Page 21 - MAJALAH 169

PENGAWASAN

akan datang. 2019 dianggarkan Rp 8,9 triliun. Ini artinya oleh Komisi Pemberantasan Ko rupsi

Dikatakannya manfaat Dana Otsus, memberikan satu afirmasi besar untuk (KPK). Disinilah dituntut tanggung
terutama di Papua, masih sangat besar. pembangunan,” tandas Fadli. jawab kepala daerah sebagai penguasa
Ia mengaku bahwa hal seperti ini perlu Mengingat masih pentingnya anggaran dana Otsus tersebut. Tidak
dievaluasi lebih awal, sebelum masa Dana Otsus tersebut, pihaknya akan hanya itu, ia juga meminta Presiden
berlaku UU tersebut habis agar dapat mendorong pentingnya sinergi antar Joko Widodo untuk berbincang
dipastikan kelanjutannya. Hal tersebut perangkat pemerintahan dalam langsung dengan MRP sebagai
diungkapkan Fadli saat menjadi keynote melaksanakan alokasi Dana Otsus. perwakilan resmi masyarakat adat
speaker pada acara seminar nasional Karena setiap daerah memiliki dan orang asli papua, sekaligus ikut
bertajuk ‘Exit Strategy’. Menyongsong karakteristik yang berbeda-beda, mengevaluasi keberadaan Otsus.
Berakhirnya Dana Otsus Papua Tahun maka yang perlu dipikirkan bagaimana Hal serupa juga terjadi pada
2001’ yang digelar oleh Pusat Penelitian pengelolaan dana bisa lebih independen, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam
Badan Keahlian DPR RI (BKD) di Gedung sehingga bisa menyentuh seluruh lapisan (NAD). Dalam Undang-undang
Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta masyarakat. Pemerintahan Aceh Pasal 179 (ayat
(11/12). “Tinggal bagaimana strateginya 2), disebutkan dana Otsus ditujukan
“Kita ingin membuat suatu kajian dan antara pemerintah provinsi dengan untuk membiayai pembangunan,
mungkin nanti direkomendasi, bahkan pemerintah kabupaten dan kota, terutama pembangunan dan
bisa dijadikan bagian dari kebijakan, dimana standarnya juga agak berbeda. pemeliharaan infrastruktur,
termasuk revisi terhadap Undang- Begitupun dengan di Papua, yang pemberdayaan ekonomi rakyat,
Undang Otsus Papua ke depan yang jelas juga sangat berbeda. Misalnya pengentasan kemiskinan, serta
mungkin pada periode DPR RI yang pembagian antara pengelolaan oleh pendanaan pendidikan, sosial, dan
akan datang sudah kita bicarakan dari provinsi dan pengelolaan oleh kabupaten kesehatan.
sekarang sebagai rekomendasi,” jelas kota. Ada yang 60 banding 40 ada Dari sana terlihat bahwa seharusnya
Fadli. yang 80 banding 20,”ungkapnya sambil dana Otsus digunakan dalam
Menurutnya, Dana Otsus bagi Papua menekankan masih pentingnya dana pengentasan kemiskinan di seluruh
tersebut masih sangat diperlukan, otonomi khusus. wilayah Provinsi NAD. Sayangnya,
terutama untuk bidang pendidikan sejak 11 tahun dana Otsus itu bergulir,
dan kesehatan. Namun yang harus Pro Kontra Kelanjutan Dana namun angka kemiskinan di Aceh
diper hatikan adalah bagaimana dana Otsus masih berada pada 16,9 persen. Dirilis

tersebut dapat tepat sasaran, dan Sementara itu sebagaimana dari data BPS pada bulan Maret 2018,
tidak diselewengkan. Sebagaimana diketahui, ada beberapa pihak yang jumlah penduduk miskin di Aceh
diketahui selama ini masih ada oknum menilai dana atau anggaran otsus bertambah 10 ribu jiwa, dari 829 ribu
perangkat pemerintah yang melakukan tidak efektif dan efisien. Hal tersebut jiwa pada bulan September 2017 lalu
penyelewengan, sehingga mengganggu salah satunya diungkapkan oleh meningkat menjadi 839 ribu jiwa pada
jalannya alokasi Dana Otsus oleh Ketua Majelis Rakyat Papua, Timotius tahun 2018. Dengan demikian, angka
pemerintah. Murib. Dikutip dari berbagai media kemiskinan di Aceh menempati juara
“Kalau Dana Otsus ini tepat massa, termasuk BBC News Indonesia pertama termiskin di Sumatera dan
sasaran, saya kira akan luar biasa. Aceh pada Rabu (21/11/2018), Timotius juara ke enam di seluruh Indonesia.
contohnya yang kurang lebih mendapat mengatakan bahwa puluhan triliun Menanggapi hal tersebut Tenaga
anggaran Rp 8 triliun tahun 2018 dan rupiah yang dikucurkan setiap tahun Ahli Kantor Staf Kepresidenan, Ali
dari Negara tidak berdampak pada Mochtar Ngabalin kepada wartawan
kesejahteraan warga asli papua. mengatakan, bahwa pemerintah akan
Pasalnya hingga kini Papua masih mengevaluasi alokasi dana otsus.
mencatat angka kemiskinan terbesar, Dengan kata lain kebijakan tersebut
sekitar 21 persen. tidak akan dihentikan pada tahun 2021,
Tidak hanya itu, dalam bidang mengingat pembangunan di Papua
pendidikan dan kesehatan, serta masih diperlukan terutama infrastruktur.
ekonom Timotius juga menilai Papua “Bahwa pemerintah akan
masih minim. Ia menilai hal tersebut melakukan evaluasi kemudian dari data
salah satunya disebabkan karena dan laporan yang disampaikan Pemprov
penggunaan dana otsus yang tidak Papua, tentu akan jadi pertimbangan.
tepat sasaran. Dana yang seharusnya Bahwa ada evaluasi penambahan dana
digunakan untuk kesehatan seperti dan ada komentar bahwa Otsus tak
membangun rumah perawat di daerah berikan dampak, tak juga begitu, karena
pedalaman, namun justru digunakan Papua luas dan sangat sulit dijangkau,”
untuk membuat dermaga dan jelas Ali Mochtar Ngabalin sambil
jembatan. Oleh karena itu ia menilai menjelaskan bahwa perhatian Presiden
perlunya audit dana otsus oleh Badan Joko Widodo kepada Papua sangat
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon Pemeriksa Keuangan (BPK), bahkan besar. AYU/ES

EDISI 169 TH. 2019 PARLEMENTARIA 21