Page 7 - MAJALAH 169
P. 7

PROLOG





                                              “... pihak pemberi izin juga     bahwa melalui pembinaan untuk
                                               seharusnya mengetahui           memudahkan proses perizinan serta
                                                prosesnya secara baik.         pengelolaan limbah yang dapat bernilai
                                                 “Kasus pencemaran             ekonomi, pihak perusahaan pasti akan
                                                                               tertarik untuk segera menerapkannya.
                                              limbah yang terjadi saat ini        “Pengelolaan limbah B3 yang bernilai
                                               kondisinya sudah sangat         ekonomi itu bisa menciptakan peluang
                                                  mengkhawatirkan. “           bisnis baru. Tentu akan bermanfaat
                                                                               untuk perusahaan dan juga diharapkan
                                                                               bermanfaat bagi warga sekitar. Baik
                                                                               dalam hal ekonomi ataupun lingkungan,”
                                              yang ‘nakal’, harus benar-benar tegas   ujar Nawafie.
                                              dan tajam serta jangan gampang      Kalau bicara dunia perindustrian
           Anggota Komisi VII DPR RI Ferry Kase. FOTO: DEP/JK  berbelaskasihan. Agar tidak ada ruang   yang meningkat, investasi dalam dunia
                                              untuk penyelesaian melalui jalur ‘damai’.  industri juga meningkat, kemudian
            saya juga masih mencium adanya bau   “Pokoknya kalau ada perusahaan
            yang cukup menyengat di Tempat    yang melanggar, izin industri harus   industri tersebut menghasilkan limbah,
            Pembuangan Sementara (TPS),” kritik   dicabut. Kalau tidak dicabut, dia   itu akan menjadi cost atau biaya bagi
            legislator Partai Hanura itu.     akan terus menerus akan melakukan   industri itu sendiri. Untuk itu dengan
               Ferry mengatakan, saat ini     pelanggaran-pelanggaran dan itu   mengedepankan pemanfaatan, Limbah
            pengawasan terhadap pengolahan    dampaknya kurang baik sekali untuk   itu bukan menjadi cost melainkan
            limbah di perusahaan berskala     masyarakat di sekitarnya. Jangan   menjadi sesuatu yang bersifat ekonomis
            besar masih kurang. Menurutnya,
            pihak pemberi izin juga seharusnya   “Pengelolaan limbah B3
            mengetahui prosesnya secara baik.
            “Kasus pencemaran limbah yang       yang bernilai ekonomi
            terjadi saat ini kondisinya sudah sangat   itu bisa menciptakan
            mengkhawatirkan. Oleh karenanya,   peluang bisnis baru. Tentu
            hal ini menjadi concern Komisi VII DPR
            dalam melakukan fungsi pengawasan,”   akan bermanfaat untuk
            ucapnya.                             perusahaan dan juga
               Extraordinary crime itulah yang   diharapkan bermanfaat
            dikatakan oleh Anggota Komisi VII
            DPR RI Andi Yuliani Paris bila ada    bagi warga sekitar.”
            kesalahan sengaja yang dilakukan oleh   sampai nanti ada korban, baru kita
            perusahaan-perusahaan karena tidak   ribut,” tegas Andi.
            mengolah limbahnya dengan baik      Banyak perusahaan yang merasa
            serta memberikan dampak lingkungan   enggan membuat fasilitas pengelolaan
            yang kurang baik terhadap masyarakat   lantaran mereka tidak mau mengikuti
            sekitarnya, dan itu harus ditindaklanjuti   proses perizinan yang dianggap
            sesuai dengan prosedur hukum.    panjang, karena harus melalui
               Ia menegaskan agar prosedur   beberapa pengujian. Izin Pembuangan
            hukum yang dijalankan kepada     Limbah Cair (IPLC) yang dikeluarkan   Anggota Komisi VII DPR RI Nawafie Saleh. FOTO: DEP/JK
                       pengelola limbah      oleh Pemerintah Daerah juga dianggap
                                             banyak pihak tidak memperhatikan   dan bisa dimanfaatkan.
                                             dampak yang akan terjadi akibat      “Nah sekarang kan kalau kayak
                                             pembuangan limbah.                gitu kan bisa dilihat bahwa yang lebih
                                                Terkait hal tersebut, Anggota Komisi   menguntungkan yang mana? Ya
                                             VII DPR RI Nawafie Saleh mengatakan   pemanfaatan dong. Kita kan enggak
                                                                               butuh lahan lagi, limbah tersebut bisa
                                       “... bila ada kesalahan sengaja         dipakai digunakan lagi. Nah itu yang
                                     yang dilakukan oleh perusahaan-           kita kedepankan sekarang,” jelas Dirjen
                                    perusahaan karena tidak mengolah           Pengelolaan Sampah Bahan Berbahaya
                                        limbahnya dengan baik serta            dan Beracun (PSLB3) KLHK.
                                                                                  Vivien berharap pemerintah dalam
                                      memberikan dampak lingkungan             pengolahan Limbah B3 di Indonesia
                                         yang kurang baik terhadap             kedepan terus membantu dan membuka
                                       masyarakat sekitarnya, dan itu          luas untuk investasi jasa pengolah
                                                                               Limbah B3. Juga terus mengedepankan
                                            harus ditindaklanjuti              prinsip circular economy artinya
                                                sesuai dengan                  limbah itu dikedepankan untuk dapat
                                              prosedur hukum.”                 dimanfaatkan dan bernilai ekonomis.
       Anggota Komisi VII DPR RI Andi Yuliani Paris. FOTO: ENO/JK                TIM
                                                                           EDISI 169     TH. 2019  PARLEMENTARIA  7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12