Page 16 - MAJALAH 169

AMA
LAPORAN UTAMA
LAPORAN UT

Pengelolaan Limbah “Nah sekarang kan kalau kayak “Beberapa bulan di tahun lalu jadi
gitu kan bisa dilihat bahwa yang lebih menjelang akhir 2018 memang agak
Bahan Berbahaya Beracun menguntungkan yang mana? Ya proses perizinan agak tersendat. Waktu
pemanfaatan dong. Kita kan enggak itu kan ada sistem yang namanya Online
(B3) sudah diatur dalam butuh lahan lagi, limbah tersebut bisa Submission System (OSS) itu memang
Undang-Undang (UU) dipakai digunakan lagi. Nah itu yang kita di-stop semua dulu. komplain juga
kedepankan sekarang,” jelas dia. banyak, tapi kan kita sedang menata
Nomor 32 Tahun 2009 Kewenanangan dalam mengeluarkan perizinan menjadi satu pintu. Agak
tentang Perlindungan dan perizinan pengelolaan Limbah B3, tidak mandeg beberapa bulan tapi sekarang
semua dikeluarkan oleh Kementerian Alhamdulillah sudah berjalan Kembali,”
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). ulah Vivien.
Penyimpanan sementara Limbah B3 skala Masih banyak perusahaan-
Lingkungan Hidup. kabupaten dan kota, izinnya dikeluarkan perusahaan yang belum mengelola
oleh bupati atau walikota. Untuk itu, limbahnya secara baik. Kendala itulah
pengawasannya juga dilakukan oleh yang dihadapi Dirjen PSLB3 ketika
KEMUDIAN
sebagai bupati atau walikota. Karena siapa yang dihadapkan dengan pengelolaan Limbah
turunannya memberi izin, maka ia yang melakukan B3 yang dilakukan oleh perusahaan-
juga diterbitkan
Peraturan
Pemerintah
nomor 101 Tahun
2014 tentang
Pengelolaan
Limbah B3.
Dengan tujuan untuk mengurangi resiko
limbah B3 terpapar ke lingkungan dan
manusia.
“Limbah B3 itu berbeda cara
pengendaliannya. Limbah tersebut
harus kita kelola itu dari hulu ke hilir. Dirjen
Ada kegiatan pengurangan, ada Pengelolaan
Sampah
kegiatan penyimpanan, pengangkutan, dan Limbah
pengumpulan pemanfaatan, penimbunan B3 (PSLB3)
dan pengolahan. itu semua dari Kementerian
setiap aspek pengelolaan limbah B3 Lingkungan
itu menggunakan izin,” terang Dirjen Hidup dan
Pengelolaan Sampah dan Limbah Kehutanan
(KLHK).
B3 (PSLB3) Kementerian Lingkungan FOTO: ARIEF/JK
Hidup dan Kehutanan (KLHK) Rosa
Vivien Ratnawati kepada Parlementaria pengawasan. perusahaan.
beberapa waktu lalu. Sementara itu, izin pemanfaatan Kalau perusahaan perusahaan
Pada prinsipnya, pengelolaan Limbah Limbah B3 dikeluarkan oleh menteri. multinasional atau perusahaan
B3 itu Cradle to Grave dimana artinya Beberapa Limbah B3 masih bisa internasional menurut Vivien biasanya
harus bisa mengenali jenis Limbah B3 itu dimanfaatkan sebagai produk ekonomis, lebih mudah untuk mengajaknya taat
mulai sejak dikeluarkan dari sumbernya misalnya pemanfaatan sisa dari kegiatan pada aturan. Karena memang pasar dari
sampai dengan dimusnahkan. Namun yang menggunakan batubara. Fly Ash perusahaan tersebut adalah luar negeri
seiring dengan perkembangan teknologi, dan Bottom Ash dari PLTU misalnya yang biasanya dituntut untuk melakukan
orang mulai bisa mendayagunakan bisa dimanfaatkan jadi road bis atau pengelolaan lingkungan dengan baik.
limbah atau sampah sebagai sesuatu bahan-bahan untuk jalan serta bisa Jadi kebijakan perusahaan tersebut
yang bermanfaat. juga dimanfaatkan menjadi bata merah.
“Kita sekarang prinsipnya jadi Termasuk juga pengolahan limbah yang
Cradle to Cradle. Artinya kita masih dibakar menggunakan insinerator serta ROSA VIVIEN RATNAWATI
bisa menggunakan limbah B3 nya penimbunan dengan membuat Landfill, Dirjen Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 (PSLB3) Ke menterian
itu dan yang kita kedepankan adalah keduanya harus mendapatkan izin dari Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)
pemanfaatannya,” tambah Vivien. menteri.
Kalau bicara dunia perindustrian Sepanjang tahun 2018 jumlah
yang meningkat, investasi dalam dunia permohonan izin yang masuk ke KLHK Bina Pe rusahaan
industri juga meningkat, kemudian sebanyak 580 perizinan. Dari sejumlah
industri tersebut menghasilkan limbah, tersebut, ada enam permohonan ditolak
itu akan menjadi cost atau biaya bagi karena tidak memenuhi persyaratan.
industri itu sendiri. Untuk itu dengan Kemudian, setelah diproses, yang
mengedepankan pemanfaatan, Limbah terbit perizinannya sejumlah 66 persen. Pengelola Limbah
itu bukan menjadi cost melainkan menjadi Sedangkan sisanya akan dilanjutkan
sesuatu yang bersifat ekonomis dan bisa pada tahun 2019 untuk diselesaikan dan
dimanfaatkan. diproses lebih lanjut.

16 PARLEMENTARIA EDISI 169 TH. 2019