp 7 triliun sehingga, anggaran tersebut. Sehingga penanganan
sasaran tetapi tidak dijalankan oleh itu tidak hanya yang di BNPB, yang bencana tak hanya melalui dana on call.
pemerintah daerah, ini harus segera kita tambahkan selalu dalam bentuk HS/ES

EDISI 169 TH. 2019 PARLEMENTARIA 29