Page 30 - MAJALAH 169
P. 30
ANGGARAN
Utang BUMN
Harus Dicari Solusinya
DPR memberikan sejumlah sorotan terkait besarnya suntikan modal untuk beberapa
utang BUMN dalam beberapa tahun terakhir ini. Dalam proyek yang sedang dikerjakan.
Namun disatu sisi tetap menjadi
data yang terhimpun oleh Kementerian BUMN, jumlah perhatian tentang kemampuan BUMN
utang para perusahaan pelat merah ini meningkat 132,92 tersebut untuk membayar utang
tersebut.
persen dari Rp 2.263 triliun pada 2016 menjadi sekitar Rp Sejumlah pihak di DPR
5.271 triliun per 2018. Artinya dalam dua tahun terakhir, memberikan masukan agar terkait
utang ini dapat segera dicarikan
utang BUMN melonjak Rp 3.008 triliun. solusinya. Salah satunya datang dari
Anggota Komisi VI Mohammad Hatta
yang memperingatkan BUMN agar
ari jumlah utang tersebut, utang terbesar sekitar 27,7 persen mengupayakan penghentian utang
dilansir dari berbagai disumbang oleh perusahaan sektor dalam pembiayaan programnya. Selain
sumber meskipun dari kelistrikan mencapai Rp 543 triliun. itu Hatta juga memberikan masukan
nominal tersebut tidak Utang lain dihimpun perusahaan agar ada pembenahan struktural
Dseluruhnya hutang riil, sektor minyak dan gas (migas) sekitar mengenai kecenderungan yang bisa
sekitar 62,81 persen merupakan 26,63 persen atau mencapai Rp 522 berakibat fatal bagi perekonomian
utang dari BUMN sektor keuangan. triliun. bangsa.
Jumlah utang BUMN sektor tersebut Sisanya, utang BUMN non Hatta pun mendorong agar terkait
mencapai Rp 3.311 triliun. Komponen keuangan dihasilkan oleh perusahaan utang ini untuk diadakan forum rapat
utang dari para perusahaan jasa sektor infrastruktur, termasuk secara khusus guna mencari solusi
keuangan itu didominasi oleh Dana konstruksi dan properti mencapai Rp yang tepat untuk BUMN dengan
Pihak Ketiga (DPK) mencapai 74 317 triliun. Lalu, sektor telekomunikasi tujuan utang tersebut bisa dikurangi.
persen. Rp 99 triliun, transportasi Rp 75 triliun, “Saya mengharapkan ini tidak hanya
Sementara, utang dari BUMN dan gabungan berbagai sektor lain Rp dibahas di Komisi VI. Tapi ada sesi
sektor non keuangan sebesar Rp 403 triliun. khusus atau pendalaman, supaya
1.960 triliun. Dari total utang BUMN Bertambahnya jumlah utang itu, kita tahu kira-kira solusi untuk BUMN
non keuangan tersebut, kontribusi lantaran sejumlah BUMN memerlukan
itu seperti apa? Supaya BUMN tidak
berutang lagi. Atau adakah treatment
khusus agar BUMN keluar dari
pendanaan ini yg mengandalkan
utang,” harap Hatta.
“Saya mengharapkan ini Jika terdapat forum khusus
tidak hanya dibahas di untuk membahas utang BUMN ini
Komisi VI. Tapi ada sesi maka diyakini solusi akan cepat
khusus atau pendalaman, dicari. Karena terkait utang ini, tak
supaya kita tahu kira- hanya menjadi beban pemerintah
kira solusi untuk BUMN saja, DPR sebagai lembaga legislatif
itu seperti apa? Supaya turut berperan dalam menyelesaikan
permasalahan ini melalui fungsi
BUMN tidak berutang lagi. pengawasan.
Atau adakah treatment Utang ini menjadi beban, tidak
khusus agar BUMN keluar hanya bagi generasi saat ini tetapi juga
dari pendanaan ini yg akan berdampak pada generasi yang
mengandalkan utang,” akan datang. Sehingga persoalan ini
FOTO: ANDRI/JK Anggota Komisi VI DPR RI Komisi VI Lili Asdjudiredja mengatakan
tidak bisa dianggap remeh. Anggota
bahwa utang ini harus menjadi
Mohammad Hatta
perhatian bagi banyak pihak, tidak
30 PARLEMENTARIA EDISI 169 TH. 2019

