Page 19 - MAJALAH 169

SUMBANG SARAN

beberapa kasus pencemaran limbah Industri (PPLI) yang beroperasi sejak menyayangkan kebijakan yang
B3 yang terjadi selama ini, seperti 1994 dan mengantongi izin operasi mengategorikan limbah yang mereka
pencemaran limbah B3 oleh pabrik- selama 30 tahun. Kepemilikan PPLI 95 hasilkan sebagai limbah B3, padahal
pabrik di sepanjang sungai Citarum. persen-nya dikuasai oleh DOWA (PMA dihasilkan dalam jumlah yang sangat-
Hampir 65 persen industri Indonesia asal Jepang), dan hanya 5 persen saja sangat besar.
terkonsentrasi di Jawa Barat, provinsi dikuasai Pemerintah Indonesia melalui Dampak dari rendahnya investasi
dimana Sungai Citarum terbentang Kementerian BUMN. Sejak 1994, tidak pengolahan limbah B3 adalah biaya
sepanjang 297 km dan melintasi 12 ada perusahaan pengolah limbah B3 transportasi yang menyebabkan biaya
wilayah administrasi kabupaten/ yang menandingi kapasitas olah PPLI. pengelolaannya pun menjadi semakin
kota. Terdapat kurang lebih 1.629 Padahal kebutuhan industri Indonesia mahal sehingga potensi pelanggaran
industri yang didominasi oleh industri terhadap jasa pengolahan limbah B3 tidak terelakkan. Pelanggaran yang
tekstil, logam. elektronik, dan kimia dipastikan akan terus bertambah seiring terjadi dapat terjadi di sepanjang
di sepanjang Daerah Aliran Sungai rantai penyimpanan, pengumpulan,
(DAS) Citarum dengan hanya sekitar 20 Dampak dari rendahnya pengangkutan, pemanfaatan,
persen-nya saja yang mengolah limbah investasi pengolahan pengolahan, penimbunan, hingga
yang dihasilkan. Selebihnya membuang pembuangan. Padahal PP No. 101 Tahun
langsung ke DAS Citarum tanpa limbah B3 adalah 2014 tentang Pengelolaan Limbah
pengolahan. Penelitian terhadap kualitas biaya transportasi B3 telah rinci mengatur tiap tahap
air sungai Citarum menunjukkan bahwa pengelolaan limbah B3 dengan konsep
konsentrasi beberapa logam berat dan yang menyebabkan Cradle to Grave, yaitu pengawasan
senyawa organik berbahaya telah jauh biaya pengelolaannya mulai dari dihasilkannya limbah sampai
melampaui baku mutu. Greenpeace pun menjadi semakin dibuang atau ditimbunnya limbah,
pada tahun 2016 mencatat kerugian dengan dilengkapi sistem manifes yang
yang diderita akibat pencemaran DAS mahal sehingga potensi memungkinkan kita untuk mengetahui
Citarum mencapai Rp 11,4 triliun. pelanggaran tidak di mana posisi limbah B3 yang dikelola.
Kasus yang masih segar di terelakkan. Harus diakui bahwa anggaran dan
pemberitaan media massa akhir-akhir ini perangkat pengawasan yang rendah
adalah pencemaran fly ash dan bottom menyebabkan pelanggaran lingkungan
ash sisa pembakaran batubara di Desa tumbuhnya industri. terus terjadi. Namun bila perhatian
Lakardowo, Mojokerto yang menurut Data yang berhasil dikumpulkan pemerintah tidak menyasar pada upaya
hasil audit Kementerian LHK dilakukan mengenai persebaran izin pengolahan peningkatan jumlah dan persebaran
oleh oknum transporter limbah B3 PT limbah B3, yang merupakan data tahun perusahaan pengolah limbah B3,
Putra Restu Ibu Abadi (PRIA). Supir 2009-2012, menunjukkan bahwa dari utamanya di daerah basis industri,
angkutan limbah B3 PT PRIA, dengan 141 izin pengolahan yang diberikan maka upaya pengawasanpun akan
inisiatif sendiri atau dengan persetujuan hanya 20 saja yang sejenis PPLI, yaitu sia-sia. Pelanggaran demi pelanggaran
warga yang minim informasi, menimbun yang mengolah limbah B3 industri lain. dipastikan akan tetap terjadi.
limbah B3 tersebut di rumah dan Sebagian besarnya, yaitu sebanyak 121
pekarangan penduduk sebagai material izin, adalah izin pengolahan limbah B3 Kehadiran Negara dalam
urug. Kasus ini telah menyebabkan untuk kegiatan sendiri. Persebarannya Pengelolaan Limbah B3
gangguan kesehatan, penurunan pun tidak merata di seluruh Indonesia, Negara diharapkan tidak hanya hadir
kualitas lingkungan, penurunan produksi hanya berpusat di Jawa dan beberapa sebagai regulator, pemberi izin, atau
tanam, serta konflik sosial ditengah di Sumatera dan Kalimantan Timur. pengawas dalam pengelolaan limbah
warga desa Lakardowo. Walupun sepanjang 2013-2014 jumlah B3. Lebih dari itu, pemerintah diharapkan
usaha pengelola limbah B3 meningkat dapat memacu pertumbuhan investasi
Biaya Pengolahan Mahal hingga 77 persen. namun jumlah ini perusahaan pengolah limbah B3, atau
Pengolahan limbah B3 dengan belumlah cukup mengimbangi potensi bahkan dapat mengembangkan BUMN/
perkembangan teknologi yang ada limbah B3 di Indonesia yang mencapai BUMD pengolah limbah B3 yang dapat
saat ini belum sepenuhnya mencapai kurtang lebih 193 juta ton. pula bekerjasama dengan investasi
pengolahan dengan biaya rendah atau Pengaturan Terlalu Ketat dalam atau luar negeri. Pemerintah juga
ekonomis. Dengan kata lain, mengolah perlu mendorang sekaligus mendukung
limbah B3 adalah mahal. Padahal tonase Beberapa kalangan menilai lembaga penelitian dan perguruan
limbah B3 setiap perusahaan cukup pengaturan tentang pengelolaan limbah tinggi dalam berinovasi menghasilkan
besar. Besarnya biaya pengolahan B3 di Indonesia terlalu ketat, bahkan teknologi pengolahan limbah B3 yang
bergantung pada jenis limbah dan lebih ketat dari negara industri maju, ramah lingkungan dan ekonomis.
teknologi pengolahannya. salah satunya pengaturan kategori Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat
Dalam beberapa dasawarsa terakhir, limbah B3 berasal dari sumber spesifik menekan biaya pengelolaan limbah B3
perusahan pengolah limbah B3 yang yang dikeluhkan di antaranya oleh sehingga di masa yang akan datang
dikenal luas oleh kalangan industri industri pertambangan, pembangkit
adalah PT Prasadha Pamunah Limbah listrik tenaga batubara, atau industri ketaatan industri untuk mengelola
kelapa sawit. Kalangan tersebut limbah B3 akan semakin meningkat.

EDISI 169 TH. 2019 PARLEMENTARIA 19