Page 27 - MAJALAH 169

LEGISLASI

UU, bukan regulasi di bawah level
UU. Industri startegis ini penting
mendapat perlindungan memadai dari
Indonesia sangat negara. Isu tembakau tak perlu pula
unik memiliki dibenturkan dengan isu kesehatan.
produk tembakau “Toh yang kelebihan konsumsi gula dan
yang melimpah dan karbohidrat juga bisa bermasalah bagi
kesehatan,” ucapnya.
berkualitas. Dan Data yang dirilis INDEF
tembakau adalah menyebutkan, pada 2017 penerimaan
satu dari sekian perpajakan tembakau mencapai 11,4
banyak komoditas persen, dari sebelumnya pada 2016
11,2 persen dan 2015 11,7 persen.
yang perlu dilindungi. Bila dilihat hulu tembakau, saat ini
FOTO: GERALDI/JK lahan dan produksi dalam tiga tahun
Wakil Ketua Pansus RUU Pertembakauan mengalami stagnasi dari sisi luas
Hendrawan Supratikno terakhir. Setelah mengalami kejatuhan
pada 2013, industri hulu tembakau
Sementara itu, Anggota Pansus dari
F-Partai Golkar DPR M. Misbakhun
mengatakan, Cukai Hasil Tembakau “Kalau negara tidak
(CHT) menyumbang tidak kurang hadir di sini dan hanya
dari Rp 300 triliun bagi APBN. Bila bicara penerimaan,
tak dilindungi, isu tembakau nasional
akan disusupi oleh kepentingan asing. tidak bicara
Tujuannya, agar produksi tembakau perlindungan, saya kira
nasional merosot dan industri hasil nanti akan dimanfaatkan
tembakau asing masuk ke pasar
domestik. oleh kepentingan asing
“Kalau negara tidak hadir di sini untuk menanamkan
dan hanya bicara penerimaan, tidak pengaruhnya
bicara perlindungan, saya kira nanti
akan dimanfaatkan oleh kepentingan di negara kita,”
asing untuk menanamkan pengaruhnya
di negara kita,” tandasnya. Pansus tak Anggota Pansus RUU Pertembakauan FOTO: GERALDI/JK
menampik ada isu kesehatan dalam M. Misbakhun
membahas RUU Pertembakauan ini.
Tapi antara isu kesehatan dan industri
berbeda domain. Untuk itu perlu ada Mestinya negara hadir melindungi mulai membaik meskipun tidak seperti
regulasi yang mengaturnya. produk unggulan tersebut. Sayangnya, tahun-tahun sebelumnya. Volume impor
Menurut Misbakhun, Indonesia pemerintah tak kunjung hadir dalam tembakau juga mengalami penurunan
tak perlu takut bicara isu tembakau setiap rapat Pansus. DIM pemerintah sejak terjadi lonjakan pada 2011. Meski
di forum internasional, karena sudah yang ditunggu-tunggu tak kunjung impor turun, tapi ekspor juga turun.
meratifikasi Framework Convention diserahkan kepada DPR. Kerja Pansus “Sebagai komoditas dan produk
on Tobacco Control (FCTC). Ironisnya. pun terganggu. strategis, pemerintah harus memberikan
Pemerintah Amerika Serikat yang “Saya hargai pimpinan Pansus perlindungan dan harus mampu
jadi pemrakarsa FCTC malah keluar yang selalu membuka rapat ini dengan mengoptimalkan kemanfaatannya guna
dari ratifikasi ini. Amerika sendiri ingin terbuka. Sedangkan pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
melindungi komoditas strategisnya. hadir saja tidak mau. RUU ini bisa Untuk itu, keberadaan RUU ini harus
Dan tembakau adalah industri strategis terkatung-katung. Soal isu kesehatan, menjadi payung hukum dan peta jalan
Indonesia yang wajib dilindungi. itu isu lain, karena domainnya berbeda. agar komoditas strategis ini mampu
“Asosiasi petani tembakau Virginia berperan optimal dalam perekonomian
di Amerika ada di mana-mana. Mereka Bayangkan, industri tembakau Indonesia,” papar Enny.
menyumbang hampir Rp 300 triliun.
menjual bibit dan tembakau. Industri Enny lalu memberi masukan kepada
tembakau Virginia untuk produk rokok Masa negara tidak berusaha melindungi Pansus agar budidaya dan produksi
putih. Sementara Indonesia rokoknya komoditas yang begitu penting dan tembakau nasional diperbaiki. Larangan
sangat khas dan spesifik, yaitu kretek. strategis,” tambahnya ketika mengikuti impor bisa diberlakukan ketika kuantitas
Tembakau-tembakau lokal Indonesia rapat Pansus beberapa waktu lalu. dan kualitas tembakau lokal sudah
menghasilkan hal yang sangat spesifik,” Institute For Development of terpenuhi. Rasio konsumsi tembakau
jelasnya lagi. Economics and Finance (INDEF) pernah yang 80 persen lokal berbanding 20
Bila tak ada regulasi maka tak ada diundang Pansus untuk memberi persen impor, sebaiknya dilakukan
yang melindungi petani tembakau masukan terhadap RUU Pertembakauan. melalui instrumen yang sistematis
hingga pedagang kecil. Artinya, urusan Direktur Eksekutif INDEF Enny Sri dan hati-hati. Selain itu, RUU ini harus
pertembakauan dari hulu ke hilir Hartati di hadapan Pansus menegaskan, mengedepankan insentif daripada
tidak terproteksi dengan maksimal. tembakau nasional harus diatur sanksi. MH/ES

EDISI 169 TH. 2019 PARLEMENTARIA 27