Page 24 - MAJALAH 169

PENGAWASAN

DPR Terus Pastikan

Perlindungan PMI

Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf saat menjadi narasumber dalam acara Forum Legislasi. FOTO: AZKA/JK

DPR RI akan terus memastikan perlindungan Pekerja jutaan pekerja migran Indonesia di
Migran Indonesia (PMI) atau Tenaga Kerja Indonesia luar negeri,” jelas Fahri saat memimpin
rapat kerja gabungan dengan Menteri
(TKI) di luar negeri. Melalui fungsi pengawasan, DPR RI Dalam Negeri, Kementerian Luar
telah membentuk Tim Pengawasan (Timwas) PMI guna Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan,
Kepala BNP2TKI, dan Kepala BPJS
memfokuskan pada perlindungan hak pekerja migran. Ketenagakerjaan beberapa waktu lalu.
Menurut Fahri, hadirnya UU PPMI
amun, hal ini juga perlu hingga kepulangan ke tanah air. UU merupakan sebuah kemajuan yang
dibarengi dengan respon tersebut merupakan perubahan dari perlu mendapat dukungan lebih lanjut
sigap pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 agar peraturan turunan dari UU bisa
menerima temuan yang tentang Penempatan dan Perlindungan segera diterbitkan, karena banyak
Ndiperoleh Timwas maupun Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri masyarakat yang menanti agar regulasi
komisi terkait. (UU PPTKILN). bisa diterapkan. Tak hanya itu, institusi
Keseriusan DPR dalam memberikan Diungkapkan Wakil Ketua DPR yang hadir dari lahirnya UU PPMI juga
perlindungan terhadap Pekerja Migran Koordinator Kesejahteraan Rakyat harus semakin komprehensif dan
Indonesia dibuktikan pada Oktober (Korkesra) Fahri Hamzah, pengesahan terintegrasi.
lalu, DPR membawa angin sejuk bagi UU PPMI adalah prestasi bagi DPR dan “Salah satu cara melakukan
Pekerja Migran Indonesia (PMI). Pasalnya pemerintah dalam upaya melindungi perlindungan adalah UU PPMI ini
telah disahkan Undang-Undang Nomor segenap pekerja migran di luar negeri. harus dijadikan peraturan-peraturan
18 Tahun 2017 tentang Perlindungan “Lahirnya UU 18/2017 termasuk teknis karena ini yang akan berlaku di
Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) prestasi dari pemerintah sekarang lapangan. Selain itu, semua institusi
yang mengatur jaminan perlindungan dan DPR sehingga kita telah memiliki yang bersinggungan harus semuanya
terhadap PMI sejak keberangkatan payung hukum yang progres bagi terbentuk dan terintegrasi supaya

24 PARLEMENTARIA EDISI 169 TH. 2019