Page 14 - MAJALAH 169

LAPORAN UT AMA
LAPORAN UTAMA

Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
oleh perusahaan harus sesuai dengan regulasi yang ada.
Pada umumnya, suatu perusahaan hanya menyalurkan
limbah kepada pihak ketiga tanpa melalui tahap
pengolahan awal, sehingga berakibat sering terjadinya
pelanggaran aturan, yakni pembuangan limbah yang
tidak terkontrol.

DALAM tertarik untuk segera menerapkannya.
beberapa waktu “Pengelolaan limbah B3
ini, Panja Limbah yang bernilai ekonomi itu bisa
dan Lingkungan menciptakan peluang bisnis baru.
Hidup Komisi Tentu akan bermanfaat
VII DPR RI untuk perusahaan
melakukan dan juga diharapkan
pengawasan bermanfaat bagi
secara serius warga sekitar. Baik
terhadap dalam hal ekonomi
pengelolaan limbah B3 dari ataupun lingkungan,” ujar
berbagai perusahaan di tanah air. Nawafie.
Komisi VII ingin memastikan apakah Sebagai
pengelolaan limbah dari perusahaan legislator asal
yang disambanginya sudah sesuai daerah pemilihan
dengan regulasi yang ada, dan jika Jawa Barat, Nawafie
ditemukan penyimpangan maka proses sangat concern
penegakkan hukum akan ditegakkan. dengan pencemaran
Banyak perusahaan yang merasa limbah B3 yang terjadi
enggan membuat fasilitas pengelolaan di Sungai Citarum.
lantaran mereka tidak mau mengikuti Menurutnya, kondisi Sungai
proses perizinan yang dianggap Citarum justru menjadi
panjang, karena harus melalui momok menyeramkan
beberapa pengujian. Izin Pembuangan bagi masyarakat di Jawa
Limbah Cair (IPLC) yang dikeluarkan Barat, ini dikarenakan
oleh pemerintah daerah juga dianggap air yang mengalir di
banyak pihak tidak memperhatikan Sungai Citarum telah
dampak yang akan terjadi akibat tercemari oleh limbah
pembuangan limbah. yang beracun dan
Terkait hal tersebut, Anggota Komisi berbahaya (B3).
VII DPR RI Nawafie Saleh mengatakan Salah satu
bahwa melalui pembinaan untuk sumber
memudahkan proses perizinan serta
pengelolaan limbah yang dapat bernilai
ekonomi, pihak perusahaan pasti akan

NAWAFIE SALEH
Anggota Komisi VII DPR RI
Ancaman Serius

Pencemaran Limbah B3

14 PARLEMENTARIA EDISI 169 TH. 2019