Page 25 - MAJALAH 169

PENGAWASAN

pelayanan itu cepat, jadi basis datanya
kuat dan itu yang kita tagih,” tutur Fahri.
“... Semua
Tanpa aturan turunan UU institusi yang
PMI tidak berjalan efektif bersinggungan ini
Namun, hingga saat ini pemerintah harus semuanya
belum juga menerbitkan aturan terbentuk dan
pelaksana berupa Peraturan Pemerintah terintegrasi supaya
(PP). Sehingga, jaminan perlindungan
terhadap pekerja migran di luar negeri pelayanan itu cepat,
dinilai belum optimal. Pasalnya, PP jadi basis datanya
sangat dibutuhkan, mengingat saat kuat dan itu yang
ini kasus-kasus soal pekerja migran kita tagih,”
Indonesia di luar negeri terus meningkat.
Wakil Ketua DPR RI
Untuk itu, DPR terus menyuarakan Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) FOTO: AFR/JK
agar pemerintah segera menuntaskan Fahri Hamzah
implementasi UU Nomor 18 Tahun 2017
tentang PPMI. Dengan diterapkan UU
PPMI, diharapkan pekerja migran bisa
lebih maksimal. belum terbitnya PP tersebut sebetulnya
“Sebagaimana catatan dari rapat ... hingga saat ini bisa diatasi dengan memperkuat
lalu, kita ketahui bahwa yang paling pemerintah belum juga koordinasi antar instansi terkait. Seperti
penting adalah menuntaskan indikasi Kementerian Ketenagakerjaan, Badan
teknis dari UU No 18 Tahun 2017, yakni menerbitkan aturan Penempatan dan Perlindungan
upaya regulasi dan pelembagaan pelaksana berupa Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), dan
atau institusionalisasi dari akibat UU Peraturan Pemerintah Kementerian Luar Negeri.
tersebut,” ungkap Fahri. Dede mengakui tanpa adanya
(PP). Sehingga, jaminan
Pemerintah memperkuat perlindungan terhadap PP sebagai pelaksana UU PPMI
koordinasi antar instansi menjadikan BNP2TKI tidak bebas
bergerak menjalankan tugasnya mulai
Hal senada juga disuarakan, Ketua pekerja migran di luar penempatan dan perlindungan terhadap
Komisi IX DPR, Dede Yusuf Macan negeri dinilai belum buruh migran Indonesia di luar negeri.
Effendi yang berharap lahirnya UU “Padahal UU-nya sudah selesai sejak di
PPMI dapat melindungi tenaga kerja kita optimal. akhir 2017,” ujarnya.
mulai berangkat sampai pulang. Namun, Berbeda saat masih berlakunya
yang disayangkan adalah belum adanya “Kasus Penjualan PMI di Singapura: UU No.39 Tahun 2004 tentang
Peraturan Pemerintah (PP). Bagaimana Nasib UU PMI”. Penempatan dan Perlindungan
“Hingga saat ini, PP belum juga Menurutnya, tidak adanya PP Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
turun,” ungkap Ketua Komisi IX DPR semakin memperumit berbagai dinilai Dede Yusuf, lebih difokuskan
Dede Yusuf Macan Effendi dalam persoalan implementasi perlindungan pada penempatan semata. Saat itu
diskusi di Gedung DPR bertajuk, TKI di luar negeri. Meski begitu,
pemerintah memiliki peran yang tidak
terlampau banyak karena lebih dikuasai
pihak swasta dalam penempatan PMI.
“...tanpa adanya PP Belum lagi, sistem penempatan PMI
sebagai pelaksana UU di luar negeri tidak mengatur sanksi
PPMI menjadikan BNP2TKI tegas terhadap pihak swasta yang
tak bebas bergerak menyimpang.
“Melalui UU 18/2017 hasil revisi UU
menjalankan tugasnya 39/2004 dipandang mampu memberi
mulai penempatan dan perlindungan yang cukup. Namun itu
perlindungan terhadap tadi, (kendalanya) aturan pelaksana
buruh migran Indonesia di dari UU belum ada, makanya PP ini
luar negeri. “Padahal UU- menjadi keharusan. Dalam UU 18/2017
ini juga mengamanatkan pembentukan
nya sudah selesai sejak di badan khusus yang menangani sektor
akhir 2017.” pekerja migran Indonesia di luar negeri.
FOTO: AZK/JK Ketua Komisi IX DPR RI Bukan tidak mungkin BNP2TKI bakal
berganti nama atau tetap dengan nama
Dede Yusuf M. Effendi
BNP2TKI,” tutupnya RNM/ES
EDISI 169 TH. 2019 PARLEMENTARIA 25