Page 22 - MAJALAH 169

PENGAWASAN

Akreditasi RS Dukung

Layanan dan Kualitas Mutu

Program JKN

omisi IX DPR RI mendukung
penuh peningkatan mutu
pelayanan rumah sakit
melalui pemenuhan akreditasi
Kdan mendesak Kementerian
Kesehatan RI bersama Komisi Akreditasi
Rumah Sakit (KARS) dan Badan
Pengawas Rumah Sakit (BPRS) bersama
seluruh pemangku kepentingan rumah
sakit melakukan percepatan pelaksanaan
akreditasi rumah sakit.
Selain itu yang tidak kalah penting,
Komisi IX DPR RI juga menekankan
kepada Kementerian Kesehatan bersama
dengan Pemerintah Daerah melakukan
pembinaan dan pengawasan agar
pelayanan kesehatan yang diberikan
kepada peserta Jaminan Kesehatan
NAsional (JKN) dari RS yang belum Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf M. Effendi. FOTO: ANDRI/JK
memenuhi akreditasi RS tetap memenuhi
standar pelayanan kesehatan program
JKN sesuai peraturan perundang- Dalam rapat tersebut Komisi IX juga rekomendasi, bertanggung jawab
undangan, hal ini berlaku sampai 30 Juni mendesak Kementerian Kesehatan memastikan mutu pelayanan kesehatan
2019. RI, KARS, BPRS dan seluruh asosiasi bagi peserta JKN sesuai peraturan
Saat memimpin rapat, Ketua Komisi rumah sakit untuk berkomitmen perundang-undangan,” papar Dede.
IX Dede Yusuf M. Effendi meminta memenuhi tenggat waktu pemenuhan Dede melanjutkan, hal tersebut
penjelasan dari KARS. “Kita ingin tahu akreditasi rumah sakit yaitu paling berdasar pada surat rekomendasi dari
seperti apa sih KARS ini, atau komite lambat Juni 2019, sesuai surat HK.03.01/ Menteri Kesehatan terhadap 551 rumah
akreditasi ini, lalu apa sih yang diteliti?” MENKES/768/2018. sakit dengan rujukan surat HK.03.01/
tanya Dede. Di sisi lain, Kepala Divisi Persoalan pemutusan kontrak kerja MENKES/768/2018 dan 169 rumah
Humas KARS menjelaskan tentang sama Badan Penyelenggara Jaminan sakit berdasarkan surat HK.03.01/
kinerja KARS. Menurutnya selama tahun Sosial (BPJS) Kesehatan dengan sejumlah MENKES/18/2019. Komisi IX DPR RI
2018 ini sudah mengakreditasi 610 RS rumah sakit pada awal tahun ini menjadi juga mendesak BPRS Pusat dan BPRS
dengan program khusus, dan 372 RS sorotan Komisi IX DPR RI. Apalagi, dalih Provinsi untuk mengintensifkan peran
dengan program reguler. yang dipakai pemerintah atas pemutusan dan fungsinya sebagai pembina dan
Sebelumnya pada Januari 2019, kerja sama tersebut adalah tidak pengawas rumah sakit sebagaimana
Komisi IX beserta mitra kerja melakukan terpenuhinya syarat akreditasi sebagai diamanatkan oleh Undang-Undang
Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan salah satu ketentuan kerja sama RS Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
RI dan Rapat Dengar Pendapat dengan dengan BPJS Kesehatan. Sakit.
Dirut BPJS Kesehatan serta Rapat Dengar Terkait hal itu, Komisi IX DPR RI Selain rapat kerja yang telah
Pendapat Umum dengan KARS, Ketua mendesak Kementerian Kesehatan RI dilakukan, Komisi IX juga menindaklanjuti
BPRS, Ketua Perhimpunan Rumah dan BPJS Kesehatan untuk melakukan dengan Kunjungan Kerja Spesifik ke
Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), Ketua sosialisasi yang masif kepada masyarakat berbagai daerah salah satunya ke
Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia terkait keberlanjutan pelayanan Provinsi Sulawesi Selatan. Tim Kunspek
(ARSSI), Ketua Asosiasi Rumah Sakit kesehatan bagi peserta JKN dari RS Komisi IX dipimpin oleh Anggota Komisi
Daerah Seluruh Indonesia (ARSADA) dan yang sebelumnya dilakukan pemutusan IX DPR RI Suir Syam, bertemu dengan
Persatuan Rumah Sakit Swasta Nasional perjanjian kerja sama. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
(PERSANA). “Rumah sakit yang diberikan Sulawesi Selatan dan jajarannya, Kepala

22 PARLEMENTARIA EDISI 169 TH. 2019