Page 17 - MAJALAH 169

LAPORAN UT AMA
LAPORAN UTAMA

perusahaan pengelola limbah B3 masih pengurusan perizinan, tentu saja tidak
Di seluruh Indonesia, belum banyak dan belum tersebar. bertentangan dengan regulasi yang ada.
perusahaan pengelola Kebanyakan perusahaan tersebut berada “Saya berulang kali kalau ada
limbah B3 masih belum di Pulau Jawa, sedangkan di Kalimantan kesempatan seperti ini (berbicara dengan
media), saya selalu sampaikan, silakan
dan Sulawesi masing-masing cuma ada
banyak dan belum satu perusahaan pengolah limbah. Untuk berinvestasi dan hitung Limbah B3 yang
tersebar. di wilayah Ambon dan Papua keberadan ada di daerahnya. Nah kalau memang
perusahaan pengelola limbah masih mau mengajukan izin, saya bantu. Jangan
belum ada. pernah bilang susah, karena saya pasti
Memang untuk untuk berinvestasi akan bantu itu,” tegas Vivien.
terhadap pengelolaan lingkungan diyakini di bidang pengelolaan limbah masih Vivien berharap pemerintah dalam
juga baik. kurang dilirik oleh investor. Kalaupun pengolahan Limbah B3 di Indonesia
“Tapi kalau kayak perusahaan ada, investor cenderung khawatir akan kedepan terus membantu dan
keluarga, perseorangan, itu yang sedikit susahnya dalam pengurusan perizinan, membuka luas untuk investasi jasa
berat membinanya. Tapi apapun itu, ya padahal Ditjen PSLB3 pengolah Limbah B3. Juga terus
kita harus coba terus untuk membina selalu membuka diri mengedepankan prinsip circular
dan mengajaknya untuk taat pada aturan bersama-sama economy artinya limbah
pengelolaan limbah,” tuturnya. untuk membantu itu diprioritaskan untuk
Ditjen PSLB3 fokus pada pembinaan dalam dapat dimanfaatkan
terhadap perusahaan. Untuk itu, dan bernilai
Vivien selalu menyampaikan kepada ekonomis. ES
perusahaan-perusahaan itu agar
mengelola Limbah B3 nya dengan baik.
Kalau Ditjen PSLB3 yang menemukan
indikasi pelanggaran, biasanya akan
dibina terlebih dahulu dan diajak untuk
sama-sama memperbaiki sistem
pengelolaan limbah mengikuti regulasi
yang ada, sebelum perusahaan tersebut
ditindak oleh Ditjen Penegakan Hukum
(Gakkum).
Selain itu, kendala dalam pengelolaan
Limbah B3 di Indonesia adalah
keterbatasan fasilitas. Karena sesuai
dengan amanat UU Nomor 32 Tahun
2009 dikatakan bahwa penghasil Limbah
B3 harus mengelola Limbahnya sendiri
kemudian dalam mengelolanya harus
memiliki izin. Namun bila tidak
mampu mengelola maka
diperkenankan memakai
pihak ketiga yang
memiliki izin.
Di seluruh
Indonesia,

ROSA VIVIEN RATNAWATI

Dirjen Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 (PSLB3) Ke menterian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)
Bina Pe rusahaan

Pengelola Limbah

FOTO: ARIEF
EDISI 169 TH. 2019 PARLEMENTARIA 17