Page 9 - MAJALAH 169

LAPORAN UTAMA
LAPORAN UT AMA

Komisi VII ingin mengetahui bagaimana
mekanisme pengeluaran izin tersebut
dilakukan, apakah sudah sesuai dengan
regulasi dan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.
“Kami menyampaikan beberapa
Tim Kunjungan pertanyaan yang berkaitan dengan
Kerja Komisi masalah izin pengolahan limbah. Dan
VII DPR RI kami juga menugaskan satuan kerja di
melakukan Dirjen Penegakan Hukum KLHK untuk
sidak
pengelolaan melaksanakan pemeriksaan selama 5
limbah PT hari kerja kepada perusahaan itu. Apabila
Indorama di nanti ditemukan indikasi pelanggaran,
Purwakarta. maka akan menjadi temuan bagi Panja
FOTO: DEP/JK
Limbah dan Lingkungan Komisi VII DPR
memastikan pelaksanaan pengolahan “Kalau perusahaan ini (terbukti) RI,” jelasnya.
limbah yang dilakukan oleh pihak industri bermasalah, maka harus diproses sesuai Berdasarkan penelitian yang
tidak melanggar ketentuan perundangan- dengan ketentuan Undang-Undang dilakukan oleh beberapa organisasi
undangan. Nomor 32 Tahun 2009 dan diberikan lingkungan, pencemaran lingkungan yang
“Apabila terbukti ada pelanggaran sanksi pidana kepada pihak perusahaan terjadi memang sudah pada taraf
yang dilakukan oleh pihak perusahaan, atas kesalahan yang dilakukannya itu. yang sangat mengkhawatirkan dan
maka akan dikenakan sanksi sesuai Pencemaran limbah B3 juga dapat menimbulkan kerugian ekonomi hingga
dengan aturan hukum yang ada, yakni dikategorikan sebagai kejahatan terhadap bernilai triliunan rupiah. Kerugian tersebut
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 lingkungan hidup. “ tandasnya. meliputi berbagai bidang, diantaranya
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Nasir merasa sangat bidang pertanian, perikanan, peternakan
Lingkungan Hidup,” tandas Nasir. mengkhawatirkan terjadinya pencemaran dan kesehatan.
Ia meminta kepada para pemangku lingkungan yang disebabkan adanya Sehubungan dengan hal tersebut,
kepentingan di jajaran KLHK agar pembuangan limbah ke sungai yang Komisi VII meminta kepada pemerintah
melakukan kajian kembali terhadap dilakukan oleh perusahaan, oleh agar menindak tegas pihak industri
pengelolaan limbah B3 dari perusahaan karenanya ia meminta agar dilakukan yang melanggar peraturan tentang
yang telah disambangi bersama-sama pendalaman dan kajian yang lebih pengelolaan limbah dan telah melakukan
itu, mulai dari proses produksi sampai seksama lagi terhadap proses kejahatan terhadap lingkungan hidup
dengan proses limbah yang dihasilkan. pengolahan limbah dan terkait masalah itu. Sebab kalau sampai lahan pertanian
“Kita akan memberikan surat kepada pemberian izinnya. dan air tercemar, maka penduduk yang
KLHK agar dapat dilakukan audit
gabungan. Dimana nantinya Kementerian
LHK akan melakukan auditnya selama
kurun waktu satu minggu. Kajian itu
yang akan membuktikan dan melihat
bagaimana proses pengelolaan limbah
yang dilakukan oleh pihak perusahaan,”
ujar legislator Partai Demokrat itu.
Nasir menegaskan, dalam operasional
pengolahan limbah, sebuah pabrik
harus mengikuti aturan sesuai dengan Tim Kunjungan
ketentuan Undang-Undang Nomor Kerja Komisi
32 Tahun 2009 tentang Perlindungan VII DPR RI
melakukan
sidak
Pencemaran Lim bah B3 pengelolaan
limbah PT
Antam Bogor.
FOTO: DEP/JK
Tergolong Kejaha tan Lingkungan bermata pencaharian sebagai petani,
peternak maupun pengusaha tambak
bisa kehilangan pekerjaannya.
“Jika hal demikian terus terjadi,
maka roda perekonomian di daerah
tersebut tidak akan berputar dan akan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dikatakannya, banyak pertanyaan menambah angka pengangguran
(PPLH). Dalam Undang-Undang tersebut yang disampaikan Komisi VII DPR kepada serta kemiskinan. Oleh karenanya,
dijelaskan bahwa semua perusahaan perusahaan-perusahaan yang telah sesuai aturan perundang-undangan
yang akan membuang limbah wajib disambangi oleh Panja Limbah yang yang berlaku, limbah B3 harus dikelola
mengamankan limbahnya sampai proses berkaitan dengan masalah perizinan. dengan baik agar tidak menimbulkan
terakhir, sehingga berdampak baik bagi Sesuai tugas dan fungsi pengawasan polusi air maupun tanah,” pungkasnya.
lingkungan. yang melekat pada lembaga DPR, DEP/ES

EDISI 169 TH. 2019 PARLEMENTARIA 9