Page 23 - MAJALAH 169

PENGAWASAN

Kantor BPJS Kesehatan Kedeputian IX legislator PPP itu. oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit
Wilayah Sulawesi dan Maluku, dan para Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta (KARS). Padahal regulasi menyatakan
Direktur Utama Rumah Sakit Umum menjelaskan, Pemerintah Kabupaten bahwa Dinas Kesehatan harus
Daerah (RSUD). Badung sangat mendukung program dilibatkan dan diminta masukannya,
“Salah satu tujuan akreditasi BPJS Kesehatan. Bahkan Pemkab ini dikarenakan miskomunikasi atau
rumah sakit untuk meningkatkan mutu Badung menerbitkan pula Kartu Badung memang sengaja tidak dilibatkan. Perlu
pelayanan dan melindungi keselamatan Sehat (KBS) sebagai pendamping kartu diketahui apakah ini juga terjadi di
pasien rumah sakit, juga meningkatkan JKN yang diterbitkan BPJS Kesehatan. provinsi lain,” ungkapnya.
sumber daya manusia (karyawan RS) dan KBS akan menutup biaya pasien RS yang Politisi Partai Demokrat yang juga
rumah sakit sebagai institusi,” ungkap tidak bisa ditanggung oleh JKN. Komisi seorang Dokter ini memastikan, akan
Suir. IX DPR RI tentu sangat mengapresiasi menyampaikan hal tersebut dalam
Legislator Partai Gerindra ini langkah strategis Pemkab Badung ini. rapat Komisi IX DPR RI dengan Komisi
menambahkan bahwa akreditasi RS Provinsi lain yang juga dikunjungi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) maupun
pada akhirnya juga akan meningkatkan Komisi IX adalah Sumatera Utara. instansi terkait lainnya.
profesionalisme RS Indonesia di mata Anggota Komisi IX DPR RI Nova Sementara itu, Dinas Kesehatan
internasional. Mengingat, akreditasi RS Riyanti Yusuf memimpin kunjungan Sumatera Utara meminta KARS jangan
dilaksanakan oleh lembaga independen ini. “Kunjungan kita ke Sumatera Utara menjadi monopoli pusat tetapi ada
yang berasal dari dalam maupun luar ini dalam rangka pengawasan DPR RI, regionalisasi (KARS tingkat wilayah)
negeri yang ditetapkan oleh Kementerian
Kesehatan.
“Lembaga independen
penyelenggara akreditasi rumah sakit
harus telah terakreditasi oleh lembaga “Salah satu tujuan
International Society for Quality in Health akreditasi rumah sakit
Care (ISQua). Komisi Akreditasi Rumah untuk meningkatkan
Sakit (KARS) merupakan salah satu mutu pelayanan dan
lembaga independen yang melakukan melindungi keselamatan
akreditasi rumah sakit di Indonesia,”
jelasnya. pasien rumah sakit, juga
Selain Sulsel, Komisi IX juga meningkatkan sumber
melakukan Kunspek ke Bali. Hampir daya manusia (karyawan
semua rumah sakit (RS) yang beroperasi RS) dan rumah sakit
di Kabupaten Badung, Provinsi Bali sebagai institusi,”
sudah terakreditasi. Setidaknya sudah 90
persen RS pemerintah maupun swasta Anggota Komisi IX DPR RI
terakreditasi. Bahkan, 13 Puskesmas pun Suir Syam FOTO: OJI/JK
sudah terakreditasi. Akreditasi ini tentu
berdampak pada mutu layanan pasien
dalam mengakses layanan kesehatan. di mana kita menemukan bahwa ada untuk efektivitas proses akreditasi
Demikian terungkap dalam sejumlah rumah sakit yang berhenti apalagi dalam era otonomi daerah.
pertemuan Komisi IX DPR RI dengan memberikan layanan kesehatan yang Sejauh ini yang bersifat lokal hanyalah
Bupati Badung di Kantor Bupati Badung, masyarakat tidak mengetahui apa proses rekrutmen asesor, selebihnya
pertengahan Januari. Wakil Ketua Komisi masalah sebenarnya,” ungkap Nova saat masih bersifat sentralistik. Sehingga
IX DPR RI Ermalena yang memimpin pertemuan dengan Dinas Kesehatan muncul istilah para asesor berkesan
pertemuan ini, mengapresiasi capaian Sumut, organisasi profesi dan instansi “siluman”.
akreditasi RS tersebut. Data yang dirilis terkait di Kota Medan. Sebagaimana data dari BPJS
Dinas Kesehatan Provinsi Bali, ternyata Lebih lanjut, Nova menyampaikan, Kesehatan bahwa ada 140 RS di Sumut
hanya satu RS yang belum terakreditasi. dari hasil keterangan BPJS Kesehatan yang telah bekerja sama dengan BPJS
Selebihnya 5 RS sudah terakreditasi dan bahwa RS yang tidak lagi memberikan kesehatan dan sebanyak 121 rumah sakit
3 RS dalam persiapan akreditasi. layanan kesehatan bagi pasien BPJS (86 persen) sudah terakreditasi. Jenis
Sebagai bentuk pengawasan, Kesehatan karena belum memenuhi akreditasi terbanyak yaitu akreditasi
Ermalena menyampaikan, pihaknya syarat akreditasi. Dalam kesempatan ini, perdana sebanyak 74 rumah sakit
sangat berkepentingan melihat sejauh pihaknya menemukan fakta bahwa Dinas (53 persen), sedangkan pada tahun
mana akses kesehatan diberikan kepada Kesehatan Sumut merasa tidak dilibatkan 2019 ada 3 RS yang tidak melanjutkan
masyarakat di Badung ini. “Terutama dalam proses akreditasi rumah sakit. kerja sama dengan BPJS Kesehatan.
terhadap pelaksanaan program Jaminan “Ada temuan menarik, yakni Kepala Hal tersebut karena alasan tidak lulus
Kesehatan Nasional (JKN) yang akhir- Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara kredensialing, mengundurkan diri dan
akhir ini banyak RS memutus kerja mengeluhkan dalam proses akreditasi habis perjanjian kerja sama serta adanya
samanya dengan BPJS Kesehatan,” kata rumah sakit tidak dilibatkan sama sekali masalah internal. EKO/ES

EDISI 169 TH. 2019 PARLEMENTARIA 23